Bonus Demografi dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Perekonomian Indonesia
 Menurut para peneliti yang dikutip dari Pidato Pengukuhan Prof Sri Moertiningsih Adioetomo, SE, MA, PhD, sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ekonomi Kependudukan FEUI, 2005, beliau seorang ahli dalam bidang demografi yang juga merupakan dosen penulis saat menuntut ilmu di UI menyatakan bahwa Bonus Demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan fertilitas jangka panjang. Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa Bonus Demografi merupakan suatu kondisi dimana struktur penduduk usia kerja (usia produktif) lebih besar dari penduduk usia anak dan lansia (usia non produktif).
Bonus Demografi dapat dilihat dari parameter Depedency Ratio yang cukup rendah yaitu mencapai 44 yang artinya bahwa dalam setiap 100 penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) hanya menanggung sekitar 44 penduduk usia tidak produktif ( 15 tahun dan 65 tahun)
Badan Pusat Statistik mengkategorikan penduduk usia produktif masuk dalam rentang usia 15 - 64 tahun, usia non produktif terbagi dalam dua kelompok yaitu usia anak yang masuk dalam rentang usia 15 tahun dan lansia dengan usia 65 tahun. Jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2022 menurut BPS  sekitar 275,77 juta jiwa dengan komposisi usia produktif adalah  69,25 persen dan usia non produktif  30,75 persen. Dari data tersebut dapat dikatakan saat ini Indonesia mengalami Bonus Demografi.
 Dari hasil analisis profil Penduduk Indonesia yang dilakukan oleh BPS dikatakan bahwa Indonesia mengalami Bonus Demografi Sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 dan diperkirakan akan mengalami periode puncak Bonus Demografi antara tahun 2020-2030, dimana periode puncak ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang akan mencapai dua kali lipat dari jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia inilah yang disebut window of opportunity.
Lalu bagaimana kaitan antara Bonus Demografi dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara?. Namun sebelum sampai pada point tersebut, dapat digambarkan dibawah ini, negara mana saja menurut United Nations Population Division (UNPD) yang mengalami bonus demografi sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini:
                               Tabel Total Denpedency Ratio  (Age  15  & 65)
                                                   Age 15  - 64
Sumber:UN, DESA, Population Division, 2022
Negara
Total Dependency Ratio (Age  15  & 65)
                     Age 15  - 64
2020
2030
2040
2050
2060
Andorra
38
45
69
88
94
Anguilla
38
40
52
65
84
Antiqua & Barbuda
41
47
57
63
72
Azerbaijan
45
43
47
52
60
Bahamas
40
42
50
54
58
Bahrain
30
31
35
48
53
Belize
51
46
44
47
53
Bhutan
43
34
36
44
58
Bonaire
44
51
57
64
71
Brazil
43
45
49
58
66
British Virgin Island
33
35
47
59
62
Brunei Darussalam
38
41
48
58
64
Cabo Verde
48
44
45
49
60
Cayman Islands
32
36
45
62
76
Chile
44
50
57
64
78
China
44
47
59
68
85
China Hongkong
44
62
74
94
110
China Macao
34
50
57
66
86
China Taiwan
38
52
68
85
95
Colombia
44
47
50
56
68
Costa Rika
45
46
51
60
72
Cuba
46
53
68
72
79
Cyprus
43
48
53
64
84
DPRK /Korea Utara
42
50
58
59
65
Dominica
