Mohon tunggu...
Leya Cattleya
Leya Cattleya Mohon Tunggu... Asisten Pribadi - PEJALAN

PEJALAN

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Masyarakat Sipil Indonesia, Renta Sebelum Tua

20 September 2019   15:12 Diperbarui: 21 September 2019   10:40 1625
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Secara umum, ini menggambarkan lemahnya masyarakat sipil akan penggunaan teknologi. Pada saat yang sama terdapat kesempatan baik. 

119 negara yang dipantau CIVICUS melaporkan adanya perbaikan ruang warga dan penegakan hukum. Masyarakat mulai memobilisasi dan mengorganisasi diri melalui cara cara yang mungkin baru bagi mereka, yaitu melalui media digital. OMS menyadari bahwa keamanan data kerja mereka adalah penting. 

Beberapa OMS bekerja melalui program Harvard Humanitarian Initiative Signal Code untuk data data dan juga melalui program Oxfam yang membuat 'toolbox' untuk melindungi data data kelompok yang mereka bela.

Masyarakat Sipil yang Renta dan Gaptek 

OMS mengaku gagap dengan isu terkini dan juga gaptek. Laporan Civicus menuliskan bahwa hanya sekitar 11% dari OMS dunia menggunakan teknologi digital dalam pekerjaan mereka. Mereka aktif sekali gunakan media sosial tetapi super gaptek menggunakan teknologi digital untuk advokasi.

Terdapat komentar miring dari kalangan OMS terkait kelompok masyarakat yang menggunakan petisi dan tidak turun ke jalan. Komentar itu "Gini lho aktivis. Turun ke jalan (Bukan bikin petisi)".

Memang, pendanaan OMS yang memfasilitasi gerak masyarakat sipil makin surut. Namun, OMS punya kesempatan. OMS dapat mengakses dana pemerintah melalui proses lelang yang diatur dalam Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa publik agar OMS dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kerja untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

Sementara itu, Dana bantuan sosial (bansos), walaupun ada tetapi hanya bisa diakses OMS satu kali saja. Artinya, bukan untuk keberlanjutan. 

Mampukah masyarakat sipil menata kembali posisinya sebagai salah satu pilar demokrasi? Ini untuk merespons dinamika perubahan dunia yang kompleks, dan isu yang ada di dalam negeri, radikalisme, dan juga penggunaan isu politik identitas dalam sendi sendi masyarakat di Indonesia 

Masyarakat sipil punya kebutuhan mendesak atas demokrasi yang lebih mendalam dan bermakna. Demokrasi mendalam ini menuntut pemahaman dan keberanian warga, baik individu maupun sebagai kolektif, untuk bertanya atas apa yang mereka tak paham, untuk berjuang menjalankan prinsip prinsip HAM yang universal.

Sebagai rekomendasi, terdapat hal mendasar yang mungkin bisa dipertimbangkan masyarakat sipil, termasuk OMS.

  • Gali peran baru dalam advokasi, 'watch dog', pendukung solidaritas, penetap standar, pendorong keterwakilan, dan penyedia layanan peningkatan kapasitas terkait aspek informasi, teknologi, dan digitalasasi yang bertanggung jawab;
  • Manfaatkan secara agresif teknologi dan digitalisasi terkait data. Ini untuk mengejar ketertinggalan dan gaptek;
  • Fungsikan model organisasi dan kepemimpinan yang efektif untuk menjawab persoalan yang ada;
  • Regenerasi OMS. Darah baru yang 'digital native' yang ada di kalangan masyarakat sipil perlu jadi bagian dari gerakan OMS. Kita sadari, mendorong dorong orang senior (baca tua) dan gaptek adalah percuma. Gunakan pendekatan baru yang inklusif dalam penggunaan teknologi. Libatkan perempuan, orang muda dan masyarakat perdesaan dalam pengenalan teknologi. Kerja nyata untuk menjadi mata dan telinga masyarakat dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab demi memecahkan persoalan yang ada;
  • Investasikan strategi dan tak-tik untuk dapat memimpin masyarakat memperbaiki kehidupan masyarakat dengan contoh dan model secara kongkrit;
  • Cari dan gandeng mitra mitra baru yang inovatif, termasuk swasta, lembaga penelitian, dan individu yang menjunjung nilai universal;
  • Gali potensi 'fund raising' melalui pemberdayaan ekonomi yang didukung analisis rantai nilai yang matang dan dukungan lembaga keuangan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun