Walaupun Stadium itu milik tetangganya, Ahok tetap tegas menutup tempat hiburan itu. "Ya orang tetangga kok, ya mau bilang gimana. Kan sudah gua ingetin enggak boleh buka lagi kalau sudah macam-macam," kata dia.
Dari kejadian ini, tampak sekali Ahok menunggu momen yang tepat untuk menutup tempat hiburan yang sudah masuk dalam kategori "black-list". Dia pasti punya list di mana saja lokasi yang memungkinkan terjadinya peredaran narkoba, minuman keras, prostitusi, premanisme, dan lainnya. Beliau begitu berhati-hati dalam mengambil keputusan, sampai menunggu harus ada yg tewas dulu. Kejam bukan? tetapi begitu dia hendak mengambil keputusan, maka tidak akan ada negosisasi lagi. There is no way back.
DISKOTIK STADIUM TUTUP SAMPAI SEKARANG!
Â
2. Promosi Udar Pristono yang berujung tahanan.
Ahok pasti punya data-data pejabat eselon yang berada di bawahnya dan dia selalu menginstruksikan supaya pejabat tersebut memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Dia pasti punya kecurigaan terhadap gaya hidup bawahannya apabila dianggap tidak wajar dengan pemasukan yang diterima. Tetapi dia tetap berpikiran positif dengan mempercayakan posisi Kepala Dinas kepada orang tersebut. Ini terjadi kepada Pak Udar Pristono (yang pada saat itu baru beberapa bulan dilantik menjadi Kadishub DKI Jakarta), sampai pada keadaan terakhir beliau divonis 5 tahun penjara (bukan atas tuduhan korupsi transjakarta melainkan menerima suap).
Kejam sekali Ahok seperti tidak mau menolong bawahannya atau mungkin Ahok sudah tahu gelagat2 yang tidak jelas dan dia merasa sudah dua kali dikibulin sama bawahannya? Jadi berlaku kembali, kejadian yang sama seperti poin sebelumnya. Setelah kesempatan kedua diberi, maka tiada ampun baik itu kawan maupun lawan Ahok. Sedih melihat Pak Udar, yang seolah diacuhkan oleh mantan atasan dalam menjalani sidang peradilannya. Bahkan untuk menjadi saksi yang meringankan saja Ahok tidak mau.
Perkembangan terakhir sampai saat ini adalah jaksa agung akan banding terhadap keputusan hakim.
Â
3. Kasus liar UPS yang bisa menjadi bumerang kepada Pemprov