Studi evaluasi atas implementasi Otsus yang dibuat peneliti Universitas Cenderawasih pada tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat 20 perangkat hukum yang belum dilaksankan oleh pemerintah pusat. Ini menyebabkan pembangunan wilayah Papua belum berjalan dengan baik.
Papua memang memiliki Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), yang dibentuk pemerintah masa SBY. Tujuannya adalah mengakselerasi pembangunan dan juga melakukan pengawasan agar UU Otsus dapat diimplementasikan dengan baik.
Persoalan Papua bukan hanya soal politik. Persoalan ekonomi juga perlu perhatian serius. Tidak memadainya lapangan kerja bagi masyarakat asli Papua menjadi persoalan. Selama ini masyarakat Papua bergantung pada pekerjaan sebagai pegawai negeri yang jumlahnya tentu tidak banyak. Pemogokan pekerja secara massal beberapa kali terjadi.
Bahkan di tahun 2012, masyarakat Papua sempat melakukan demonstrasi dan meminta referendum, karena tidak puas dengan pelaksanaan otonomi khusus.
Memang pemerintah perlu memperbaiki pola-pola pendekatan serta aturan hukum yang dirumuskan selama ini. Kalau tidak, maka Papua dan Papua Barat selamanya akan terus bergejolak. Ini disampaikan Muridan, peneliti LIPI. (VOA, 4 November 2011).
Saat ini hampir semua posisi penting di Papua dan Papua Barat telah dipegang oleh putra daerah. Ini tentu menuntut agar pengembangan kapasitas pejabat di kedua wilayah juga dilakukan dengan baik. Tampaknya, prosesnya juga tidak mudah dan tentunya adalah Kementrian Dalam Negeri yang perlu memastikan bahwa ini bisa dilakukan dengan baik.
Laporan Komnas Perempuan pada bulan mei 2015 menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan di Wamena masih melakukan adat yang tidak dicatat, karena mereka tidak siap. Tidak siapnya pencatatan ini disebabkan karena masyarakat menganggap mereka sudah banyak dosa, sementara perkawinan gereja tentu menuntut mereka untuk bersih.
Banyak laki-laki tidak siap melakukan perkawinan gereja karena ini akan membuat mereka tidak bisa laki melakukan perceraian dan poligami. Ini disampaikan oleh Romo Joh penerima Yap Thiam Hien Award 2009 kepada Komnas Perempuan.
Repotnya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak penyelesaian dilakukan melalui adat. Ini membuat pelaku tidak jera. Ini pernah pula saya tuliskan dalam kasus kekerasan seksual berkelompok yang dialami anak SMP yang diselesaikan hanya dengan adat.
Papua Sebagai Bagian dari Wilayah Geografis Indonesia
Papua adalah suatu area yang luasnya adalah 316.553.074 km2. Kabupaten Jayapura saja wilayahnya adalah 14.390 km2, yang artinya lebih luas dari propinsi seperti Riau, Bali, Yogyakarta, Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Sementara Jayawijaya adalah 2.331 km2.Â
Jarak antara ibukota kabupaten Jayapura, Sentani, ke Jayapura adalah sekitar 20 km, sementara jarak antara Jayawiyaja dan Wamena adala 256 km. Tampaknya tidak jauh antara Jayapura dan Wamne, namun dalam hal transportasi, yang mencakup transportasi untuk bahan makanan dan bahan bakar, semuanya masih tergantung pada pesawat terbang.
