[caption caption="Anggota DPR banyak yang bolos (KOMPAS/ALIF ICHWAN)"][/caption]
Belum lama ini anggota dewan kembali menjadi sorotan. Dalam masa baktinya yang belum genap setahun sebagai corong aspirasi rakyat, setiap sepak terjang para anggota dewan selalu menarik perhatian publik untuk memberi tanggapan. Belum usai gonjang-ganjing soal gagasan pembangunan gedung baru DPR, ide mengenai dana aspirasi yang digulirkan wakil rakyat di Senayan pun mengundang kontroversi.
Dana APBN yang diusulkan senilai Rp 20 miliar per anggota dewan yang dipayungi dalam sebuah bentuk gagasan berjudul Program Pembinaan Daerah Pemilihan (P2DP) ini, sejatinya merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Lantas, bagaimanakah Kompasianer memaknai perbincangan hangat soal Dana Aspirasi Anggota DPR ini? Berikut ini tujuh ekstraksinya:
1. Dana Aspirasi DPR, Dana Bancakan Sumber Korupsi
Terkait Dana Aspirasi, Imam Kodri pun turut bersuara. Dalam pandangannya ia mengakui bahwa masih ada anggota DPR khususnya yang reformis dari angkatan usia muda, tak sedikit yang menentang usulan DA alias Dana Aspirasi. Menurut Imam, mereka masih punya perasaan takut dosa, masih mempunyai rasa malu untuk melakukan perbuatan yang membohongi dan membodohi rakyat. Tujuannya jelas mudah ditebak, yakni Dana Aspirasi ini berpeluang dijadikan bancakan, uang suap, dan semacamnya yang keuangan negara.
2. Dana Aspirasi, Ajang Korupsi Baru Para Anggota Dewan?
Aldy M. Aripin, Kompasianer yang berdomisili di Kalimantan Barat pun turut menaruh kekhawatiran terkait gagasan Dana Aspirasi ini. Kekhawatiran sekaligus kurangnya rasa percaya kepada wakil rakyat ini diutarakan begitu gamblang. Meski anggota dewan menganggap bahwa dana tersebut sangat diperlukan untuk melanjutkan program-program pada masing-masing dapil anggota yang bersangkutan, Aldy tidak yakin bahwa dana aspirasi yang disalurkan akan tepat sasaran seperti yang dijanjikan oleh para anggota dewan. Ia menilai bahwa stigma negatif ini masih sulit dihilangkan, karena pada praktiknya masih terus berlangsung walaupun semakin sulit dibuktikan secara kasat mata.
3. Ketika 20 M DPR Bergulir Bersanding dengan PNS
Merenungi usulan DPR soal Dana Aspirasi ini, Asron Da Finsie juga mengutarakan opininya. Sejak awal Asron mewanti-wanti untuk tidak menafsirkan opininya pribadinya ini, mengingat bahwa pendapatnya ini muncul dari kegalauan hatinya yang tidak bisa membayangkan angka 20 miliar yang begitu besar.
Menyandingkan Dana Aspirasi dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Asron berpendapat bahwa jika anggota DPR bisa mendapatkan dana aspirasi 20 miliar per orang, PNS juga bisa (mungkin) gajinya naik menjadi 50% per orang. Jika dibandingkan dengan PNS Golongan IV dengan masa kerja 20 tahun dengan gaji kurang lebih hanya 5 juta 96 ribu rupiah per bulan (sudah termasuk tunjangan jabatan Esselon III dan tunjangan) harus aktif bekerja dari pukul delapan pagi sampai empat sore selama lima hari kerja. Itu pun kinerjanya harus baik. Jika tidak baik, siap-siap di-nonjob-kan (tanpa jabatan). Sementara itu, anggota DPR dengan semua fasilitas yang dimiliki masih ‘tega’ untuk meminta dana aspirasi 20 miliar tersebut.