41
44
50
51
62
Falkland Islands (Malvinas)
40
48
64
79
84
French Polynesia
45
48
57
67
74
Greenland
42
55
57
56
64
Negara
Total Dependency Ratio (Age  15  & 65)
                     Age 15  - 64
2020
2030
2040
2050
2060
India
49
46
47
48
55
Indonesia
47
46
48
53
54
Iran
43
41
42
60
75
Jamaica
48
48
49
50
70
Jersey
44
50
59
63
70
Kosovo
48
43
54
59
65
Kuwait
32
34
53
94
86
Lybia
52
44
48
55
54
Luxembourg
44
50
58
65
74
Malaysia
43
44
45
50
61
Maldives
36
38
38
58
94
Malta
47
53
56
70
100
Mauritius
40
47
53
59
66
Mexico
50
48
50
54
52
Monserrat
44
53
70
66
64
Myanmar
46
46
47
48
52
New Caledonia
49
52
58
64
68
North Macedonia
44
48
54
64
77
Northern Mariana Islands
44
58
80
68
58
Oman
39
37
33
44
56
Palau
43
52
56
56
53
Qatar
20
19
24
37
43
Republik of Korea
38
50
74
90
105
Saint Barthelemy
30
40
58
77
108
Saint Kitts and Nevis
41
45
48
53
60
Saint Lucia
38
40
45
52
65
Saint Vincent and The Grenadines
49
48
53
57
62
Saudi Arabia
38
38
47
62
68
Negara
Total Dependency Ratio (Age  15  & 65)
                     Age 15  - 64
2020
2030
2040
2050
2060
Seychelles
43
49
53
63
69
Singapore
33
51
65
78
90
Sint Maarten
28
50
100
70
38
Syrian Arabic
65
45
54
47
45
Thailand
43
52
65
76
85
Trinidad and Tobago
43
47
51
63
73
Turkiye
47
48
52
60
68
Turk and Caicos Islands
35
43
53
63
68
United Arab Emirates
20
20
22
35
43
Vietnam
44
48
51
58
67
Western Sahara
43
41
42
47
52
South America
47
48
51
57
64
Central America
52
48
49
54
59
South Eastern Asia
48
49
51
54
57
Southern Asia
52
47
47
50
55
Eastern Asia
46
48
60
72
85
Asia
48
47
53
57
63
Southern Africa
54
50
47
48
52
Upper Middle Income Country
47
48
55
64
73
Latin America and The Caribean
48
47
51
56
62
Eastern & Southeast Asia
47
48
58
66
74
Central & Southern Asia
52
47
47
50
60
Bonus Demografi  Negara ASEAN dan Korea SelatanÂ
Dari Tabel di atas, data menunjukkan bahwa untuk negara di ASEAN yang saat ini mengalami bonus demografi antara lain: Brunei Darussalam, Indonesia, Singapore, Thailand dan Vietnam.
Brunei Darussalam masih menikmati bonus demografi hingga 2035, dan setelahnya  akan terjadi pergeseran kepada peningkatan usia tua dimana umur lansia akan semakin meningkat. Hal ini terlihat pada 2040 denpendency rationya sekitar 48.
Singapore mengalami bonus demografi sejak 1980 hingga 2020, selama empat dekade Singapore telah memaksimalkan bonus demografi yang dimilikinya melalui kebijakan yang tepat berupa investasi yang besar dalam sistem pendidikan dan pelatihan ketrampilan sehingga terbentuk masyarakat produktif dan adaptif, pembangunan infrastruktur, mendorong transisi menuju ekonomi yang berbasis pengetahuan dengan penekanan pada riset dan pengembangan, tekhnologi dan juga regulasi yang pro bisnis. Singapore berhasil melakukan kebijakan diversifikasi ekonomi dengan secara aktif menarik investasi, mengembangkan sektor finansial dan jasa keuangan.
Menurut Asian Produktivity Outlook 2023, Singapore merupakan negara dengan produktitas pekerjanya yang tertinggi dari 21 negara anggota APO, nomor kedua diduduki Hongkong, ketiga adalah China dan Indonesia pada posisi ketiga belas. Keberhasilan Singapore dalam memaksimalkan bonus demografi yang dialami dalam empat dekade telah menghantarkan Singapore menjadi negara maju.
