Bonus Demografi dan Kaitannya bagi Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Dengan bonus demografi akan lebih banyak pekerja yang berpartisipasi dalam produksi dan konsumsi. Untuk itu, penyediaan lapangan kerja dan atau menumbuhkan enterepneur baru yang berbasis tekhnologi perlu menjadi fokus Pemerintah. Maka segala upaya penyediaan lapangan kerja yang masif diperlukan guna menyerap surplusnya tenaga kerja yang ada. Penyediaan lapangan untuk menyerap angkatan kerja yang besar memerlukan investasi baik dari luar maupun dalam negeri. Perlu membangun iklim investasi yang kondusif guna menarik investasi asing dan mempertahankan investasi yang sudah ada agar jangan lari dari Indonesia. Penerapan hukum yang tegas dan konsisten terutama untuk para koruptor karena salah satu yang menjadi perhatian investor adalah adanya kepastian hukum. 

Selain itu, guna mendorong tumbuhnya investasi tersebut diperlukan kebijakan yang kondusif lainnya seperti  kebijakan pajak dan insentif bagi pelaku usaha khususnya untuk sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara besar-besaran. Perlu juga adanya kebijakan pemberian kredit kepada para pelaku usaha, sehingga akan muncul enterepneur baru khususnya dari generasi X,Y.Z dan Alpha.

Bonus demografi akan menghasilkan peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memfasilitasi angkatan kerja ini melalui kebijakan jadwal kerja yang fleksibel, adanya fasilitas pendukung seperti penitipan anak agar perempuan bisa bekerja dengan produktif. Perlu adanya pelatihan untuk mendorong kemandirian ekonomi para perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan serta perlu kebijakan dukungan finansial. Bila perempuan aktif secara ekonomi, maka penghasilannya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga ataupun di simpan (Saving) pada institusi perbankan sehingga dapat dikelola menjadi ekonomi yang produktif yang pada gilirannya tentu akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Saat ini Indonesia telah melakukan pembangunan infrastruktur yang masif seperti jalan, pelabuhan bandara, dll guna meningkatkan konektivitas dan daya saing negara. Namun perlu kebijakan untuk mendorong adopsi tekhnologi informasi dan komunikasi dalam upaya peningkatan efisiensi diberbagai sektor ekonomi.

Berkaca pada keberhasilan Korea Selatan dalam menumbuhkan industri kreatifnya, Pemerintah Indonesia perlu mendukung tumbuhnya industri kreatif di Indonesia melalui dukungan finansial, infrastruktur dan promosi internasional. Disamping itu, perlu didorong adanya riset dan inovasi untuk menciptakan produk dan layanan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, perlu juga dilakukan kolaborasi Internasional melalui upaya membangun kemitraan internasional guna pertukaran pengetahuan, tekhnologi, pengalaman yang dapat mendukung pembangunan ekonomi.

Dalam APO Outlook 2023 menyebutkan kebutuhan ekonomi global saat ini telah shifting dari yang semula berpijak pada primary demand (pertanian dan perikan) ke secondary demand (pertambangan dan manufaktur) kepada demand ekonomi tersier yaitu tertieri industry  yang meliputi jasa non material. Sehingga keterlibatan Indonesia dalam Global Value Chain (GVC) merupakan suatu keharusan, karena akan meningkatkan produktivitas Indonesia. Untuk itu, pengembangan sektor jasa harus menjadi perhatian Pemerintah. Upaya untuk menyiapkan Human Capital yang dapat bersaing pada pasar kerja di sektor jasa, penyediaan financial capital dan infrastruktur lainnya untuk pengembangan sektor jasa di Indonesia juga dukungan kebijakan yang kondusif harus dilakukan.

Pada tahun 2020, kontribusi perdagangan jasa Indonesia terhadap PDB hanya sebesar 3,9 persen, dengan ekspor jasa sebesar 2,5 persen dan impor jasa sebesar 7 persen. Partisipasi GVC Indonesia dalam ASEAN  masih di bawah Thailand. Sementara partisipasi Singapura dalam GVC di ASEAN adalah yang tertinggi yaitu di atas 61 persen. Untuk itu, perlu investasi pada training dan re-skilling yang matching dengan industri yang mendukung Global Value Chain, namun perlu juga perbaikan dalam hal kebijakan investasi yang kondusif, perbaikan sarana dan prasarana logistik, pengembangan implementasi TIK (tekhnologi Informasi Komunikasi) yang mendorong perdagangan.

Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk menjaga produktivitas masyarakat juga tidak boleh lepas dari perhatian Pemerintah. Sejalan dengan itu perlu juga digalakkan program Keluarga Berencana yang berkelanjutan untuk mengelola pertumbuhan penduduk secara optimal.

Setelah 2035, komposisi struktur penduduk Indonesia mengalami pergeseran pada peningkatan lansia. Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, agar dapat membuat kebijakan yang mengakomodir masyarakat lansia tetap sejahtera. Karena para lansia yang saat ini masih masuk kategori usia produktif dan memiliki karier maka perlu dipikirkan keberlanjutan karier para lansia, kebijakan pensiun, penyesuaian kebutuhan pelatihan untuk para lansia dan juga penyediaan anggaran yang dapat mengakomodir kebutuhan para lansia nantinya seperti untuk penyediaan rumah jompo, kesehatan dll.

Daftar Referensi