[caption caption="Ilustrasi - masih banyak rakyat miskin (Kontan/Muradi)"]
4. Alasan Saya Mendukung Dana Aspirasi
Tulisan Gatot Swandito yang berjudul "Alasan Saya mendukung Dana Aspirasi" ini disajikan dalam bentuk pengandaian yang ditulis dengan analogi sederhana dan ringan. Dikemas dalam bentuk pengandaian apabila si empunya tulisan ini memosisikan diri sebagai salah satu awak anggota Dewan dan bagaimana ia mengelola aspirasi tersebut di lapangan. Pengandaian ini tampak memudahkan khalayak yang mungkin masih belum paham betul bagaimana benang merah soal Dana Aspirasi yang diusulkan oleh DPR.
5. Rakyat Gembira Dapat Bagian 20 M
“Rakyat gembira sebentar lagi atau tahun depan mendapat jatah duit,” begitu kira-kira kebahagiaan yang diekspresikan Thamrin Dahlan. Kalaupun bukan duit cash yang diterima, menurut Thamrin, paling tidak jalan desa berlobang bisa ditambal atau sekolah ambruk dapat direnovasi atau kompor meleduk bisa lebih berasap dan ekonomi desa menggeliat. Menurut Thamrin pula, Anggota DPR RI tak hilang akal untuk mengatasi persoalan di level akar rumput. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mereka mengusulkan pembangunan negeri harus menggunakan pola bottom up. Inilah pembangunan semesta rakyat yang dapat dipastikan menyentuh kebutuhan dasar rakyat kecil.
[caption caption="Ilustrasi - menuntut perbaikan pelayanan publik (Kontan/Fransiskus Simbolon)"]
6. JK dan 5 Alasan Jokowi Tolak Dana Aspirasi DPR
Bila rakyat banyak yang bersuara tak setuju, Presiden Jokowi pun turut tak setuju dengan adanya dana aspirasi ini. Ninoy N Karundeng pun mengajak kita untuk menelaah keputusan itu berdasarkan pertimbangan logis bernalar dengan keberanian dan hati gembira ria menikmati keberanian sikap Presiden Jokowi. Karena beraroma dan memberi ruang korupsi, Presiden Jokowi dengan tegas menolak usulan para parpol untuk memberikan dana aspirasi DPR sebesar Rp 20 miliar per dapil.
Setelah menyelia sikap Presiden Jokowi atas penolakan dana aspirasi ini, Ninoy melihat bahwa adanya Dana Aspirasi ini dapat menimbulkan kekacauan penggunaan dana APBN. Namun demikian, karena psikologi politik dan gaya DPR yang memelintir tekanan – dan kompromi – kepada Presiden Jokowi, wacana oleh DPR dibiarkan menggelinding dan mendapatkan tempat dalam perdebatan publik.
7. Aspirasi yang Tidak Menginspirasi Polemik Dana Aspirasi
Suara-suara masyarakat Indonesia yang cenderung kritis kepada anggota dewan, khususnya dalam kasus dana aspirasi, menurut Ign Joko Dwiatmoko sebenarnya adalah tanda peduli, tanda cinta rakyat terhadap wakil rakyat yang sedang duduk mengemban tugas di Senayan.
Ada kalanya masyarakat perlu menyentil, menjewer dengan kasih sayang. Masyarakat sebenarnya hanya menginginkan wakil rakyat yang duduk di kursi dewan merupakan representasi dari aspirasi-aspirasi rakyat yang akan memberi inspirasi untuk bergerak maju, bersinergi bahu-membahu memajukan bangsa, di tengah persaingan ketat antarnegara.
Terlepas adanya pro dan kontra mengenai Dana Aspirasi yang menjadi wacana publik di negeri ini, kiranya anggota DPR RI mampu menangkap dengan jernih setiap esensi harapan yang sejatinya dibutuhkan untuk pembangunan negeri yang sejahtera. Tak sekedar sensasi, apalagi hanya sebagai kamuflase untuk mengisi saku sendiri. Mari beraspirasi. (JAC)
