Kantor Bayangan untuk Para Menteri Baru

Kementerian baru, ngantor di mana? Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai salah satu pos kementerian baru saat ini hanya diisi oleh dua orang, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan satu orang stafnya. 

Cuman mereka berdua. Agus Harimurti Yudhoyono memang masih bingung terkait lokasi di mana ia akan berkantor. Selain kantor tempat ia bekerja, stafnya juga belum ada. 

Struktur organisasi kementeriannya masih nihil. Apalagi alokasi anggaran kementeriannya. Jadi, untuk sementara ngantor dari rumah dulu atau cari kontrakan.

Setelah di lantik pada Senin (21/10/2024), para menteri besutan pemerintahan Prabowo-Gibran langsung tancap gas. Prabowo membentuk kabinet gemuknya dengan nama Kabinet Merah Putih.

Dengan jumlah pos kementerian yang gemoy ditambah kedatangan belasan pos kementerian baru, persoalan pun mulai muncul. Hal pertama yang mulai disoroti saat ini adalah para menteri yang baru bakal berkantor. Apakah kementerian baru memilih kantor online atau semacam kantor bayangan?

Memang benar, pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Sebagian menteri hanya akan menjawab: "Ya, ditunggu saja!" Sebagiannya lagi menjawab: "Nanti kita tanyakan ke Menteri Sekertaris Negara terkait lokasi." Yang lain lagi, boleh jadi menjawab: "Di mana pun itu, kami akan siap." Kementerian baru yang tak memiliki kantor tentunya akan menjadi sebuah anomali dalam tubuh pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Bisa dibayangkan, untuk membangun sebuah gedung kementerian baru, butuh waktu 6-12 bulan untuk menunggu. Itu baru waktu, belum biayanya. 

Artinya, selama waktu menunggu atau berbagi kamar dengan kementerian yang lain, tanggung jawab, kerja, dan program pun belum bisa kelihatan.

Inilah resiko yang patut diterima pemerintahan Prabowo-Gibran di awal-awal masa jabatannya. Sorotan untuk beberapa kementerian baru yang tak memiliki kantor dan staf bakal dikawal terus sampai kantor definitif benar-benar ada. 

Pilihan untuk "nebeng" dengan kementerian lain tentu bakal menimbulkan konflik kepentingan tertentu. Jika memang memilih "nebeng" di kementerian lain, keseriusan kementerian baru agaknya perlu dipertanyakan.