2. Kebutuhan akan ‘soft skill’ berupa kemampuan komunikasi dan advokasi yang lebih kuat serta cara berpikir kritis yang lebih baik menjadi urgen. Ini termasuk kemampuan untuk menuntut hak mereka untuk belajar yang bisa jadi tidak dapat diberikan oleh sistem pendidikan yang kadaluwarsa.
3. Konektivitas dan pembelajaran digital. Memang pandemi pada akhirnya membuktikan bahwa ketika terpaksa, konektivitas dan pembelajaran digital untuk bertukar pengetahuan dan ketrampilan, untuk mengajar dan pembelajatan bisa dilakukan.
Ini dilihat sebagai kesempatan untuk membuka akses kelompok muda di seluruh dunia. Sebagai prasyarat, prasarana internet dan telepon selular menjadi keharusan.
4. Inklusi kelompok rentan, perempuan dan mereka yang terpencil. Di banyak wilayah, khususnya di wilayah miskin, akses pendidikan anak perempuan sering terbatas. Ini mendorong mereka setuju untuk melakukan perkawinan anak.
Di samping itu, anak berkebutuhan khusus dan dengan disabilitas masih banyak yang terbatas aksesnya pada layanan pendidikan. Mereka yang berkebutuhan khusus juga perlu perhatian dan dukungan karena mereka termasuk yang paling rentan di masa pandemi.Â
Secara khusus, desentralisasi pendidikan di Indonesia membawa tantangan pada terbatasnya guru di wilayah yang terpencil, tidak tersedianya upah layak bagu guru dan ketersediaan ruang dan fasilitas belajar. Ini belum termasuk  persoalan kekerasan (dan kekerasan seksual) yang dihadapi anak perempuan dan anak anak usia sekolah di dunia pendidikan, baik di rumah maupun di ruang sekolah yang punya wajah khusus di masa pandemi.Â
Serangkaian protokol kesehatan yang perlu diimplementasikan dunia pendidikan punya persoalan dan tantangannya sendiri. Ini tentu juga perlu menjadi perhatian, disamping serangkaian PR lama dan juga tugas baru untuk melakukan penyesuaian di masa pandemi.
Ini semuanya tugas yang cukup berat. Kita semua berharap bukan hanya Kementrian Pendidikan Nasional, tetapi juga kementrian teknis lain yang terkait serta para legislator di DPR Â dan juga sektor swasta kompak memikirkan dan menindaklanjuti persoalan genting ini.
Ini memang situasi darurat. Di masa sebelum pandemi, sektor ini hadapi kedaruratan. Dan di masa pandemi, persoalan dan tantangan tentu menambah kritis status darurat itu.Â
Kedaruratan di sistem pendidikan kita bukan hanya persoalan Nadiem Makarim dan tidak bisa dijawab hanya dengan memberikan paket subsidi plusa.
Masih banyak PR lainnya dan ini soal tanggung jawab kita  untuk membantu pemenuhan hakn generasi baru untuk belajar dan untuk mempersiapkan masa depan mereka, termasuk di kancah persaingan global.
