Laut dan Kelangsungan Makhluk Bumi (Refleksi Hari Laut Sedunia)

Jika saat ini, saya bertanya pada Anda tentang satu kata "Laut", lantas apa yang tiba-tiba Anda pikirkan pertama kali dalam benak Anda? Pertanyaan ini, sengaja saya lontarkan untuk merangsang, sekaligus memancing orientasi berfikir Anda secara cepat, tentang "laut saat ini".

Tentu saya berharap bagaimana Anda bisa melihat peran laut bagi kelangsungan hidup kita, dan bagaimana fakta yang terjadi dengan laut kita saat ini. Jika saja jawaban Anda sedikit menyinggung satu diantara jawaban yang saya harapkan tadi, maka saya anggap Anda punya kepekaan terhadap alam dan lingkungannya.

Sebagai negara kepulauan (archipelago state), Indonesia dikelilingi 2/3 wilayah laut terdiri dari 3,25 juta km2  luas lautan, dan 2,55 juta km2 sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Hamparan laut tersebut memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Tak hanya itu kondisi strategis geografis Indonesia sebagai bagian segitiga karang dunia (coral triangle) telah menjadikan Indonesia sebagai the world megabiodiversity.

Nilai ekonomi sumber dayanya baik direct used value maupun in-direct used value sudah tak mampu di gambarkan. Nilai ekonomi langsung sumber daya dan jasa laut Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 trilyun USD (Hartriani, 2017 dikutip dari www.katadata.co.id).

Saya kemudian menghitung asumsi potensi nilai ekonomi khusus untuk subsektor akuakultur saja bisa mencapai 250 miliar dollar per tahun. Itu baru kita ngomong potensi nilai ekonomi langsung.

Lantas bagaimana jika kita lakukan valuasi ekonomi tidak langsung seperti jasa lingkungan? Tentu tak terbayangnya nilainya.

Baik, saya kali ini tidak membahas laut dalam konteks ekonomi sumber daya, namun saya akan fokuskan bagaimana melihat laut dalam konteks dimensi ekologi. Ini penting, karena sebagian besar manusia dibumi tak memahami, dan atau bahkan tak mau memahami bagaimana nilai strategis eksistensi laut secara ekologis.

Ironisnya, pandangan ini luntur seiring sikap antropisentris yang begitu dominan. Oleh karenanya, saya ingin mencoba menggugah kesadaran kita semua untuk men-transformasi cara pandang kita terhadap laut dari semula dari kacamata antroposentrisme ke kacamata biosentrisme atau ekosentrisme.

Masyarakat global kemudian mulai sadar bahwa laut sebagai penopang kahidupan makhluk bumi keberadaannya sudah terancam.

Singkatnya, laut kita saat ini sedang sakit. Itulah kenapa PBB dalam ajang Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil, mengesahkan 8 Juni sebagai hari laut sedunia.

Ini menjadi titik tolak untuk menggugah  kesadaran dunia tentang laut dan kondisinya saat ini. PBB telah menyerukan negara-negara di dunia untuk melindungi laut dari ancaman kerusakan akibat orientasi pembangunan yang memanfaatkan laut secara tidak bertanggungjawab.

Antroposentrisme telah membawa perubahan besar terhadap penurunan kualitas lingkungan global khususnya laut. Perubahan iklim yang memicu global warming telah mengakibatkan ancaman terhadap sumber daya laut.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mencatat, efek global warming telah memicu kenaikan suhu permukaan bumi 0.74 0.18 C (1.33 0.32 F) selama seratus tahun terakhir.

Kondisi itu, memicu laju pencairan es di kutub utara semakin cepat, efeknya sea level rise terus terjadi.

Sedangkan laporan yang dikeluarkan IPCC berjudul Climate Change Impacts, Adaptation dan Vulnerability disebutkan bahwa di Indonesia telah terjadi kenaikan suhu rata-rata antara 0.2-1 derajat Celcius per tahun berdasarkan data IPCC antara tahun 1970-2000.

"Naiknya suhu bumi hingga dua derajat celsius akan berdampak petaka, mulai dari meningkatnya permukaan air laut, gunung es mencair hingga menghilangkan pulau". Saya  mengutip pernyataan Menteri KLHK saat membuka Festival Iklim dua derajat di JCC, dari merdeka.com.

Ilustrasi biota laut/wikipedia.org

Dilihat dari pernyataan tadi, tentunya bukan gambar bagus. Bahkan tergolong menjadi ancaman.

