Kementrian Keuangan mengatakan bahwa APBN 2022 dirancang untuk mampu membangkitkan ekonomi nasional. Â Direktur Pelaksana Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Tri Budhianto mengatakan, APBN 2022 akan fokus pada enam kebijakan utama mulai dari pengendalian Covid-19 hingga reformasi anggaran.Â
Beliau merinci enam kebijakan utama APBN 2022, yakni terus mengendalikan Covid-19 dan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial. Setelah itu akan dilanjutkannya pembangunan infrastruktur teknologi, meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dan melanjutkan reformasi penganggaran.Â
Terdapat beberapa tantangan yang hadapi dalam pelaksanaan APBN 2022 yaitusalah satunya adalah dari faktor pandemi dengan munculnya varian baru Covid-19 ataupun dari ketidak pastian perekonomian global. Selain itu, 2022 juga merupakan tahun terakhir defisit anggaran negara dibiarkan melebihi 3 %.
APBN tahun 2022 akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat dan meredam inflasi global yang merembet pada harga pangan dan energi dan anggaran ini dipastikan oleh pemerintah untuk menurunkan harga yang dipicu ketidakpastian perekonomian global. Â
Dirjen anggaran Kementrian Keuangan memastikan bahwa pemerintah masih mencermati kenaikan harga minyak dunia dan masih mempertimbangkan pilihan untuk menaikkan atau mempertahankan harga BBM.Â
Menurut Isa Rachmatarwata dirjen anggaran Kementrian keuangan, jika ingin mempertahankan harga bahan pokok dan energy, dampaknya bahwa kita harus memberi kompensasi pada badan usaha yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengadaan energy tersebut.
Realisasi belanja negara hingga akhir Januari 2022 mencapai Rp. 127,2 triliun atau 4,7 % dari target APBN. Belanja negara diupayakan terus dipercepat untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Perubahan anggaran keuangan disebabkan oleh pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai standar dan terdapat pemborosan keuangan negara. Â Â
Sedangkan penyebab terjadinya deficit anggaran disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya daya beli masyarakat yang rendah. Hal ini dapat dimisalkan oleh pembelian sembako, BBM, transportasi, dan listrik yang tidak begitu banyak pemasukan. Kemudian lemahnya nilai tukar mata uang yang dapat dilihat bahwa nilai rupiah masih kecil jika dibandingkan dengan mata uang asing.Â
Saat melakukan peminjaman ke luar negeri, pembayaran utangnya dihitung menggunakan rupiah, hal ini dapat menyebabkan utang Indonesia semakin besar. Terjadinya inflasi yang tak terduga dapat mengakibatkan beban biaya berbagai program pemerintah meningkat sehingga APBN mengalami revisi dan pemerintah harus mengeluarkan kas yang lebih besar.
Terjadinya defisit anggaran dapat memberikan dampak yang buruk bagi negara maupun dalam skala organisasi. Dampak defisit diantaranya:
1. Keadaan defisit dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan harga kebutuhan pokok atau kenaikan inflasi yang bisa terjadi saat pemerintah melakukan pengeluaran untuk program jangka panjang.