APBN Surplus pada Awal Tahun 2022

APBN merupakan pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti yang telah disebutkan pada pasal 23 ayat UUD 1945. APBN ini dilaksanakan atau dilakukan secara terbuka dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Sebelum disahkan menjadi APBN, APBN dinamakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau biasa disingkat menjadi RAPBN yang kemudian RAPBN ini dibahas oleh DPR dan perwakilan pemerintah hingga menjadi APBN. 

APBN ini disusun dengan tujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka mencapai peningkatan produksi dan kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Terdapat enam fungsi dari APBN

1. Fungsi Otorisasi yang menjadi dasar untuk negara/daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan.
2. Fungsi Perencanaan, APBN dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan.
3. Fungsi Pemanasan yang berarti APBN merupakan pedoman untuk menilai atau memastikan apakah penyelenggaraan kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan.
4. Fungsi alokasi yaitu penyediaan barang publik atau sektor pembangunan..
5. Fungsi Distribusi berarti APBN digunakan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan.
6. Fungsi stabilisasi, yaitu APBN dapat menstabilkan kondisi perekonomian masyarakat dan negara.

APBN sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara, karena pembangunan fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, merupakan alokasi APBN. 

Pemberian subsidi untuk petani dan pengiriman TKI ke luar negeri juga merupakan alokasi APBN. Seperti yang telah dijelaskan pada fungsi APBN, APBN ini merupakan pedoman bagi perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan pemerataan pendapatan.

Anggaran APBN sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat dengan pembangunan di berbagai sektor. Kemudian dengan asumsi yang digunakan APBN dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk menginvestasikan modalnya. 

APBN juga berpengaruh dalam perdagangan internasional ketika dilakukan atau diadakannya kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor untuk melindungi kepentingan produsen - produsen dalam negeri, dan hal ini juga mengamankan neraca perdagangan internasinal.  Untuk mencapai kestabilan ekonomi negara, pemerintah sengaja mengubah pengeluaran maupun penerimaan berkali-kali.

Tahun 2022, Indonesia masih terserang dengan kasus Covid-19 yang memiliki varian baru yaitu varian omicron. Meski muncul varian baru Covid-19, jumlah penambahan kasus harian global terus menurun dan terlihat dari data kematian harian yang turun dari puncaknya. Indonesia mulai fokus menjalankan program vaksin booster. Sampai dengan 18 Februari 2022 tercatat 51,5 persen populasi masyarakata Indonesia yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin dan 3 % sudah mendapatkan booster.

Pada tahun 2022 pemulihan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga dan seperti dilansir Bisnis.com, pada awal tahun 2022, pada Januari APBN mencatat surplus sebesar Rp. 28 triliun yang nilainya setara dengan 0,16 % terhadap PDB. Menurut Menteri Keuangan hal tersebut menjadi sinyal positif terhadap kondisi keuangan negara.

Pada Februari 2022 dilaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mencatat surplus sebesar Rp. 19,7 Triliun sampai dengan Februari 2022 atau setara dengan 0,11% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada bulan pertama tahun ini, surplus tercatat sebesar Rp. 28,9 triliun atau setara dengan 0,16 % dari APBN. 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja APBN mencetak deficit Rp. 63.3 triliun atau setara dengan 0,37 % PDB. Surplus ini terjadi ketika penerimaan negara lebih besar dari pengeluaran. Dalam kondisi surplus, pemerintah mengalokasikan surplus untuk tambahan belanja pembangunan, tetapi jika terjadi defisit, pemerintah harus mencari sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

Kementrian Keuangan mengatakan bahwa APBN 2022 dirancang untuk mampu membangkitkan ekonomi nasional.  Direktur Pelaksana Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Tri Budhianto mengatakan, APBN 2022 akan fokus pada enam kebijakan utama mulai dari pengendalian Covid-19 hingga reformasi anggaran. 

