Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai  aborsi,  meskipun  dalam  praktek  medis  mengandung  berbagai  reaksi  dan menimbulkan  kontroversi  diberbagai  lapisan  masyarakat. Meskipun,  undang-undang melarang  praktek  aborsi,  tetapi  dalam  keadaan  tertentu  terdapat  kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan ialah sebagai berikut :
Pasal 60 : (1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbotehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan: a) oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan; b) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan c) dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujan suami, kecuali korban perkosaan.
Pasal 61 : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62 : Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  aborsi  dimaksud  dalam  Pasal  60  dan  Pasal  61 Peraturan Pemerintah. sebagaimana diatur dengan ketentuan pemerintah.
Berdasarkan bunyi Pasal 60 UU Kesehatan di atas, dapat disimpulkan bahwa korban perkosaan merupakan pengecualian dari larangan aborsi. Lalu, menurut Pasal 427 UU Kesehatan, setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU Kesehatan, dipidana penjara maksimal 4 tahun.
Adapun menurut Pasal 428 UU Kesehatan, setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU Kesehatan terhadap seorang perempuan: (a) Dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 5 tahun; atau (b) tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 12 tahun.
Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan, UU Kesehatan adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP atau Pasal 125 ayat (2) UU 1/2023. Selain itu, berlaku juga asas lex posterior derogat legi priori dimana UU Kesehatan adalah peraturan baru, sehingga mengesampingkan KUHP sebagai peraturan yang lama.Â
Oleh karena itu, ketentuan Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah semestinya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus dan terbaru yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut.
Abortus dalam hukum Islam
Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung (aborsi), apalagi aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.
Perbedaan pendapat dikalangan ulama didasarkan dari sejarah pada masa Rasulullah, telah terjadi suatu pertengkaran atau perkelahian antara dua orang wanita dari suku Huzail. Salah satunya yang tengah hamil dilempar batu dan mengenai perut nya. Akibatnya, janin atau bayi dalam kandungannya itu meninggal. Ketika persoalan tersebut diadukan kepada Rasulullah, pembuat yang melempar tersebut dikenakan sanksi hukum ghurrah, yaitu seperduapuluh diyat.
