Masyarakat kehilangan keterlibatan dan partisipasi dalam proses politik dan sosial. Ketidakpuasan terhadap pemerintah membuat rakyat merasa apatis dan tidak berdaya, sehingga mengurangi kontrol sosial terhadap tindakan penguasa.
5. Krisis Identitas Budaya
Perubahan sosial dan pengaruh budaya asing dapat menyebabkan krisis identitas. Masyarakat mungkin merasa kehilangan jati diri dan nilai-nilai budaya yang telah ada, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan fragmentasi sosial dan penurunan solidaritas.
6. Kelemahan Sistem Hukum
Sistem hukum yang lemah dan kurangnya penegakan hukum menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Ketidakadilan dalam penerapan hukum memperburuk situasi.
7. Pengaruh Luar
Faktor eksternal, seperti konflik internasional atau pengaruh politik asing, dapat memengaruhi stabilitas dalam negeri. Ketidakmampuan pemerintah untuk menangani tantangan dari luar dan dalam sekaligus dapat menyebabkan keruntuhan lebih lanjut dalam struktur sosial.
Fenomena korupsi di Indonesia adalah masalah yang telah mengakar dan berkembang di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Korupsi sudah lama bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi bagian dari budaya yang sulit dihapus. Dalam banyak situasi, tindakan korupsi telah dinormalisasi dan dianggap wajar dalam interaksi dengan birokrasi.Â
Hal ini menciptakan kondisi di mana korupsi terus berlangsung, seolah menjadi kebiasaan yang sulit dijauhi.
Sistem pemerintahan yang ada juga berkontribusi pada permasalahan ini. Meskipun Indonesia memiliki berbagai undang-undang untuk melawan korupsi, penegakan hukum sering kali lemah.Â
