Angota DPR memang pembela rakyat sejati.  Mereka mati matian memperjuangkan dana pembangunan didaerah pemilihan masing masing. Rakyat gembira sebentar lagi atau tahun depan mendapat jatah duit. Kalaupun bukan duit cash yang diterima paling tidak jalan desa berlobang bisa ditambal atau sekolah ambruk dapat di renovasi atau kompor meleduk bisa lebih berasap. Ekonomi desa menggeliat. Demikanlah sebenarnya tujuan mengoalkan rencana 20 M itu di paripurna DPRRI petang kemarin.
Sekarang tinggal keputusan Pak Jokowi, apakah beliau setuju atau tidak membela kepentingan rakyat versi DPR. Kalau setuju baguslah, namun kalau tidak setuju mbok ya Aspirasi Anggota DPR dipenuhi. Maksudnya aspirasi pembangunan desa di masukkan kedalam APBN dan APBD . Â Kalaupun tidak begitu ya monggo dinaikkan gaji begitu agar setingkat dengan penghasilan Menteri atau minimal Dirjen Kementrian.
Asal muasal usulan dana aspirasi berawal konsep pembangunan selama ini terlalu top down begitu analisa dan evaluasi dewan terhormat. Â Akibatnya banyak anggaran pembangunan yang tidak menyentuh rakyat kecil. