Ibu Kota Baru dan Republik Federal

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada sebuah pola yang terbentuk, hampir semua negara yang melakukan pemindahan ibukota dan membangun dari nol adalah negara yang berbentuk federasi. Kasus Korea Selatan menjadi menarik, di mana walaupun dari segi keamanan Seojang jauh lebih aman ketimbang Seoul (ingat, Seoul terletak hanya 24 km dari DMZ---masuk dalam jangkauan Meriam Artileri korea Utara), Namun Istana dan Parlemen tetap bertahan di Seoul (Seojang terletak 127 km selatan Seoul).

Lalu kedua, Mengapa negara berbentuk Federasi cenderung membangun ibukota baru? Salah satu alasannya adalah lokasinya yang berada di tengah-tengah (Kasus Brazil, Amerika Serikat, Myanmar, Nigeria, Rusia) atau merupakan suatu kompromi antara masing-masing negara bagian (Kasus Australia). 

Ibukota baru terpisah dari negara bagian dengan harapan agar Ibukota tersebut benar-benar bisa berkonsentrasi mengenai masalah yang bersifat nasional dan luar negeri. Selain itu diharapkan agar pemerintah Federal tidak mencampuri masalah yang merupakan kewenangan Pemerintah Negara Bagian karena memiliki suatu daerah tersendiri.

Nah di sinilah muncul beberapa renungan penulis, pertama, walaupun lokasi ibukota secara fisik berada di tengah Indonesia namun secara aksessibilitas, ibukota baru dapat diakses dalam waktu kurang dari 3 jam jalan darat (240 km) hanya oleh sekitar 1,3 % dari penduduk Indonesia (penduduk Kaltim : penduduk Indonesia), bandingkan dengan saat ini yang mana Ibukota Jakarta dapat diakses dalam 3 jam (240 km) oleh 16,2 % penduduk Indonesia.  

(Sumber : Bappenas 2019)

Adanya jarak antara rakyat, yang walaupun bisa dibantu dengan teknologi, bisa semakin melemahkan kontrol pemerintah pusat, dan akhirnya semakin mendorong transformasi Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat alih-alih Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu contoh bahwa Indonesia saat ini memang masih berbentuk NKRI adalah hubungan antara Pemerintah Pusat dengan DKI Jakarta dan daerah sekitarnya. Seperti subsidi KRL, dimana pada tahun fiskal 2019 berjumlah Rp 1,3 Trilyun. Sebaliknya, TransJakarta dan MRT disubsidi oleh DKI Jakarta sebesar Rp 3,2 Trilyun per tahun.

Permasalahan yang nanti muncul adalah karena ibukota baru akan sangat bergantung dari APBN untuk penyelenggaraannya (setidaknya 5 tahun pertama), maka semua biaya transportasi publik yang selama ini "nebeng" ke DKI Jakarta akan ditanggung secara keseluruhan oleh APBN. 

Hal ini akan memutus hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama DKI Jakarta. Untuk mengilustrasikan mungkin kita ingat ketika kita pindah rumah dari rumah orangtua / mertua ke rumah pribadi, maka semua pengeluaran yang tadinya "sharing", maka sedikit banyak akan berkurang, tentunya konsentrasi kita akan terpusat pada rumah baru, bukan rumah yang lama.

Oleh karena itu renungan kedua adalah apakah bijak ketika beberapa Partai politik membicarakan mengenai urgensi amandemen UUD untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan melalui penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara, tetapi pada saat yang sama juga merencanakan pemindahan ke lokasi di mana akses (fisik) masyarakat akan menjadi semakin sulit.  

Beberapa tanda-tanda sebetulnya sudah bermunculan, tentu kita ingat perseteruan antara Walikota Tangerang dengan Menkumham, dan yang baru saja terjadi antara Gubernur Maluku dengan Menteri KKP. Semua rata-rata terjadi karena benturan kepentingan dan kepentingan kewilayahan.

Pemindahan ibukota hanya akan semakin menjauhkan pemimpin dari rakyat Indonesia, sehingga berpotensi menghilangkan "feel" dari hasil sentuhan harian. Bagi negara berbentuk Federasi hal tersebut malah sebenarnya sangat baik, karena memang masalah sehari-hari ditangani oleh negara bagian, sehingga pikiran pemerintah Federal bisa dipusatkan untuk hal-hal yang bersifat nasional atau luar ngeri.