Garis putus-putus yang diklaim Tiongkok sebagai pembaruan peta 1947 itu, membuat Indonesia marah. Presiden SBY ketika itu sudah menyampaikan protes keras lewat Komisi Landas Kontinen PBB. Namun hingga memasuki pertengahan Juni 2016, PBB belum mengambal sikap apapun atas protes Indonesia itu. Setelah itu, tidak ada lagi tindakan tegas SBY dalam melawan klaim Tiongkok itu.
Ketika Jokowi yang sipil menggantikan SBY berlatar belakang militer, Tiongkok memerintahkan nelayannya agar lebih agresif memancing ikan di perairan Natuna.Â
Dikawal dengan beberapa kapal cost guard, Tiongkok semakin memandang sepele kemampuan Jokowi yang miskin pengalaman militer. Jika SBY saja yang berlatar belakang militer enggan dan takut kepada Tiongkok, apalagi Jokowi yang berlatar belakang sipil, bisa terkencing-kencing menghadapi Tiongkok.
Pandangan itu dikuatkan ketika Tiongkok melihat bahwa selama sepuluh tahun memerintah, SBY terlihat begitu lamban memordenisasi militer Indonesia karena anggaran subsidi BBM dan habis dikorupsi oleh elit-elit partainya sendiri. Akibatnya militer Indonesia tertinggal jauh dan tidak akan mampu menandingi militer Tiongkok.
Selama 10 tahun memerintah Indonesia, SBY hanya mampu membeli beberapa sistem  persenjataan canggih seperti kapal selam diesel-listrik dan T-50 pelatih dari Korea Selatan, tank tempur Leopard  dari Jerman dan helikopter serang Apache dari Amerika Serikat. Kekuatan ini jelas tidak memungkinkan Indonesia percaya diri dalam menghadapi Tiongkok.
Namun apa yang terjadi kemudian? Tiongkok berhadapan dengan seorang Presiden ‘gila’ yang membuat Tiongkok terkejut. Kegilaan Jokowi mengejutkan dunia saat dia mengunjungi Natuna dan langsung memimpin rapat kabinet terbatas di atas kapal perang KRI Iman Bonjol, Kamis (23/6/2016) lalu. Jokowi tetap percaya diri dan berani karena merasa tuan atas tanah airnya sendiri.
Bagi Jokowi, tindakan Tiongkok yang semakin agresif menangkap ikan di perairan Natuna dan masih mengklaim wilayah itu sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional mereka lalu mengerahkan kapal kapal patroli milik badan keamanan lautnya (cosguard) untuk membela kapal-kapal nelayannya, sudah keterlaluan dan mengusik harga diri bangsa Indonesia.
Kendati Tiongkok sudah mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna, namun itu hanya di mulut saja. Buktinya, para nelayan Tiongkok terus-menerus mencuri ikan di perairan Natuna. Karena itu Jokowi pun menarik perhatian dunia dengan menggelar rapat kabinet di kapal perang KRI Iman Bonjol. Lalu apa pesan dari kunjungan Jokowi itu dan rapat di atas sebuah kapal perang?
Pertama, Jokowi ingin menyampaikan pesan jelas kepada Tiongkok bahwa Indonesia akan membela mati-matian kedaulatannya termasuk dengan berperang sekalipun. Kedua, Jokowi bukanlah mantan Presiden SBY yang mempunyai filosofi mencari seribu kawan dan nol musuh. Jokowi siap berseteru kepada siapapun termasuk kepada teman, tetangga dan sahabat yang berani mengusik kedaulatan Indonesia.
Ketiga, Jokowi menyampaikan pesan terselubung kepada Malaysia, Singapura, Papua Nugini agar tidak main-main dengan wilayah perbatasan Indonesia. Negara sebesar dan sekuat Tiongkok sekalipun akan dilawan apalagi negara kecil sebesar Singapura dan tetangga berisik Malaysia.Â
Keempat, Jokowi mengisyaratkan bahwa Natuna merupakan bagian rencana strategis Jokowi dalam membangun Indonesia ke depan. Kelima, kunjungan Jokowi ke Natuna merupakan awal genderang perang untuk mulai membangun Natuna secara militer.
