Selama melihat perkembangan persidangan kasus UPS ini, saya merasa apa yang disampaikan Haji Lulung ada benarnya karena pejabat pengambil keputusan itu adalah dari eksekutif (dalam hal ini Pemprov), bukan legislatif (DPRD). Walaupun dalam kenyataannya sering terjadi persekongkolan, tapi secara prosentase tetap aja faktor kesalahan & resikonya lebih besar di eksekutif. Bagaimana caranya memberikan shock therapy kepada pejabat eselon (eksekutif) dan syukur-syukur dapat menyeret legislatif juga? Mau tidak mau bongkar kebobrokan sendiri yang bisa saja malah menyeret nama Ahok sendiri dalam proses peradilannya. Besar sekali resiko yang dibuat Pak Ahok.
Tetapi kalau kita telesuri lebih dalam kasus ini, maka kita akan menemukan proses yang hampir sama dengan 2 poin sebelumnya. Apakah itu? Kejadian sama yang berulang, pada APBD tahun 2012 & 2013 sejak awal kepemimpinan Jokowi-Ahok, mereka menemukan anggaran tidak wajar tapi karena masih tahun adaptasi, mereka tidak ambil pusing. Di tahun 2014 sudah mulai diterapkan e-budgeting (dimana Ahok dengan terus terang mengatakan mereka belajar dari Pemkot Surabaya). Pada saat itu Ahok tidak mengecek secara detail karena dia mempercayai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang notabene adalah bawahannya. Tapi begitu memasuki pembahasan APBD-2015 (mungkin sistem e-budgeting-nya sudah makin canggih), Ahok terkejut karena masih saja ada anggaran siluman yang tidak jelas. Maka tidak ada ampun, mulai dicek kembalilah APBD 2015. Sampai sejauh ini situasi seimbang dimana pihak eksekutif ada 2 tersangka (Alex Usman dan Zaenal Soleman) dan dari legislatif 2 tersangka juga (Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Partai Hanura). Bukan tidak mungkin tersangka akan bertambah.
Sungguh kejam Ahok, karena dia all-out dalam membuka kebobrokan yang dilakukan timnya. Ini bisa menjadi shock therapy kepada semua Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) supaya tidak harus kongkalikong dengan legislatif lagi dalam mengambil keputusan, yang penting tujuannya benar untuk rakyat banyak.
Kita lihat apakah dalam APBD-Perubahan 2016 di DKI Jakarta nanti akan ditemukan anggaran2 tidak wajar? Kalau ada maka, mereka lebih dari keledai :)
Â
4. Toyota Fortuner B 201 RFD yang baru pulang dari Kalijodo dan menewaskan 4 orang.
Jika diselidiki, yang paling berperan dalam peristiwa penertiban di Kalijodo ini bukanlah Ahok, melainkan Riki Agung Prasetio (24) yang mengendarai Toyota Fortuner B 201 RFD. Dia baru saja menikmati surga duniawi di Kalijodo. Dalam perjalanan pulang, dia menabarak & menewaskan empat orang. Diketahui setelahnya dia ternyata meminum banyak minuman beralkohol di salah satu kafe di Kalijodo.
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/17/07084541/Kebalnya.Kalijodo.Sebelum.Insiden.Fortuner
Dan setelahnya seperti kita ketahui, Ahok menunjukkan kekejamannya tanpa kenal ampun. Dia kerahkan semua kemampuannya, koordinasi dengan tokoh agama, Kepolisian dan TNI. Terus terang penulis sendiri belum tahu sebenarnya Kalijodo itu tempat apa, sampai kejadian ini muncul. Sama ceritanya seperti pada saat penertiban di Tanah Abang, ada anggota dewan ternyata di belakang para PKL yang melanggar ketertiban di pasar itu, dan anehnya dia muncul dengan sendirinya. Mungkin demikian dengan tokoh masyarakat Daeng Azis di Kalijodo.
Â