Sejak pertengahan tahun 1990 hingga pertengahan 2020, Thailand mengalami bonus demografi dan akan berakhir sekitaran akhir tahun 2030, dimana setelah itu Thailand akan mengalami pergeseran pada peningkatan lansia. Menurut  APO Outlook 2023, produktivitas tenaga kerja Thailand menduduki posisi ke 9, mengalahkan Indonesia yang berada di posisi 13. Meskipun menduduki posisi ke 9 dalam tingkat produktivitas pekerjanya, Thailang belum dapat memanfaatkan bonus demografi yang dimilikinya hampir 3 dekade secara maksimal.
Sekitaran 2008 hingga saat ini Viet Nam sudah mengalami bonus demografi dan setelah 2030 akan terjadi pergeseran pada peningkatan usia lansia pada struktur kependudukan di Viet Nam.
Korea Selatan termasuk negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi yang dimilikinya secara optimal hingga menjadi negara maju. Korea Selatan mengalami bonus demografi sejak sekitaran tahun 1990 hingga saat ini. Data dari UNPD (United Nation Population Division) Â menunjukkan pada sekitaran awal 2025 akan terjadi pergeseran pada peningkatan usia lansia penduduk Korea Selatan.
Pemerintah Korea Selatan berhasil melakukan pengembangan modal intelektual melalui kebijakan pengembangan Human Capital melalui pendidikan. Selain membangun sekolah - sekolah kejuruan yang menjawab kebutuhan dunia usaha, komitmen Korea Selatan untuk mencapai kemajuan melalui sektor pendidikan dimanifestasikan oleh Pemerintah Korea dengan mengirimkan pelajar ke berbagai negara maju. Pengembangan tekhnologi di Korea Selatan berhasil karena keberhasilan kebijakan  investasi pada pengembangan intelektual capital sehingga Korea Selatan memiliki brand tekhnologi seperti Samsung yang bisa bersaing dengan tekhnologi dari Amerika dan Jepang.
Selain itu Pemerintah Korea berhasil mendorong pengembangan industri kreatif di negaranya dan didukung oleh etos kerja masyarakat Korea Selatan yang berkualitas. APO Outlook 2023 melaporkan produktivitas pekerja Korea Selatan menduduki posisi ke 6 dari 21 anggota negara APO. Sektor jasa Korea Selatan mengalami pertumbuhan produktivitas antara tahun 2000 dan 2020 lebih dari 1,65 persen per tahun yaitu dari USD 46.222 pada tahun 2000 menjadi USD 66.735 pada 2020. Sumbangan perdagangan jasa Korea Selatan terhadap GDP nya pada 2020 sebesar 12 persen, dengan ekspor jasanya sebesar 5 persen dan import jasa sebesar 14,7 persen.
Korea Selatan mengalami perubahan besar dalam struktur industri, yang lebih fokus pada manufaktur berteknologi tinggi. Negara ini telah meningkatkan partisipasi GVC nya melalu produk-produk manufaktur yang lebih spesialisasi dengan sentuhan tekhnologi tinggi. Diantara sektor jasa, Korea Selatan memiliki daya saing internasional yang moderat di bidang transportasi udara, hotel dan restoran. Dari tahun 2010 - 2019 Korea Selatan telah melakukan reformasi regulasi berupa penghapusan peraturan perdagangan yang menghambat aktivitas perdagangan.
Upaya Pemanfaatan Bonus Demografi di Indonesia
Indonesia mengalami bonus demografi di mulai sekitaran tahun 2012 hingga tahun 2035, dan setelah juga akan terjadi Shifting pada komposisi penduduk dimana akan terjadinya peningkatan usia tua.Â
Bonus demografi yang dialami Indonesia sejak 2012 dan mencapai puncaknya pada 2020 - 2035 perlu didukung oleh kebijakan yang tepat agar bonus demografi itu tidak sia-sia bahkan mungkin akan menjadi bumerang bagi Indonesia bila Pemerintah tidak tepat dalam membuat kebijakan. Kebijakan yang tepat perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai posisi sebagai negara maju di tahun 2045 yang hanya tinggal 22 tahun lagi.
