Palangkaraya sebagai Pusat Pemerintahan RI dan Pembelajaran dari Canberra

Canberra (alamy.com) dan Palangkaraya (ivoox.id

Canberra dan Palangkaraya

Belajar dari Canberra ACT, apa yang paling penting untuk Palangkaraya?

Pertama, kita harus jaga warga Kalimantan. Baik itu warga Dayak maupun warga pendatang yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat asli Kalimantan. Jangan sampai kita melupakan dan bahkan kehilangan warga asli.

Bila di Australia, warga asli disebut aborigin, tentu kita tidak melakukan ini. Warga Dayak dan asli lainnya adalah warga terhormat dan menjadi bagian penting dalam wilayah RI. Mereka pemilik kekayaan dan sumber daya yang ada, berikut dengan kekayaan sosial, budaya dan ekonominya.

Kita tidak mengharap (dan bahkan tidak boleh membayangkan) mengalami apa yang terjadi dengan koservasi alam warga asli seperti di Australia.  Tentu saja, ini berarti  bahwa pembangunan di Kalimantan harus inklusif. 

Selama ini BKPM telah menengarai perkembangan investasi Kalimantan sebagai tertinggi untuk wilayah luar Jawa. Tentu ini perlu dianalisis. Investasi apa dan berkenaan dengan sektor apakah yang menyebabkan angka investasi menjadi tertinggi setelah Jawa.

Apakah investasi tersebut telah memberi kesejahteraan pada masyarakat secara luas? Ataukah investasi itu lebih pada investasi tambang dan industri hutan dan hasil hutan yang penuh dengan persoalan?

Posisi Palangkaraya ada di sentra pulau Kalimantan ini sangat strategis. Sejarah dan kondisi serta situasi Kalimantan secara umum yang bisa dikatakan (sempat) dieksploitasi atas nama pembangunan ekonomi oleh pemerintah maupun swasta dan individu menjadikan masyarakat Kalimantan tidak mendapat manfaat penuh dari pembangunan. Ini dapat dilihat dari posisi Kalimantan secara umum dalam Index Pembagunan Manusianya. 

Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu jadi perhatian kita ketika keputusan pemindahan pusat pemerintahan ada di Palangkaraya. Ini untuk menghindari adanya perusakan lebih buruk Kalimantan karena aspek daya tarik lampu dari pusat kenegaraan itu. 

Kedua, beberapa hal di bawah ini mungkin bisa jadi pertimbangan awal.

• Kita perlu memahami situasi dan konteks sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan dengan baik. Proses 'modernisasi' sejak masa perang dunia kedua telah membuat masyarakat asli Kalimantan tereksklusi dari proses pembangunan. Eksplorasi dan eksploitasi besar besaran wilayah Kalimantan atas nama pembangunan nasional, korporasi maupun individu menjadikan Kalimantan wilayah yang kaya tapi dengan penduduk miskin.
• Selama ini analisis yang serius dan sistematis tentang masyarakat Dayak Kalimantan dalam konstelasi studi sosial budaya dan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam tidak pernah dilakukan plus tidak dikomunikasikan memadai. Studi studi ini perlu dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat Kalimantan dan bagaimana memperbaiki kehidupan masyarakat Kalimantan ke depan.
• Mengembalikan kejayaan Kalimantan seperti ketika hutan masih lebat mungkin bukan hal mudah. Namun, paling tidak, Kalimantan harus direhabilitasi atas dasar kepentingan rakyat Kalimantan. Pembangunan dan perbaikan kualitas kehidupan rakyat Kalimantan perlu jadi fokus agar mereka dapat menikmati sumber dayanya. Ini harus menjadi prinsip utama. Untuk itu, eskplorasi dan ekploitasi sumber daya oleh korporasi dan pihak di luar masyarakat Kalimatan yang tidak menguntungkan masyarakat Kalimantan perlu disetop atau dipertimbangkan ulang. Pemerintah Jokowi telah mengeluarkan moratorium kelapa sawit pada 2018. Artinya, tidak ada lagi penerbitan ijin baru bagi kebun sawit di Kalimantan.
• Memberi perhatian pada degradasi hutan Kalimantan dan terancamnya flora dan fauna Kalimantan. Adalah memalukan menyaksikan orang utan dan flora fauna yang terancam karena perdagangan liar 'trafficking'. Ini harus jadi agenda serius.
• Posisi pusat pemerintahan Indonesia ke Palangkaraya akan menjadikan adanya area 3 negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) di satu pulau. Ini suatu kesempatan baik dalam konteks peningkatan hubungan kerja sosial, politik dan ekonomi ketiga negara. Pada saat yang sama perhatian perlu diberikan agar kesenjangan dari masyarakat sekitar area tidaklah menyolok. Jadi, ada kekuatan dan tentu ada kelemahan dan tantangan. Soal asap kebakaran hutan Kalimantan ada di depan mata pemerintah nasional dan ini mau tidak mau harus jadi agenda prioritas. 
• Partisipasi penuh masyarakat rakyat Kalimantan dalam proses pembangunan wilayahnya menjadi persyaratan utama. Inklusi masyarakat Dayak dalam proses pembangunan menjadi hal penting. 
• Stop pengkaplingan Kalimantan untuk eksplorasi dan ekploitasi tambang. Pemindahan pusat pemerintahan ke Palangkaraya seharusnyalah memberikan harapan, bukan menimbulkan ketakutan. Untuk itu, pemerintah nasional perlu mengontrol baik kerja pemerintah daerahnya. Stop tambang! Stop deforestasi! 
• Gali sumberdaya baru dan terbarukan, termasuk dalam hal enerji. Beberapa upaya untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya dan mikro-hidro di pedalaman Kalimantan telah dilakukan. Ini bisa jadi awalan untuk menjadikan Palangkaraya 'Smart City' dan Kalimantan yang berdaya. Inspurasi Canberra ACT bisa jadi acuan. 
• Tentu saja, pembangunan di wilayah ini tidak boleh menjadikan pemerintah nasional lupa untuk memperhatikan wilayah Indonesia yang lain, khususnya wilayah yang memang tertinggal.

Menjadikan Palangkaraya sebagai pusat pemerintah RI yang baru harus jadi kesempatan baik untuk menjadikan masyarakat Kalimantan sejahtera dan jaya.

Untuk itu kerja serius harus dilakukan. Pemerintah perlu melibatkan ilmuwan putra putri Kalimantan dan putra putri Indonesia terbaik untuk membangun wilayah ini.