Palangkaraya sebagai Pusat Pemerintahan RI dan Pembelajaran dari Canberra

Palangkaraya Sang Primadona

Akhir-akhir ini kita dibawa pada diskusi dan wacana soal ibukota baru Indonesia. Palangkaraya yang digadang jadi salah satu calon ibu kota menjadi banyak dilirik. Dan Ibu Kota Kalimantan Tengah sejak 1957 ini sejak era Sukarno memang sudah dipersiapkan sebagai pengganti Jakarta.

Dalam buku berjudul Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya karya Wijanarka disebutkan, dua kali Bung Karno mengunjungi Palangkaraya untuk melihat langsung potensi kota itu menjadi pusat pemerintahan Indonesia (tagar.id).

Pelangkaraya dianggap relatif aman dari potensi bencana alam. Ia tak memiliki gunung berapi aktif, tak bersentuhan dengan laut lepas. Palangkaraya yang luas wilayahnya dan memiliki banyak sungai hutan. Relatif aman dari banjir.

Artikel Kompasianer Hilmam Miladi telah lengkap mengulas soal Palangkaraya di artikel ini. 

Secara sosial budaya, wilayah Kalimantan adalah wilayah yang relatif aman dari sisi konflik keagamaan. Ini sangat berbeda dengan Jakarta yang selalu menjadi obyek politisasi yang menyebabkan orang sulit bekerja.

Jangankan orang pemerintahan, orang-orang kecil macam saya saja takut kalau di jalanan Jakarta penuh dengan teriakan yang mempolitisasi agama dan suku.

Memang terdapat kisah konflik horizontal antara warga Dayak dan warga pendatang, khususnya warga Madura di 2001. Ini area yang perlu pengelolaan lebih lanjut.

Perjalanan kerja saya ke pedalaman wilayah gambut di Teluk Sampit pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat pada prinsipnya dalam kondisi damai, namun terdapat bibit konflik yang tersembunyi, mengingat isu kemiskinan, keterpencilan, dan kesenjangan yang mengemuka. 

Palangkaraya terletak di pulau Kalimantan yang merupakan pulau dengan letak geografis strategis dengan rencana kelengkapan jalan Trans Kalimantan, infrastruktur yang makin baik, bandara yang memadai, jalur kereta yang mendukung dan kelengkapan kota yang layak.

Presiden Jokowi pun diberitakan melakukan rapat terbatas untuk memasukkan rencana pemindahan pusat pemerintahan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Saya kira ini hal serius.