Upaya yang dapat dilakukan agar bonus demografi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain:
Penyediakan akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tidak hanya di perkotaan tapi juga hingga ke pelosok desa terpencil di seluruh Indonesia. Kebijakan politik anggaran harus berpihak pada pencapaian kualitas SDM yang unggul. Agar penggunaan anggaran pendidikan yang saat ini sebesar 20 % dari APBN Â dapat disalurkan pada porsi yang tepat guna peningkatan kualitas intelektual anak bangsa, maka penyusunan program pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran serta didukung oleh sistem pengawasan atas penggunaan anggaran pendidikan ini harus diperketat dengan perlunya adanya tools sistem pelaporan oleh masyarakat kepada Pemerintah dan perlindungan kepada si pelapor.
Akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, dan tidak dikomersialkan harus menjadi perhatian Pemerintah. Pendidikan dan pelatihan seyogjanya harus menjawab kebutuhan pasar kerja ke depan dimana tekhnologi adalah unsur yang penting dalam ekonomi masa depan. Data Asian Produktivity Organization (APO) Outlook 2023 menyebutkan bahwa dalam era perkembangan tekhnologi yang sangat masif ini, perkembangan sektor jasa non  material akan semakin meningkat. Dukungan Pemerintah untuk dapat memberikan iklim yang kondusif untuk sektor ini perlu dilakukan. Generasi yang nantinya mendominasi angkatan kerja adalah sebagian dari generasi X (1965 - 1980), Generasi Y (1981 - 1995), Generasi Z (1996 - 2010) dan Generasi Alpha (2011 - sekarang) adalah generasi yang akrab dengan tekhnologi sehingga formula pendidikan dan atau pelatihan yang ada harus menjawab semua kebutuhan tersebut.
Pendidikan dan atau pelatihan yang berkualitas akan tercapai bila salah satu variabel penentunya yaitu tenaga pengajar dan atau instruktur yang melek tekhnologi dan berkualitas tersedia. Pengawasan yang intensif agar cara-cara untuk mendapat sertifikat kompetensi oleh Guru dan atau tenaga pengajar/instruktur dapat dilakukan dengan tidak ada manipulasi. Hal ini agar nantinya tersedianya angkatan kerja yang berkualitas sebagai output dari kebijakan pendidikan yang tepat tercapai.
Dengan bonus demografi akan lebih banyak pekerja yang berpartisipasi dalam produksi dan konsumsi. Untuk itu, penyediaan lapangan kerja dan atau menumbuhkan enterepneur baru yang berbasis tekhnologi perlu menjadi fokus Pemerintah. Maka segala upaya penyediaan lapangan kerja yang masif diperlukan guna menyerap surplusnya tenaga kerja yang ada. Penyediaan lapangan untuk menyerap angkatan kerja yang besar memerlukan investasi baik dari luar maupun dalam negeri. Perlu membangun iklim investasi yang kondusif guna menarik investasi asing dan mempertahankan investasi yang sudah ada agar jangan lari dari Indonesia. Penerapan hukum yang tegas dan konsisten terutama untuk para koruptor karena salah satu yang menjadi perhatian investor adalah adanya kepastian hukum.Â
Selain itu, guna mendorong tumbuhnya investasi tersebut diperlukan kebijakan yang kondusif lainnya seperti  kebijakan pajak dan insentif bagi pelaku usaha khususnya untuk sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara besar-besaran. Perlu juga adanya kebijakan pemberian kredit kepada para pelaku usaha, sehingga akan muncul enterepneur baru khususnya dari generasi X,Y.Z dan Alpha.
