-   Percepatan Energi Terbarukan  : Prabowo juga berjanji mempercepat transisi energi terbarukan, termasuk memaksimalkan energi matahari dan angin, guna mewujudkan ketahanan energi nasional.
2. Bagaimana Masyarakat Dapat Berperan?
Masyarakat bukan hanya pengamat pasif dalam proses politik, mereka bisa dan harus menjadi bagian aktif dalam memastikan janji politik diwujudkan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana publik bisa berperan dalam memantau dan mendukung implementasi janji-janji tersebut:
a. Â Â Pemantauan Kebijakan dan TransparansiÂ
Salah satu cara paling efektif untuk memantau janji politik adalah dengan mengawasi kebijakan yang diterapkan. Masyarakat dapat menggunakan platform seperti   Pantau Pilkada  ,  Indonesialeaks  , atau   OpenGov   untuk mendapatkan akses ke informasi mengenai kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Transparansi anggaran dan realisasi proyek juga bisa dipantau melalui laporan keuangan negara yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.
 b.   Advokasi Publik Â
Bergabung dengan kelompok masyarakat sipil atau   Non-Governmental Organizations (NGO)   yang fokus pada anti-korupsi, reformasi hukum, atau peningkatan pelayanan publik dapat memberikan kekuatan tambahan dalam mendorong pemerintah untuk mewujudkan janji-janjinya. Organisasi seperti   ICW (Indonesia Corruption Watch)   atau   Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)   bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam advokasi ini.
c. Â Â Tekanan Sosial dan MediaÂ
Di era digital, masyarakat dapat menggunakan   media sosial   sebagai alat untuk menyuarakan ketidakpuasan atau dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Petisi online, kampanye media sosial, hingga unjuk rasa damai dapat menjadi cara yang efektif untuk menekan pemerintah agar segera melaksanakan janji politik.
 d.   Keterlibatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Â
Masyarakat juga bisa ikut serta dalam   Musrenbang  , proses di mana warga negara berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah hingga nasional. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat benar-benar diakomodasi dalam kebijakan pemerintah.
