Bagi Jokowi, jika Natuna tidak segera dibangun maka Natuna yang dekat dengan kepulauan Spratly akan mengikuti nasib kepulauan Spratly yang menjadi rebutan saling klaim beberapa negara di sekeliling kawasan, seperti Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok  –RRT), Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Natuna yang letaknya yang berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia, membuat banyak negara berkepentingan di perairan Natuna. Tak terkecuali Amerika Serikat yang juga menginginkan wilayah ini tetap terjaganya demi stabilitas dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan.
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, terutama Tiongkok , dan sebaliknya pertumbuhan yang menurun terus di Eropa dan AS, membuat banyak negara berupaya memperoleh kontrol atas atau memperebutkan kawasan perairan yang strategis dan dinamis itu, yakni Laut Tiongkok Selatan yang di dalamnya termasuk Natuna.
Lalu apakah Tiongkok ngotot menguasai Natuna lewat konflik militer terbuka dengan Indonesia ke depan?
Benar bahwa Tiongkok sudah mengakui Natuna sebagai bagian wilyah Indonesia namun Tiongkok tidak pernah mau membahas Sembilan titik-titik yang menyinggung wilayah Natuna. Ke depan tidak menutup kemungkinan Tiongkok bisa kembali mengklaim Natuna berdasarkan Sembilan titik-titik yang telah digambarkannya itu. Â
Pertanyaannya adalah apakah Tiongkok ke depan akan mencoba mengambil alih Natuna secara militer? Untuk sekarang Tiongkok diprediksi tidak akan gegabah melakukan konfrontasi militer dengan Indonesia demi merebut Natuna.Â
Jika Tiongkok berani berkonflik dengan Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan politik dan ekonomi, yang justru akan berdampak merugikan kepentingan nasional negara Tiongkok, atau dapat dikatakan sebagai serangan balik (counter-attack) bagi Tiongkok sendiri.
Jika Tiongkok mengobarkan perang terbuka di Laut Tiongkok Selatan, termasuk di Natuna, maka Philipina, Vietnam dan Indonesia akan mengeroyok Tiongkok. Pada saat itulah Amerika, Jepang dan Korea Selatan akan ikut terlibat mengeroyok Tiongkok. Resiko ini jelas masuk dalam pertimbangan strategi militer Tiongkok.
Tiongkok jelas hanya mencoba menggertak dan hanya mulai mengklaim, sebagai awal dari strategi untuk menguasinya ke depan. Faktor ini juga yang membuat Jokowi berani ‘gila’ untuk melawan Tiongkok di Natuna. Namun ke depan Tiongkok sangat berpotensi mengambil alih Natuna jika ada kesempatan atau jika terjadi kekacauan politik di Indonesia. Tiongkok hanya menunggu saat tepat untuk mengkadali Indonesia.
Bagi Indonesia, sebelum Tiongkok benar-benar mencapai kejayaan ekonomi dan militer, Indonesia harus dengan cepat membangun pangkalan militer di Natuna. Pertimbangan itulah yang membuat Jokowi memproyeksikan wilayah perairan dan kepulauan Natuna sebagai salah satu pangkalan militer terbesar Indonesia untuk mengantisipasi dampak negatif dari konflik Laut Tiongkok selatan yang semakin meluas.
Kebijakan untuk membangun dan memperkuat pangkalan militer di kepulauan Natuna merupakan langkah konkrit Jokowi untuk mengantisipasi ancaman yang datang dari konflik Laut Tiongkok Selatan. Para ahli militer Indonesia pun sepakat dan didukung penuh oleh Jokowi untuk menjadikan kepulauan Natuna sebagai pangkalan militer terpadu alias kapal induk. Strategi ini meniru pangkalan militer Amerika di Pearl Harbour di Kepulauan Hawai.
