Prabowo dan Janji-Janjinya

3. Penghalang yang Bisa Menggagalkan Janji-Janjinya

Meski optimisme melingkupi janji-janji politik Prabowo, ada sejumlah faktor yang bisa menghambat realisasi janji-janji tersebut. Berikut beberapa hambatan yang perlu diwaspadai masyarakat:

 a.    Anggaran yang Terbatas 

Meski Prabowo memiliki komitmen besar dalam berbagai sektor, anggaran negara bisa menjadi penghalang. Dengan banyaknya prioritas lain seperti pembayaran utang luar negeri dan subsidi energi, alokasi dana untuk gaji hakim, reformasi militer, atau pembangunan infrastruktur bisa terhambat.

b.    Korupsi yang Sistemik  

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi setiap pemerintahan di Indonesia. Meski Prabowo berjanji untuk memberantas korupsi, hambatan dari dalam, termasuk pejabat yang terlibat dalam jaringan korupsi, bisa menghalangi upaya ini. Selain itu, resistensi birokrasi yang sudah lama terbiasa dengan sistem yang tidak transparan dapat memperlambat reformasi.

c.    Situasi Ekonomi Global 

Ketidakpastian ekonomi global, seperti krisis keuangan atau kenaikan harga komoditas, bisa berdampak langsung pada stabilitas ekonomi Indonesia. Kondisi ini bisa memaksa Prabowo untuk mengalihkan prioritas dari janji-janji pembangunan infrastruktur atau kesejahteraan masyarakat.

d.    Oposisi Politik 

Koalisi politik yang tidak solid di DPR atau penolakan dari partai-partai oposisi bisa menjadi faktor lain yang memperlambat implementasi janji-janji politik. Jika undang-undang yang diusulkan Prabowo untuk mendukung janji politiknya ditolak oleh parlemen, maka janji-janji tersebut bisa tertunda atau bahkan dibatalkan.

4. Belajar dari Pengalaman Masa Lalu

Bukan hal baru bahwa janji politik sering kali berakhir dengan kekecewaan. Contoh nyata adalah janji mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai percepatan reformasi birokrasi dan pengentasan korupsi. Meski beberapa langkah berhasil, seperti pembentukan KPK, janji untuk membersihkan birokrasi dari korupsi tidak sepenuhnya tercapai, bahkan korupsi tetap merajalela di beberapa sektor.

Begitu pula dengan janji pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo yang meski sebagian besar terealisasi, beberapa proyek besar seperti pembangunan kilang minyak dan percepatan pembangunan kereta cepat menghadapi kendala teknis dan finansial, yang menyebabkan keterlambatan dan peningkatan biaya.