Pada akhirnya, tanpa langkah konkret untuk menangani masalah premature deindustrialization, impian Indonesia Emas 2045 bisa jadi sulit tercapai. Ini adalah tantangan besar yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak---pemerintah, swasta, dan masyarakat---untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Fenomena ini bukan hanya isu ekonomi semata, tetapi menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat. Kita semua merasakan dampaknya, baik dalam bentuk kesulitan mencari pekerjaan formal, penurunan daya beli, hingga ketidakpastian masa depan.
Solusi: Peran Pemerintah dan Individu
Premature deindustrialization dan tantangan di pasar kerja Indonesia bukanlah masalah yang mudah diselesaikan. Namun, dengan peran aktif dari pemerintah dan individu, tantangan ini bisa diatasi secara bertahap. Penting untuk melihat solusi dari dua sudut pandang: pemerintah yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dan menyediakan infrastruktur, serta individu yang memiliki peran dalam pengembangan diri dan adaptasi di dunia kerja.
Peran Pemerintah
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperbaiki pasar kerja yang ada. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki kondisi ini:
Perbaikan Ease of Doing Business
Salah satu hambatan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia adalah prosedur perizinan bisnis yang rumit. Sering kali, proses mendirikan bisnis memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang mahal, sehingga mempersulit wirausahawan dan perusahaan kecil untuk berkembang.
Saya pernah mendengar cerita dari seorang teman yang mencoba memulai bisnis logistik. Ia harus menunggu lebih dari 191 hari hanya untuk mendapatkan izin gudang. Bayangkan, waktu hampir setengah tahun hanya untuk satu izin saja! Dalam skala yang lebih besar, ini berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan daya saing bisnis lokal. Jika prosedur perizinan bisa dipermudah, tentu akan banyak bisnis baru yang muncul, dan ini bisa meningkatkan kesempatan kerja.
Pemerintah perlu fokus pada reformasi birokrasi, mengurangi tumpang tindih regulasi, dan memangkas waktu serta biaya dalam proses perizinan. Contoh dari negara-negara seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki Ease of Doing Business lebih baik, bisa dijadikan model.
Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum
Korupsi adalah masalah klasik di Indonesia yang sangat menghambat perkembangan ekonomi. Korupsi menggerogoti kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun asing. Sebuah negara dengan kepastian hukum yang lemah akan kesulitan menarik investor yang ingin berinvestasi jangka panjang. Investasi sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja, dan tanpa investor, pertumbuhan sektor manufaktur maupun jasa akan terhambat.
Saya yakin banyak dari kita yang pernah mendengar kasus di mana sebuah perusahaan harus berurusan dengan aparat hukum yang korup atau tidak transparan. Untuk menarik lebih banyak investasi, penegakan hukum yang adil dan transparan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus tegas memberantas korupsi, bukan hanya di kalangan elit, tetapi juga di level birokrasi. Reformasi sistem peradilan dan pemberantasan korupsi adalah langkah awal yang sangat penting untuk memulihkan kepercayaan pada sektor bisnis.
Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia, tetapi hal itu tidak mungkin tercapai tanpa infrastruktur yang memadai dan SDM yang berkualitas. Negara-negara seperti China dan Korea Selatan berhasil membangun fondasi yang kuat karena mereka memiliki perencanaan pembangunan yang matang.
Pemerintah Indonesia perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan industri dan mengurangi biaya logistik yang tinggi. Selain itu, pendidikan dan peningkatan keterampilan harus menjadi prioritas. Sektor pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Kita butuh tenaga kerja yang terampil di bidang teknologi, manufaktur, dan jasa, yang mampu bersaing di pasar global.
