Terlepas dari itu, kalau saja semua orang kaya dan super kaya di Indonesia mempunyai kepedulian sosial seperti almarhum Akidi Tio dan keluarga, rasanya kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, atau Walikota Bogor Bima Arya, tidak harus pusing memikirkan anggaran penanganan Covid yang sudah terkuras habis. Tidak harus "berteriak" "kami butuh social capital". Apalagi seperti Pemda DKI Jakarta  yang harus menyurati Dubers negara sahabat meminta bantuan.
Kalau saja social capital bisa berjalan dengan baik, Hotman Paris pun tidak akan mengirim "pesan" di akun instagramnya --agar mereka yang kaya dan super kaya "bantu dong saudara-saudara kita yang mau makan sehari tiga kali saja sulit, akibat pandemic Covid 19 yang berkepanjangan ini".
Pertanyaannya kemudian, apakah orang kaya dan super kaya Indonesia tidak memiliki empati, tidak memiliki kepedulian sosial di tengah pandemi Covid 19 ini. Jawabnya tentu saja mereka punya kepedulian sosial.
Bahkan di awal Pandemi Covid di Indonesia, bulan Maret 2020, para konglomerat bersama Yayasan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi mampu menggalang dana hingga Rp 500 miliar untuk membantu menangani pandemi Covid (berita Bisnis.com, 19/3/2020).
Dana sebesar itu dihimpun dari berbagai perusahaan konglomerasi di Indonesia. Mulai dari Sinar Mas, PT Adaro Energy Tbk, Artha Graha Peduli Foundation, PT Djarum, Agung Sedayu Group, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Puradelta Lestari Tbk, serta Triputra Group.
Lalu di mana masalahnya? Tidak ada masalah.
Lalu di mana letak ironinya? Ironinya, Akidi Tio dan keluarganya --yang tidak masuk dalam daftar orang kaya versi Majalah Forbes, ternyata mampu mendonasikan uangnya hingga Rp 2 triliun untuk penanganan Covid dan Kesehatan di Palembang, Sumsel.
Sementara pada pada awal Pandemi Covid melanda Indonesia (Maret 2020), delapan perusahaan konglomerasi Indonesia, termasuk PT. Djarum milik Hartono bersaudara --yang memiliki nilai kekayaan sekitar Rp 542,300 triliun, bersama Yayasan Buddha Tzu Chi, mampu mendonasikan dana mereka sebesar Rp 500 miliar. Â Antara lain dalam bentuk peralatan uji cepat (rapid test kit) sebanyak 1 juta pc, 20.000 baju isolasi (coverall safety), 4 unit alat bantu pernapasan (ventilator), serta 1 juta masker.
Ironi lainnya, hingga kini kita belum mendengar pemerintah memanggil para konglomerat dan para CEO perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Minimal untuk duduk bersama, memecahkan kesulitan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasi dampak Covid 19 terhadap masyarakat. Padahal, Indonesia punya 20 konglomerat yang --menurut Majalah Forbes-- memiliki nilai kekayaan 80,4 miliar dolar AS, atau Rp 1.165,800 triliun (seribu seratus enam puluh lima triliun delapan ratus miliar rupiah).
Kalau saja diundang, boleh jadi dalam forum konglomerat bersama Presiden Jokowi, ada solusi ide, bagaimana kalau pemerintah meminjam uang para konglomerat dengan mengeluarkan surat utang. Mungkin tiga atau empat tahun ke depan, ketika ekonomi Indonesia dan dunia pulih, pemerintah mengembalikan lagi utang para konglomerat itu.
Toh, para konglomerat itu tentu masih ingat bagaimana kebaikan pemerintah Indonesia di era Soeharto kepada mereka. Khususnya dalam hal penyehatan sektor keuangan, kebijakan fiscal, moneter dan penyusaian struktural. Â Meskipun kebijakan itu merupakan saran IMF, yang menggelontorkan bantauannya sebesar 23,53 miliar dollar AS kepada pemerintah Indonesia.
