Memang soft negotiation hingga saat ini masih dilakukan, namun tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada tindakan tegas dari pemerintah untuk memberangus aksi para teroris ini.
Cerita pembajakan seperti ini bukan hal baru untuk Indonesia. Pada tahun 2011 lalu, Indonesia juga dikejutkan dengan kabar perompakan terhadap kapal MV Sinar Kudus dengan 20 awak dari Indonesia. Mereka ditawan bajak laut Somalia sejak 16 Maret 2011 selama 46 hari.
Kala itu para perompak meminta uang tebusan 3,5 juta dollar AS. Pada akhirnya, Indonesia memutuskan untuk kemudian memenuhi permintaan para perompak ini. Namun setelah uang diberikan, pasukan TNI kemudian mengejar rombongan perompak yang turun dari kapal.
Selain Johanes dan Franky, Kompasianer Satria Zulfikar Rasyid juga mengatakan hal serupa. Ia menegaskan bahwa terbentuknya satu negara tidak lepas dari kontrak sosial antara pemerintah dan warga negara.
Jika pemerintah kemudian tidak membayar tebusan untuk WNI yang disandera, maka pemerintah tidak dianggap responsif terhadap keselamatan warga negaranya sendir dan hal ini akan menjadi polemik berkelanjutan serta memicu reaksi masyarakat.
"Keselamatan warga negara adalah tanggung jawab pemerintah yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sehingga keselamatan WNI adalah harga mutlak yang tidak dapat diukur dari uang," tulis Satria.
Dalam pembukaan UUD 1945 memang tertulis secara jelas bahwa pemerintah negara Indonesia harus melindungi warganya dengan alasan apapun. Tertulis jelas pada alinea ke empat, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...".
Kendati demikian, tidak semua orang mendukung agar Indonesia membayar tebusan secara penuh untuk membebaskan 10 WNI yang disandera. Ada beberapa pihak mengatakan bahwa operasi militer adalah pilihan tepat untuk sekaligus memberantas pergerakan teroris.
Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah bicara soal uang untuk membebaskan para sandera. Dikutip dari Kompas.com, Jusuf Kalla menuturkan pemerintah terus berkomunikasi dengan pemerintah Filipina terkait pembebasan 10 Warga Negara Indonesia. Pemerintah akan mengusahakan pembebasan ini dengan cara negosiasi.
"Pemerintah tidak pernah berbicara tentang bayar membayar. Tidak sama sekali. Tidak. Ya kami mengusahakan kemanusiaan. Negosiasi kemanusian. Tidak ada kami pemerintah tidak akan bicara itu (soal uang tebusan)," kata Wapres.
Kompasianer juga memiliki pendapat serupa. Ihsanush Shabri contohnya. Ia mengatakan bahwa ketika pemerintah menyetujui pembayaran tebusan terhadap apa yang diminta oleh kelompok militan ini, maka harga diri bangsa patut dipertanyakan. Menurutnya jalan terbaik yang harus dilakukan dalah dengan memerangi para teroris ini.