BPJS, Jaminan Ataukah Asuransi Kesehatan Berlabel Pemerintah?

Masyarakat punya hak untuk tau, masyarakat punya hak untuk menentukan besaran iuran yang wajar karena mengatas namakan program pemerintah. 

Bila pemerintah mengingat UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara wajib memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka BPJS seperti ini layak atau tidak?

Bila sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba, apakah perlu ada istilah rugi dalam perusahaan nirlaba?

Menjadi bagian dari pemerintah tidak mudah. Tapi lebih tidak mudah lagi bila mengingat bahwa pemerintah adalah pemegang amanah alinea ke-empat pembukaan UUD 1945:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Herlina Butar-Butar)