Arcandra Tahar yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri ESDM akhirnya diberhentikan secara hormat oleh Presiden Joko Widodo.
Alasannya adalah, presiden melihat kegaduhan di masyarakat perihal status kewarganegaraan Arcandra Tahar yang diduga memiliki dua kewarganegaraan yaitu Amerika Serikat dan Indonesia.
Namun berdasarkan keterangan yang diberikan pada media, paspor-paspor tersebut kabarnya telah dikembalikan pada Amerika beberapa hari sebelum Arcandra ditunjuk sebagai Menteri ESDM. Kendati demikian, munculnya polemik ini dianggap menunjukkan kecerobohan administrasi negara.
Bukan sekadar soal pemeriksaan latar belakang calon menteri tapi juga ketidakmampuan memonitor WNI berpaspor ganda.
Kompasiana pun melakukan jajak pendapat dengan melontarkan pernyataan bahwa "Polemik Arcandra adalah Bukti Kecerobohan Administrasi Negara," dan hasilnya 7 Kompasianer menyatakan sependapat dan 4 Kompasianer lainnya menyatakan tidak sependapat.
Salah satu yang menilai bahwa ini adalah bukti kecerobohan administrasi negara adalah Saean Hufron. Bahkan menurutnya kejadian ini sangat memalukan Indonesia baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Tentu saja yang menjadi sorotan adalah bagaimana pemerintah tidak teliti dalam administrasi level negara.
"Yang saya sesalkan adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang pada level pemerintahan terkesan memberikan pernyataan yang bersayap dalam menanggapi isu ini dan seakan melakukan pembelaan terhadap yang bersangkutan," tulis Saean.
Sedangkan di level internasional Saean menganggap polemik ini juga sangat membuat malu Indonesia sebagai bangsa adn negara. Menurutnya Indonesia akan dianggap sebagai negara yang tidak cermat dalam mengelola administrasi negara.
"Di lain sisi saya memberikan apresiasi tinggi pada Presiden RI yang tidak membiarkan polemik ini berlarut-larut dengan mengambil keputusan memberhentikan menteri terkait isu dwikewarganegaraan. Semoga tidak terulang di kemudian hari," ungkapnya.
Memang, pencopotan Arcandra ini dinilai langkah tepat oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro.
“Saya kira ini pelajaran bagi kita semua bahwa dalam memilih menteri untuk memimpin sektor energi dan sumber daya mineral itu yang paling penting adalah integritas dan kepemimpinan,” kata Komaidi dikutip dari Kompas.com
