Pemerintah perlu cermat menghitung utang dari proyek infrastruktur dan pengeluaran besar untuk sektor sosial, seperti BPJS dan JKN. Kita tahu, pendapatan negara kita saat ini masih terbatas, dan harus terus ditingkatkan.
Kita perlu pula paham dan hindari perangkap negara kelas menengah Middle Class Trap, yang berpotensi terjadi bila kita tidak mampu mendongkrak pertumbuhan dengan lebih tinggi lagi. Pertumbuhan 5% tidaklah cukup. Ini bisa disebabkan karena banyak isu struktural yang mengganjal.Â
Tak kurang, Menkeu Sri Mulyani sempat menyebutkan potensi perangkap ini pada pidatonya di depan DPR kemarin, 16 Juli 2019. Juga, Dalam konteks global, artinya, kita harus waspada pada perubahan dan dinamika struktur ekonomi Cina dan negara tetangga. Sayangnya, saya lihat di layar televisi ketika berada pada antrian di bank, dan bangku di DPR nyaris kosong.
Upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini menuntut adanya peningkatan produktivitas, yang mendapat kontribusi dari:
- Inovasi teknologi yang berkelanjutan
- Upgrading sektor industri serta
- Diversifikasi fitur ekonomi yang harus berubah dari industri yang bernilai tambah rendah ke industri bernilai tambah tinggi. Insentif untuk membuat akumulasi modal dirasakan secara merata dan adil perlu didorong.
Secara teori, bervariasinya standar hidup penduduk, atau adanya kesenjangan ekonomi merefleksikan bagaimana tidak seimbangnya akumulasi kapital dan pertumbuhan produktivitas ekonomi.
Pengalaman middle income trap di negara Amerika Latin yang tak mampu meningkatkan proses diversifikasi industri dan upgrading karena kalah bersaing perlu menjadi pembelajaran. Kira kira yang begini ini dipahami oleh Dewan yang terhormat, tidak ya?
Indonesia perlu mewaspadai lambatnya produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur dan juga produktivitas di sektor pertanian.
Soal produktivitas sektor manufaktur akan berkaitan dengan perbaikan tingkat ketrampilan SDM dan penggunaan teknologi inovatif, disamping perbaikan iklim yang kondusif pada hak pekerja, perempuan dan laki laki.Â
Produktivitas sektor pertanian perlu dilihat dari perlunya perbaikan pengolahan sumber daya pertanian dengan menggunakan pendekatan berkelanjutan serta membangun pemahaman, rekognisi, dan penguasaan petani, perempuan dan laki laki, pada rantai nilai perdagangan. Ini tentu harus didukung perbaikan pengetahuan dan infrastruktur (hard dan soft) atas konektivitas pertanian dan perdagangan.Â
Sebagai contoh, dan contoh ini saya sering angkat dalam diskusi, adalah soal petani rumput laut di pesisir Sulawesi Selatan, termasuk Jeneponto. Selama ini petani hanya menjual kepada tengkulak. Tengkulak menjual kepada pedagang. Sejauh ini, pabrik yang mengolah rumput laut adalah dimonopoli perusahaan milik daerah. Juga terdapat perusahaan asing (Jepang) yang mengekspor rumput laut ke beberapa negara. Lalu, di mana keuntungan petani rumput laut itu?Â
Ini membutuhkan bantuan pemerintah. Pemerintah harus merekonstruksi struktur rantai nilai rumput agar pro petani rumput laut. Informasi dan pengetahuan tentang rantai nilai ini seharusnya dipahami petani. Petani perlu didukung untuk berdaya menguasai dan untung dari rantai nilai. Bagaimana dengan Koperasi petani rumput laut? Mengapa tidak. Tentu PR nya harus digarap.Â