Beliau merinci enam kebijakan utama APBN 2022, yakni terus mengendalikan Covid-19 dan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial. Setelah itu akan dilanjutkannya pembangunan infrastruktur teknologi, meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dan melanjutkan reformasi penganggaran. 

Terdapat beberapa tantangan yang hadapi dalam pelaksanaan APBN 2022 yaitusalah satunya adalah dari faktor pandemi dengan munculnya varian baru Covid-19 ataupun dari ketidak pastian perekonomian global. Selain itu, 2022 juga merupakan tahun terakhir defisit anggaran negara dibiarkan melebihi 3 %.

APBN tahun 2022 akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat dan meredam inflasi global yang merembet pada harga pangan dan energi dan anggaran ini dipastikan oleh pemerintah untuk menurunkan harga yang dipicu ketidakpastian perekonomian global.  

Dirjen anggaran Kementrian Keuangan memastikan bahwa pemerintah masih mencermati kenaikan harga minyak dunia dan masih mempertimbangkan pilihan untuk menaikkan atau mempertahankan harga BBM. 

Menurut Isa Rachmatarwata dirjen anggaran Kementrian keuangan, jika ingin mempertahankan harga bahan pokok dan energy, dampaknya bahwa kita harus memberi kompensasi pada badan usaha yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengadaan energy tersebut.

Realisasi belanja negara hingga akhir Januari 2022 mencapai Rp. 127,2 triliun atau 4,7 % dari target APBN. Belanja negara diupayakan terus dipercepat untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Perubahan anggaran keuangan disebabkan oleh pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai standar dan terdapat pemborosan keuangan negara.    

Sedangkan penyebab terjadinya deficit anggaran disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya daya beli masyarakat yang rendah. Hal ini dapat dimisalkan oleh pembelian sembako, BBM, transportasi, dan listrik yang tidak begitu banyak pemasukan. Kemudian lemahnya nilai tukar mata uang yang dapat dilihat bahwa nilai rupiah masih kecil jika dibandingkan dengan mata uang asing. 

Saat melakukan peminjaman ke luar negeri, pembayaran utangnya dihitung menggunakan rupiah, hal ini dapat menyebabkan utang Indonesia semakin besar. Terjadinya inflasi yang tak terduga dapat mengakibatkan beban biaya berbagai program pemerintah meningkat sehingga APBN mengalami revisi dan pemerintah harus mengeluarkan kas yang lebih besar.

Terjadinya defisit anggaran dapat memberikan dampak yang buruk bagi negara maupun dalam skala organisasi. Dampak defisit diantaranya:

1. Keadaan defisit dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan harga kebutuhan pokok atau kenaikan inflasi yang bisa terjadi saat pemerintah melakukan pengeluaran untuk program jangka panjang.

2. Tingkat suku bunga yang dilihat dari kurangnya pengeluaran karena penerimaan yang lebih sedikit.

3. Tingkat konsimsi dan tabungan yang rendah karena terjadinya inflasi yang menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat.

4. Meningkatnya jumlah pengangguran yang diakibatkan dari penurunan tingkat investasi.

Untuk mengatasi defisit anggaran, Kementrian Keuangan menyampaikan bahwa meningkatkan pajak bisa menghindari atau mengatasi defisit anggaran. Selain meningkatkan pajak dalam hal penerimaan kas negara, juga dapat menerbitkan obligasi sehingga dapat meningkatkan penyerapan uang masyarakat. Sedangkan melakukan peminjaman uang merupakan pilihan terakhir, baik meminjam dari bank ataupun luar negeri.

REFERENSI

Anwar Sadat. 2022. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Penerbit Deepublish

Ratnah. 2015. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Defisit Apbn Indonesia.Jurnal Economix Vol 3 No 2.

Lestari, Bagia, Susila. 2018. Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.  Jurnal Manajemen Vol 4 No 1.

Siaran Pers Kemenkeu Pemulihan Ekonomi Terjaga