Instruksi penyelenggaraan Pemerintahan Adminstrasi Gerilya.
      Surat penting lainnya adalah terkait tentang petunjuk pelaksanaan tentang penyelengaraan pemerintahan administrasi perang rakyat semesta di jawa. Dalam petunjuk ini dijelaskan secara detail bagaimana pemerintahan administrasi saat dilakukan perang rakyat semesta berlangsung, terutama di wilayah Jawa yang dianggap sebagai fokus utama dari pemerintahan Indonesia. Dalam petunjuk ini juga dijelaskan tentang permasalahan yang ditimbulkan oleh pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Petunjuk penyelenggaraan ini juga dilengkapi dengan serangkaian petunjuk dan perintah yang harus dilaksanakan oleh para Komandan Militer untuk dilaksanakan.
Petunjuk Penyelenggaraan Perang Gerilya.
Disini penulisi menyampaikan serangkan perintah maupun instruksi yang ditujukan kepada seluruh Komandan Pasukan bagaimana perang gerilya dilaksanakan. Hal ini dilakukan oleh karena tidak adanya kesempatan bagi markas besar angkatan bersenjata untuk dapat memberikan penjelasan secara detail, termasuk penjelasan secara umum kepada masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan perang gerilya. Pada dasarnya petunjuk ini menjelaskan tentang bahwa memberikan kesempatan Belanda menduduki seluruh ibukota negara, provinsi dan kabupaten, sementara seluruh pasukan untuk melakukan penyusupan kembali kedaerah operasinya masing-masing di daerah yang semula ditinggalkan setelah Agresi Militer Belanda I.
Instruksi Komando Perang Lainnya.
Yang berikutnya penulis menjelaskan tentang berbagai instruksi dan perintah operasi lainnya yang dikeluarkan oleh para Komandan satuan, diantaranya oleh Komando Wilayah Sumatera, Komandan Divisi I yang diantaranya memerintahkan seluruh satuan jajarannya untuk kembali masuk ke daerah Besuki dan sekitarnya dan juga dari Letnan Kolonel Slamet Riyadi, yang kemudian tewas. Hal ini menggambarkan bagaimana gerilya harus tetap mengikuti prosedur baku yang berlaku di kehidupan militer, bahwa segala tindakan, direncanakan dan diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, walaupun kondisinya kurang menguntungkan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif.
Kode Kehormatan Gerilya.
Untuk menjaga disiplin dan tata tertib  prajurit selama melaksanakan gerilya, kantor oditoriat militer juga menyusun suatu kode kehormatan yang harus ditepati oleh para prajurit yang melakukan gerilya. Bahwa anggota militer harus dapat perlakuan yang berbeda dengan komunitas sipil, sehingga perlu diselenggarakan suatu peraturan dan tindakan atas hukum yang spesial. Walaupun dalam penerapannya mengalami berbagai kendala, salah satunya oleh tingkat pendidikan dari para anggota militer yang sangat minim terhadap aturan-aturan kemiliteran dan juga tidak adanya aparat penegak hukum kemiliteran, tetapi aturan ini dibuat sesederhana mungkin untuk dapat dipedomani.
Instruksi Pemerintahan Administrasi Gerilya di tingkat Kodim.
Bahwa penyelenggaraan administasi pemerintahan gerilya perlu terus dilakukan, hal ini untuk mencegah propaganda dari pihak musuh bahwa perlawanan ataupun pemerintahan yang sah sudah tidak berjalan. Akan tetapi pemerintahan yang darurat tersebut tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tertib dan teratur, hal ini untuk terus meningkatkan semangat perlawanan dari seluruh rakyat dan mencegah pemerintahan musuh tidak dapat berjalan efektif. Penulis yang pada saat itu sebagai Komandan Teritorium Jawa juga menyampaikan petunjuk administrasi bahkan sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa, dibawah kendali dari Komando Distrik Militer yang sudah dibangun di tingkat Kabupaten.
Kajian Buku
