Kesenjangan pendidikan di Indonesia terlihat kentara ketika menyoroti wilayah-wilayah luar Jawa, seperti Papua. Data dari penelitian Universitas Papua yang dipublikasikan di Kompas.id menunjukkan, anak-anak putus sekolah di empat provinsi baru di wilayah Papua mencapai 314.606 jiwa. Minimnya sarana prasarana, kurangnya jumlah guru, dan ketiadaan dukungan fasilitas seperti buku cerita, bahan ajar kontekstual, serta tempat mengajar yang layak, menjadi faktor utama penyebab mereka terputus dari pendidikan.
Guru-guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menekankan soal masalah infrastruktur dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Di pedalaman Papua, misalnya, banyak anak-anak yang belum sempat mengenyam pendidikan--ditambah sederet sekolah yang masih tidak aktif berkegiatan. Menghimpun Kompas.id, perkampungan yang belum tersentuh listrik dan internet masih jamak ditemui, termasuk sulitnya akses jalan menuju ke sekolah.
Setiap wilayah, menurut pemaparan Sekretariat Negara, memang memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai kondisi demografi, ekonomi, politik, sosial budaya dan geografis, utamanya 3T. Buruknya akses transportasi, listrik, dan koneksi internet menghambat pemerataan kualitas pendidikan.Â
Pemerataan dan Kesejahteraan Guru
Kesenjangan pendidikan tidak hanya dirasakan murid, melainkan juga guru sebagai tenaga pengajar. Ironisnya, menurut data Kompas.id, masih ada guru di Papua yang belum lancar membaca dan belum mampu mengajar secara komprehensif. Hal ini tentu memperparah ketertinggalan pendidikan di Papua dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang merata.
Selain soal kualitas pendidik, kesejahteraan guru juga jadi salah satu pilar yang kerap terabaikan. Kesenjangan profesionalitas guru, yakni yang berstatus ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan honorer, berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kualitas mengajar para guru.Â
Nadiem Makarim mengakui hingga kini pihaknya masih terus menyempurnakan tata kelola guru dan dosen. Penyempurnaan dilakukan dengan fokus pada peningkatan kompetensi, distribusi, kesejahteraan, hingga pengembangan karier guru. Nadiem dan Kemenpan-RB juga berkonsolidasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru, salah satunya dengan menargetkan 1 juta guru honorer diangkat menjadi PPPK hingga 2024.Â
Game Changer: Wujudkan #SemuaBisaBelajar
Pendidikan bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga membuka pintu bagi setiap individu untuk meraih impian mereka dan memaksimalkan potensi. Dengan pendidikan inklusif, kita dapat memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka. Inklusi dalam pendidikan adalah langkah krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab, di mana setiap orang dihargai dan diberikan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang cerah.
Di balik semua tantangan pendidikan ini, terdapat peluang besar bagi kita untuk memperbaiki.Â
#SemuaBisaBelajar adalah gerakan dan cerita baru di Kompasiana yang masuk ke dalam edisi pertama payung program Game Changer. Kompasiana mendukung perubahan nyata untuk Indonesia dengan mengedepankan aksi kolaboratif.
