Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Disibukkan oleh Pandemi

Selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini, tampaknya pemerintah lebih banyak disibukkan oleh urusan pandemi yang mulai muncul di awal Maret 2020 dibandingkan oleh urusan lainnya.

Ada beberapa kebijakan yang dirancang pemerintah untuk merespon pandemi dalam bentuk program jaring pengaman sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bansos Khusus Wilayah Jabodetabek (kompas.com 08/04/20)

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan bantuan subsidi untuk pekerja yang berpenghasilan di bawah lima juta dan juga gaji ke-13 untuk ASN.

Akan dipilih tiga kebijakan pemerintah dalam merespon pandemi untuk diulas di sini, yaitu program Prakerja, bantuan untuk pekerja swasta dengan penghasilan di bawah 5 juta per bulan, dan gaji ke-13 untuk ASN.

Ketiga kebijakan tersebut mempunyai sasaran yang berbeda.  Prakerja diperuntukkan bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, insentif pekerja dengan penghasilan di bawah 5 juta untuk peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan, sedang gaji ke-13 untuk ASN sudah jelas untuk Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil.

Sasaran Kebijakan, Realisasi, dan Kendala

Dari ketiga kelompok penerima program kebijakan, tentunya penerima bantuan prakerja yang paling membutuhkan. Karena tidak mempunyai pekerjaan, mereka tidak memiliki penghasilan.  Program ini tentunya sangat menarik bagi kelompok ini.

Sementara itu, pekerja swasta dengan penghasilan di bawah Rp. 5 juta secara keuangan lebih baik ketimbang kelompok prakerja.  Setidaknya mereka mempunyai pekerjaan dan menerima penghasilan bulanan.

Untuk kelompok ASN, barangkali kehidupan berjalan seperti biasanya, karena mereka sudah mempunyai pekerjaan yang relatif lebih aman dalam melewati gejolak ekonomi. 

Ketika memasuki pandemi, sebagian pekerja perusahaan swasta dirumahkan atau mengalami PHK, sementara itu, bagi ASN semuanya kelihatannya berjalan seperti biasanya.

Sebaik apapun kebijakan pemerintah dalam merespon dampak ekonomi karena pandemi, selalu ada kelemahannya.  Berbagai kendala kebanyakan muncul di tataran teknis pelaksanaan.