Bonus demografi akan menghasilkan peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memfasilitasi angkatan kerja ini melalui kebijakan jadwal kerja yang fleksibel, adanya fasilitas pendukung seperti penitipan anak agar perempuan bisa bekerja dengan produktif. Perlu adanya pelatihan untuk mendorong kemandirian ekonomi para perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan serta perlu kebijakan dukungan finansial. Bila perempuan aktif secara ekonomi, maka penghasilannya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga ataupun di simpan (Saving) pada institusi perbankan sehingga dapat dikelola menjadi ekonomi yang produktif yang pada gilirannya tentu akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
Saat ini Indonesia telah melakukan pembangunan infrastruktur yang masif seperti jalan, pelabuhan bandara, dll guna meningkatkan konektivitas dan daya saing negara. Namun perlu kebijakan untuk mendorong adopsi tekhnologi informasi dan komunikasi dalam upaya peningkatan efisiensi diberbagai sektor ekonomi.
Berkaca pada keberhasilan Korea Selatan dalam menumbuhkan industri kreatifnya, Pemerintah Indonesia perlu mendukung tumbuhnya industri kreatif di Indonesia melalui dukungan finansial, infrastruktur dan promosi internasional. Disamping itu, perlu didorong adanya riset dan inovasi untuk menciptakan produk dan layanan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, perlu juga dilakukan kolaborasi Internasional melalui upaya membangun kemitraan internasional guna pertukaran pengetahuan, tekhnologi, pengalaman yang dapat mendukung pembangunan ekonomi.
Dalam APO Outlook 2023 menyebutkan kebutuhan ekonomi global saat ini telah shifting dari yang semula berpijak pada primary demand (pertanian dan perikan) ke secondary demand (pertambangan dan manufaktur) kepada demand ekonomi tersier yaitu tertieri industry  yang meliputi jasa non material. Sehingga keterlibatan Indonesia dalam Global Value Chain (GVC) merupakan suatu keharusan, karena akan meningkatkan produktivitas Indonesia. Untuk itu, pengembangan sektor jasa harus menjadi perhatian Pemerintah. Upaya untuk menyiapkan Human Capital yang dapat bersaing pada pasar kerja di sektor jasa, penyediaan financial capital dan infrastruktur lainnya untuk pengembangan sektor jasa di Indonesia juga dukungan kebijakan yang kondusif harus dilakukan.
Pada tahun 2020, kontribusi perdagangan jasa Indonesia terhadap PDB hanya sebesar 3,9 persen, dengan ekspor jasa sebesar 2,5 persen dan impor jasa sebesar 7 persen. Partisipasi GVC Indonesia dalam ASEAN Â masih di bawah Thailand. Sementara partisipasi Singapura dalam GVC di ASEAN adalah yang tertinggi yaitu di atas 61 persen. Untuk itu, perlu investasi pada training dan re-skilling yang matching dengan industri yang mendukung Global Value Chain, namun perlu juga perbaikan dalam hal kebijakan investasi yang kondusif, perbaikan sarana dan prasarana logistik, pengembangan implementasi TIK (tekhnologi Informasi Komunikasi) yang mendorong perdagangan.
Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk menjaga produktivitas masyarakat juga tidak boleh lepas dari perhatian Pemerintah. Sejalan dengan itu perlu juga digalakkan program Keluarga Berencana yang berkelanjutan untuk mengelola pertumbuhan penduduk secara optimal.
Setelah 2035, komposisi struktur penduduk Indonesia mengalami pergeseran pada peningkatan lansia. Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, agar dapat membuat kebijakan yang mengakomodir masyarakat lansia tetap sejahtera. Karena para lansia yang saat ini masih masuk kategori usia produktif dan memiliki karier maka perlu dipikirkan keberlanjutan karier para lansia, kebijakan pensiun, penyesuaian kebutuhan pelatihan untuk para lansia dan juga penyediaan anggaran yang dapat mengakomodir kebutuhan para lansia nantinya seperti untuk penyediaan rumah jompo, kesehatan dll.
Daftar Referensi
Â
Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, SE,MA,PhD, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ekonomi, FEUI,2005
Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI), Vol.3 Nomor. 3, Mei 2023
https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/PopPerc/15-49/360
https://img.lab45.id/files/event_file/41/9284Slide-Presentasi-Dr-Christina-Ruth-Elisabeth.pdf
https://www.apo-tokyo.org/publications/apo-productivity-outlook-2023
Â
