Semua Bisa Belajar: Pendidikan adalah Hak, Bukan Privilege

Pendidikan seharusnya menjadi jalan bagi setiap individu menuju kesempatan yang setara. Pentingnya pendidikan yang berkualitas tidak bisa disangkal---ia adalah motor penggerak perubahan, peningkatan kualitas hidup, dan pemberdayaan individu. 

Namun, di tengah harapan ini, pendidikan---dengan segala bentuk upaya pengajaran dan pelatihan---masih menjadi arena ketidaksetaraan dan permasalahan struktural. Sejumlah tantangan menghalangi banyak orang untuk memperoleh pendidikan yang layak, menciptakan jurang antara mereka yang mampu dan yang miskin. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat potensi generasi masa depan tetapi juga merusak cita-cita pendidikan yang inklusif.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjamin kesejahteraan pendidikan akan terus dibenahi dalam gerakan Merdeka Belajar. Meski ia mengakui, perubahan menyeluruh itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 

"Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar," kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim saat berpidato pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024, Kamis (2/5/2024), di Jakarta, dikutip dari Kompas.id.

Lantas, apa saja tantangan pendidikan yang harus kita kawal bersama?

Mahal dan Sulitnya Akses Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas adalah hak asasi semua orang. Namun, kenyataan berkata lain. Meski pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, mengupayakan pendidikan gratis untuk setiap jenjangnya, realitas di lapangan masih jauh dari ideal.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji--seperti dilansir Kompas.id, terbatasnya jumlah sekolah negeri memaksa anak-anak dari keluarga tidak mampu menempuh pendidikan di sekolah swasta, yang berarti mereka harus mengeluarkan biaya. Bahkan di sekolah negeri, pungutan liar masih sering terjadi karena minimnya biaya operasional untuk mendukung kegiatan pendidikan yang berkualitas.

Sejauh ini, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengungkap sudah ada lebih dari 2.000 sekolah swasta yang mendaftar dalam program sekolah gratis. Mengutip Tribunnews, program ini bakal dijalankan Pemprov DKI Jakarta per tahun 2025.

Kesenjangan Pendidikan: Ketimpangan yang Memprihatinkan

Kesenjangan pendidikan di Indonesia terlihat kentara ketika menyoroti wilayah-wilayah luar Jawa, seperti Papua. Data dari penelitian Universitas Papua yang dipublikasikan di Kompas.id menunjukkan, anak-anak putus sekolah di empat provinsi baru di wilayah Papua mencapai 314.606 jiwa. Minimnya sarana prasarana, kurangnya jumlah guru, dan ketiadaan dukungan fasilitas seperti buku cerita, bahan ajar kontekstual, serta tempat mengajar yang layak, menjadi faktor utama penyebab mereka terputus dari pendidikan.

Guru-guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menekankan soal masalah infrastruktur dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Di pedalaman Papua, misalnya, banyak anak-anak yang belum sempat mengenyam pendidikan--ditambah sederet sekolah yang masih tidak aktif berkegiatan. Menghimpun Kompas.id, perkampungan yang belum tersentuh listrik dan internet masih jamak ditemui, termasuk sulitnya akses jalan menuju ke sekolah.

Setiap wilayah, menurut pemaparan Sekretariat Negara, memang memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai kondisi demografi, ekonomi, politik, sosial budaya dan geografis, utamanya 3T. Buruknya akses transportasi, listrik, dan koneksi internet menghambat pemerataan kualitas pendidikan. 

Pemerataan dan Kesejahteraan Guru

Kesenjangan pendidikan tidak hanya dirasakan murid, melainkan juga guru sebagai tenaga pengajar. Ironisnya, menurut data Kompas.id, masih ada guru di Papua yang belum lancar membaca dan belum mampu mengajar secara komprehensif. Hal ini tentu memperparah ketertinggalan pendidikan di Papua dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang merata.

Selain soal kualitas pendidik, kesejahteraan guru juga jadi salah satu pilar yang kerap terabaikan. Kesenjangan profesionalitas guru, yakni yang berstatus ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan honorer, berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kualitas mengajar para guru. 

Nadiem Makarim mengakui hingga kini pihaknya masih terus menyempurnakan tata kelola guru dan dosen. Penyempurnaan dilakukan dengan fokus pada peningkatan kompetensi, distribusi, kesejahteraan, hingga pengembangan karier guru. Nadiem dan Kemenpan-RB juga berkonsolidasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru, salah satunya dengan menargetkan 1 juta guru honorer diangkat menjadi PPPK hingga 2024. 

Game Changer: Wujudkan #SemuaBisaBelajar

Di balik semua tantangan pendidikan ini, terdapat peluang besar bagi kita untuk memperbaiki. 

#SemuaBisaBelajar adalah gerakan dan cerita baru di Kompasiana yang masuk ke dalam edisi pertama payung program Game Changer. Kompasiana mendukung perubahan nyata untuk Indonesia dengan mengedepankan aksi kolaboratif.

Game Changer akan berkolaborasi bersama para Kompasianer yang memiliki kapasitas sebagai agen perubahan di komunitasnya. Inisiatif ini juga melibatkan optimalisasi sumber daya dan ekosistem di Kompasiana dengan partisipasi aktif dari para Kompasianer.

Edisi pertama The Game Changer mengusung kampanye sosial yang mengangkat isu "aksesibilitas pendidikan di Indonesia" . Dalam edisi pertama ini, Kompasiana telah berkolaborasi dengan Kompasianer Dayu Rifanto (selengkapnya bisa baca di sini).

Wujudkan #SemuaBisaBelajar bersama Game Changer. Cerita Baru Dimulai di sini!