Sebagai negara kepulauan tentunya Indonesia menjadi negara dengan potensi efek negatif yang dominan dari kondisi itu.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat hingga tahun 2007 sebanyak 24 pulau kecil lenyap akibat pemanasan global, tsunami, abrasi dan penambangan pasir yang tak terkendali (dikutip dari kompas.com edisi 2 Oktober 2009).

KKP dan PBB bahkan memprediksi hingga tahun 2030 sebanyak 2.000 pulau kecil terancam akan hilang akibat pemanasan global, jika tidak ada penanganan yang serius.

Luar biasa, ini harus jadi fokus perhatian melalui upaya mitigasi sejak dini.

Sebelumnya, Indonesia telah berkomitmen menjalankan Paris Agreement yang telah ditandatangani pada acara Conference of the Parties (COP) 21 di Paris. Dan hingga kini, Indonesia terus berupaya menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah dua derajat celcius.

Di sisi lain, prilaku pemanfaatan SDA laut yang cenderung eksploitatif telah membawa tekanan besar terhadap kualitas lingkungan laut. Kegiatan ekonomi tak terukur yang dilakukan berbagai multisektor telah secara nyata memperburuk kesehatan laut kita, utamanya tekanan terhadap produktivitas dan kelangsungan hidup biota laut.

Kerusakan ekosistem terumbu karang dan padang lamun menjadi fakta yang harus disadari telah memberikan efek negatif terhadap produktivitas, kelangsungan biodiversity dan sumber daya lainnya.

Fenonema kerusakan ekosistem terumbu karang menunjukkan tingkat kategori kritis. Hasil kajian Coremap-CTI (2017) menunjukkan bahwa dari total luas terumbu karang di Indonesia yang mencapai 2.517.858 ha, kondisinya cukup mengkhawatirkan, yakni sebanyak 6,39% dalam kondisi sangat baik, sebanyak 23,40% dalam keadaaan baik, sebenyak 35,06% dalam kondisi cukup baik dan 35,15% dalam kondisi rusak.

Belum lagi ekosistem padang lamun, dan mangrove yang saat ini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Padahal ekosistem tersebut merupakan bagian penting sebagai penyangga keragaman hayati laut dan pesisir.

Di samping itu, laut yang bersifat open access telah membawa beragam aktivitas ekonomi dalam pemanfaatan ruangnya.

Ironisnya, aktivitas multisektor banyak yang dilakukan secara tidak bertanggubgjawab, mengabaikan unsur kehati-hatian, dan risk management, dan kompatibilitas. Maka, tak heran beragam kasus pencemaran terus terjadi.

Seperti tragedi tumpahan minyak montara di laut timor, kebocoran kapal dan yang terbaru tumpahan minyak di teluk Balikpapan. Kejadian ini bukan hanya menghilangkan kerugian materil, tapi lebih dari itu menyisakan dampak ekologis jangka panjang, karena proses re-covery lingkungan membutuhkan waktu sangat lama.

Ilustrasi biota laut/pixabay.com

Rasanya, tak ada tindakan tegas terkait kasus-kasus seperti ini. Tak cukup menilai ganti rugi dari sisi nilai ekonomi langsung, tapi kita tak pernah berfikir berapa nilai jasa lingkungan yang hilang dengan nilainya jauh lebih besar.

Bayangkan, laut dengan beragam sumber daya di dalamnya menjadi penopang penting kekangsungan hidup manusia. Mikro/maktro alga dan tumbuhan laut berfunsi besar dalam penyerapan karbon (carbon sink). Potensi penyerapan CO2 oleh laut diseluruh dunia mencapi 2 miliar ton per tahun.

Sedangkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan potensi laut Indonesia mampu menyerap sebanyak 219,8 juta ton CO2 per tahun.

Angka tersebut, masing-masing terumbu karang sebanyak 65,7 juta ton CO2 ton per tahun, padang lamun sebanyak 50,3 juta ton CO2 ton per tahun, fitoplankton sebanyak 36,1 juta ton CO2 ton per tahun tahun dan hutan bakau sebanyak 67,7 juta ton CO2  per tahun (DKP, 2007).

Laut juga tidak bisa lepas dari pengaruh aktivitas di pesisir (in-land). Di mana prilaku manusia yang melampaui batas kesadarannya telah menjadi penyebab tingginya output limbah antropogenik yang langsung mengkontaminasi laut.

Pesatnya perkembangan kota pesisir, sektor parawisata termasuk di pulau-pulau kecil telah memberikan tekanan kuat terhadap kondisi kualitas perairan laut.

Buangan jenis limbah antripogenik telah menyebabkan penurunan produktivitas makrobenthos dan kerusakan ekosistem terumbu karang dan padang lamun.

