Prabowo dan Janji-Janjinya

Prabowo Subianto dan Janji-Janjinya: Bagaimana Masyarakat Bisa Berperan 

Ketika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Indonesia, harapan masyarakat melambung tinggi. Janji-janji politiknya mencakup banyak sektor: dari perbaikan kesejahteraan hakim, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dan pendidikan. 

Namun, janji politik sering kali merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka menggugah optimisme publik, namun di sisi lain, jika tidak terpenuhi, akan memunculkan kekecewaan besar.

Bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat untuk memastikan janji-janji ini diwujudkan? Dan apa yang bisa menjadi penghalang terbesar bagi realisasi janji tersebut? Artikel ini akan mengupas tuntas cara-cara yang dapat dilakukan publik untuk menjaga komitmen Prabowo, serta kemungkinan penyebab kegagalan janji-janji ini.

1. Janji Utama Prabowo Subianto

Sebelum kita membahas cara masyarakat bisa berperan, mari kita telusuri terlebih dahulu beberapa janji utama yang Prabowo sampaikan. Di antara janji-janji besarnya adalah:

-    Perbaikan Gaji dan Kesejahteraan Hakim   : Prabowo berjanji untuk meningkatkan gaji hakim dengan tujuan memberantas korupsi di sektor peradilan. Dia percaya bahwa hakim yang cukup sejahtera tidak akan mudah disuap.

-    Pengentasan Kemiskinan   : Melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan memperkuat program kesejahteraan sosial, Prabowo berkomitmen mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

-    Peningkatan Infrastruktur   : Melanjutkan proyek besar yang telah dicanangkan pemerintahan sebelumnya, dengan janji mempercepat pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

-    Reformasi Sektor Pertahanan   : Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo bertekad meningkatkan kemampuan militer Indonesia dengan anggaran yang lebih besar, modernisasi peralatan, dan peningkatan kesejahteraan tentara.

-    Percepatan Energi Terbarukan   : Prabowo juga berjanji mempercepat transisi energi terbarukan, termasuk memaksimalkan energi matahari dan angin, guna mewujudkan ketahanan energi nasional.

2. Bagaimana Masyarakat Dapat Berperan?

Masyarakat bukan hanya pengamat pasif dalam proses politik, mereka bisa dan harus menjadi bagian aktif dalam memastikan janji politik diwujudkan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana publik bisa berperan dalam memantau dan mendukung implementasi janji-janji tersebut:

a.    Pemantauan Kebijakan dan Transparansi 

Salah satu cara paling efektif untuk memantau janji politik adalah dengan mengawasi kebijakan yang diterapkan. Masyarakat dapat menggunakan platform seperti    Pantau Pilkada   ,   Indonesialeaks   , atau    OpenGov    untuk mendapatkan akses ke informasi mengenai kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Transparansi anggaran dan realisasi proyek juga bisa dipantau melalui laporan keuangan negara yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.

 b.    Advokasi Publik  

Bergabung dengan kelompok masyarakat sipil atau    Non-Governmental Organizations (NGO)    yang fokus pada anti-korupsi, reformasi hukum, atau peningkatan pelayanan publik dapat memberikan kekuatan tambahan dalam mendorong pemerintah untuk mewujudkan janji-janjinya. Organisasi seperti    ICW (Indonesia Corruption Watch)    atau    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)    bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam advokasi ini.

c.    Tekanan Sosial dan Media 

Di era digital, masyarakat dapat menggunakan    media sosial    sebagai alat untuk menyuarakan ketidakpuasan atau dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Petisi online, kampanye media sosial, hingga unjuk rasa damai dapat menjadi cara yang efektif untuk menekan pemerintah agar segera melaksanakan janji politik.

 d.    Keterlibatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  

Masyarakat juga bisa ikut serta dalam    Musrenbang   , proses di mana warga negara berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah hingga nasional. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat benar-benar diakomodasi dalam kebijakan pemerintah.

