Apakah mereka (kementerian yang baru) benar-benar mau mengabdi atau ini hanya soal jatah kekuasaan -- biar semuanya kebagian.
Salah satu kementerian baru yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.Â
Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri ketika ditanya media justru merasa sulit untuk menjawab terkait lokasi kantor. Agus Yudhoyono merasa sulit untuk menjawab karena memang kantor tempat ia bekerja, tidak ada secara fisik.Â
Selain itu, ada juga kementerian lain yang belum mendapat kantor kerja, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Ketiadaan kantor bagi kementerian baru bakal menjadi catatan serius pada potret perjalanan awal Kabinet Merah Putih. Mengawal 100 hari kerja kabinet Merah Putih, khususnya bagi kementerian yang belum memiliki kantor, bisa jadi hanya berisi grafik progres pembangunan kantor kementerian.Â
Selain kantor (bangunan fisik) yang belum ada, aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di kementerian terkait, rumah dinas, dan berbagai fasilitas lainnya belum bisa dipastikan.Â
Butuh waktu dan anggaran. Dua kata ini akan menjadi celah hingga jabatan berakhir. Waktu untuk kementerian baru mungkin dipakai hanya untuk berbenah, bukan melayani kebutuhan masyarakat. Sedangkan biaya, bisa saja dipakai untuk pembenahan internal kementerian.
Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Nugroho menyebut bahwa kementerian baru di tubuh pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan tantangan serius. Sebuah kementerian baru dipastikan memerlukan waktu 6 bulan hingga satu tahun untuk bekerja secara efektif.Â
Tantangan baru bagi kementerian baru ini, antara lain terkait alokasi anggaran kementerian, struktur organisasi, dan tata kerja.Â
Pemenuhan sumber daya manusia (SDM) di pos kementerian baru juga bakal membutuhkan waktu yang lama, mulai dari penentuan pejabat Direktur Jenderal (Dirjen) dan pejabat Eselon II dengan kuota yang banyak.
Konsekuensi langsung dari mutasi organ kementerian di tubuh pemerintahan Prabowo-Gibran ada pada beban APBN dalam membiayai Pemerintah Pusat.Â