Fakta yang mulai muncul, misalnya, di Kepulauan Karimunjawa dengan hasil kajian yang menyimpulkan adanya hubungan atau pengaruh nyata antara tingkat kerusakan terumbu karang dengan pesatnya pengembangan sektor parawisata.

Munculnya fasilitas perhotelan memberikan kontribusi terhadap jumlah output limbah yang dihasilkan, apalagi jika ditelusuri, tidak sedikit ditemukan kenyataan bahwa hotel tersebut tidak didukung sarana pengelolaan limbah.

Dunia juga tengah menyoroti pencemaran laut akibat sampah plastik. Temuan berbagai kasus adanya akumulasi sampah plastik dan mikroplastik dalam tubuh ikan menjadi bukti nyata bahwa plastik menjadi ancaman, bukan hanya bagi biota tapi bagi kesehatan manusia.

Tak pelak saat ini Indonesia menjadi sorotan dunia, karena menjadi negara dengan penyumbang sampah plastic di lautan terbesar kedua dunia (sumber: www.bbcnews.com). Letak geografis Indonesia sebagai jalur lintas Asia dan Australia, diduga memicu tingginya sampah plastic di Perairan. 

Bahkan, beberapa waktu lalu, sebuah video yang beredar di youtube menunjukan begitu banyak sampah plastik di salah satu perairan di Bali, yang notabene sebagai daerah parawisata.

Hasil riset Jenna Jambeck, seorang peneliti dari Universitas Georgia, USA yang dipublikasikan tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia menyumbang sampah plastik terbesar nomor dua dunia, dengan berat sampah yang disumbang mencapai 187,2 juta ton (dikutip dari www.kompas.com).

Akumulasi sampah plastik sangat berbahaya karena mengancap kesehatan manusia, alur pelayaran, dan yang paling miris yakni ancaman terhadap kehidupan biota laut. Indonesia harus berkomitmen untuk mereduksi sampah plastik dengan langkah-langkah konkret.

Payung hukum terkait sampah plastik harus segera disusun, sebagai perangkat pengendalan, termasuk bagaimana menyusun sebuah skema model internalisasi biaya lingkungan bagi industri yang menghasilkan plastik, tanpa haru membebankan biaya lingkungan tersebut terhadap konsumen.

Beragam permasalahan yang menyebabkan laut kita menjadi tidak sehat berpotensi mengancam keberlanjutan kehidupan manusia. Sedangkan laut menjadi bagian sangat penting dalam menopang ketahanan pangan global.

Oleh karenanya, manakala laut kita sakit, maka tak ada lagi jaminan untuk keberlangsungan hidup manusia saat ini dan antargenerasi.

Ilustrasi penyu/wikipedia.org

Indonesia sebagai bagian negara yang telah berkomitmen dalam pencapaian Sustainable Development Goal (SDGs). Dalam poin ke-14 SDGs mengamanatkan bagaimana setiap negara bertanggungjawab terhadap kelestarian laut dan sumber dayanya melalui pengelolaan secara berkelanjutan. Poin ini harus menjadi agenda politik jangka panjang, karena menyangkut masa depan bangsa.

Pengelolaan ruang laut bagi pengembangan aktivitas ekonomi multisektor, harus didasarkan pada responsible management dan berbasis pada ecosystem management. Ini penting, karena laut dan unsur-unsur lingkungan lainnya termasuk in-land menjadi bagian integral yang menyusun siklus alamiah sebuah ekosistem yang besar dan kompleks.

Penerapan konsep integrated coastal zone manajement (ICZM) menjadi pendekatan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut saat ini. Konsistensi implementasi dan Penegakan aturan khususnya terkait tata ruang dan zonasi menjadi keniscayaan dalam menjamin kompatibilitas pemanfaatan ruang laut bagi kesejahteraan masyarakat.

Pun demikian, terhadap aktivitas ilegal dan destructive, harus diberikan sanksi tegas sesuai aturan perundangan yang berlaku. Langkah, KKP dalam pemberantasan IUU fishing, saya rasa perlu dipapresiasi sebagai langkah tegas dalan menjaga kelestarian sumber daya laut nasional.

Akhirnya, semoga hari laut sedunia ini menjadi momentum untuk mentransformasi kesadaran kita, bahwa laut adalah masa depan manusia, oleh karenanya mari mulai mengedukasi diri dan lingkungan sosial di sekitar kita untuk lebih mencintai laut secara tulus, bukan semata karena punya nilai ekonomi, melainkan karena laut juga punya hak azasi sebagaimana kita. #saveourocean4thefuture

Selamat Hari Laut Sedunia, 8 Juni 2018.