3. Penghalang yang Bisa Menggagalkan Janji-Janjinya

Meski optimisme melingkupi janji-janji politik Prabowo, ada sejumlah faktor yang bisa menghambat realisasi janji-janji tersebut. Berikut beberapa hambatan yang perlu diwaspadai masyarakat:

 a.    Anggaran yang Terbatas 

Meski Prabowo memiliki komitmen besar dalam berbagai sektor, anggaran negara bisa menjadi penghalang. Dengan banyaknya prioritas lain seperti pembayaran utang luar negeri dan subsidi energi, alokasi dana untuk gaji hakim, reformasi militer, atau pembangunan infrastruktur bisa terhambat.

b.    Korupsi yang Sistemik  

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi setiap pemerintahan di Indonesia. Meski Prabowo berjanji untuk memberantas korupsi, hambatan dari dalam, termasuk pejabat yang terlibat dalam jaringan korupsi, bisa menghalangi upaya ini. Selain itu, resistensi birokrasi yang sudah lama terbiasa dengan sistem yang tidak transparan dapat memperlambat reformasi.

c.    Situasi Ekonomi Global 

Ketidakpastian ekonomi global, seperti krisis keuangan atau kenaikan harga komoditas, bisa berdampak langsung pada stabilitas ekonomi Indonesia. Kondisi ini bisa memaksa Prabowo untuk mengalihkan prioritas dari janji-janji pembangunan infrastruktur atau kesejahteraan masyarakat.

d.    Oposisi Politik 

Koalisi politik yang tidak solid di DPR atau penolakan dari partai-partai oposisi bisa menjadi faktor lain yang memperlambat implementasi janji-janji politik. Jika undang-undang yang diusulkan Prabowo untuk mendukung janji politiknya ditolak oleh parlemen, maka janji-janji tersebut bisa tertunda atau bahkan dibatalkan.

4. Belajar dari Pengalaman Masa Lalu

Bukan hal baru bahwa janji politik sering kali berakhir dengan kekecewaan. Contoh nyata adalah janji mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai percepatan reformasi birokrasi dan pengentasan korupsi. Meski beberapa langkah berhasil, seperti pembentukan KPK, janji untuk membersihkan birokrasi dari korupsi tidak sepenuhnya tercapai, bahkan korupsi tetap merajalela di beberapa sektor.

Begitu pula dengan janji pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo yang meski sebagian besar terealisasi, beberapa proyek besar seperti pembangunan kilang minyak dan percepatan pembangunan kereta cepat menghadapi kendala teknis dan finansial, yang menyebabkan keterlambatan dan peningkatan biaya.

5. Nasib UU Perampasan Aset: Akankah Dilanjutkan?

Salah satu topik yang menarik perhatian adalah kelanjutan    Undang-Undang Perampasan Aset    yang tampaknya mandek dan terlupakan. UU ini diharapkan dapat menjadi salah satu senjata andalan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, hingga kini, kelanjutannya masih dipertanyakan.

Prabowo, dalam janjinya untuk memberantas korupsi, perlu menunjukkan komitmen yang jelas terkait hal ini. Masyarakat harus mendesak pemerintah untuk segera melanjutkan pembahasan UU tersebut dan memastikan bahwa koruptor tidak hanya dijerat secara hukum, tetapi juga dipaksa mengembalikan aset yang mereka peroleh secara ilegal.

6. Kesimpulan: Peran Masyarakat dalam Mengawal Janji Prabowo

Untuk memastikan janji-janji Prabowo tidak hanya menjadi retorika politik, masyarakat harus aktif terlibat dalam proses pemerintahan. Mulai dari pemantauan kebijakan, advokasi publik, hingga keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan, semua bisa menjadi langkah penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Meski tantangan besar menghadang, seperti keterbatasan anggaran, korupsi yang sistemik, hingga ketidakpastian politik, masyarakat tetap harus optimis dan proaktif. Dengan begitu, janji-janji yang diucapkan di podium tidak hanya menjadi angin lalu, tetapi benar-benar terealisasi demi kemakmuran rakyat. (KH.)

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H