Organisasi keagamaan, lembaga penelitian, kelompok kerja dan pemikir juga bertumbuh. Angka-angka ini merupakan lompatan karena sebelum 1998 hanya terdapat satu organisasi buruh dan satu organisasi petani, dan mereka dalam kontrol pemerintah.
Posisi posisi strategis yang pada awalnya dianggap sebagai kesempatan dan harapan akhirnya terganjal persoalan gagap peran, lemah akuntabilitas dan lemah kapasitas. Upaya upaya untuk memperbaiki sudah dilakukan, namun kelemahan OMS dinilai terlalu banyak.Â
Studi SMERU (2017) merangkum kelemahan kelemahan kritis OMS. Orientasi OMS terlalu pada kerja perkotaan di Jakarta, Jawa dan kota-kota besar adalah satu isu.Â
Persoalan lain adalah sifat elitisnya sehingga dewan eksekutif dan pengawas masih diduduki pendirinya. Banyak massa mengambang. OMS tidak jelas kontribusinya pada proses demokratisasi dan politik.Â
Mereka bekerja secara sektoral tapi memiliki kepasitas generalis tanpa spesialisasi. Reputasi Masyarakat sipil anjlog karenanya.
Masyarakat Sipil dan Kemenangan Politik Identitas
Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara Islam terbesar di dunia, persoalan menjadi lebih kompleks.
Politik identitas 'sukses' digunakan untuk merebut begitu banyak keputusan politis di negeri ini. Sebut saja Pilkada Jakarta, di mana Ahok kehilangan begitu banyak dukungan karena isu 'penistaan agama'. Ia bahkan harus berhadapan dengan hukum dan menjalani masa berat di penjara.
Saya dibagi beberapa artikel oleh 'adik' yang hampir setiap hari menjadi teman mengobrol, Dati Fatimah. Kami jarang bertemu, tetapi seperti ada tautan batin yang tidak bisa dijelaskan.Â
Ia membagi tulisan Made Suprijatna "Radikal dan Taliban" yang mengingatkan kembali bahwa taktik dengan menggunakan politik identitas sukses dipakai dalam Pemilu, khususnya Pilpres 2019. Ini dik dati lakukan setelah kami mendiskusikan tulisan saya di Kompasiana beberapa hari terakhir ini.Â
