Mohon tunggu...
Kompasiana News
Kompasiana News Mohon Tunggu... Editor - Akun ini merupakan resmi milik Kompasiana: Kompasiana News

Akun ini merupakan resmi milik Kompasiana. Kompasiana News digunakan untuk mempublikasikan artikel-artikel hasil kurasi, rilis resmi, serta laporan warga melalui fitur K-Report (flash news).

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Lebih Baik Memindahkan Ibu Kota atau Pusat Pemerintahannya Saja?

6 Mei 2019   06:11 Diperbarui: 6 Mei 2019   14:39 319
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi Monas dan Ondel-ondel (Foto: Yohanes Prayogo - @kompasklasika)

"Pulau Kalimantan tidak ikut dikelilingi 'Ring of Fire', sehingga potensi terjadinya bencana alam lebih kecil dibandingkan pulau-pulau besar lain seperti halnya pulau Sumatera, Jawa atau Sulawesi dan Papua," tulis Kompasianer Himam Miladi.

Palangkaraya juga termasuk kota yang sudah jadi. Itu artinya daerah ini sudah lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang seperti transportasi hingga pusat-pusat bisnis. (Baca selengkapnya)

2. Pindahkan Pusat Pemerintahan, Bukan Ibu Kota Negara

Ketika wacana pemindahan Ibu Kota (kembali) mencuat pada akhirnya menimbukan pro-kontra, Kompasianer Syaiful Harahap misalnya melihat wacana tersebut justru lebih baik cukup memindahkan pusat pemerintahan bukan Ibu Kota.

Menurutnya, dengan memindahkan Ibu Kota kelak akan diikuti dengan pemindahan penduduk dari satu tempat yang lama ke tempat yang baru.

"Sehingga kondisinya kelak sama saja dengan Jakarta: kumuh," tulisnya.

Daripada menghabiskan dana yang sangat besar hanya untuk memindahkan Ibu Kota yang kelak juga akan mengalami masalah baru, mengapa tidak dilakukan penyebarannya, seperti memindahkan kementerian ke pulau yang terkait. (Baca selengkapnya)

3. E-Birokrasi Tata Ruang serta Koordinasi Lintas Daerah

Perdebatan ilmiah tentang banjir sebagai fenomena alam sekaligus kesalahan dalam penataan ruang kian menarik, setidaknya untuk Kompasianer Riko Noviantoro.

Pasalnya setiap banjir melanda ibu kota, kritik dengan cepat ditujukan kepada pegawai tingkat kecamatan sampai Gubernur dimimnta langsung bersikap.

Kompasianer Riko Noviantoro melihatnya sebagai regulasi yang tumpang-tindih dan terlalu banyak dapat selesai melalui sinkronisasi peraturan.

"Tranparansi dan partisipatif dalam penataan ruang menjadi bagian dari keterlibatan masyarakat. Maka sepatutnya birokrasi mampu memaknainya dalam praktik penataan ruang," tulisya.

Sebagai contoh, Kompasianer Riko Noviantoro menjelaskan, E-birokrasi pada perizinan tata ruang bukan saja mencegah pelanggaran perizinan, tetapi mampu pula menumbuhkan partisipasi masyarakat. (Baca selengkapnya)

4. 'May Day is Not Holiday'

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun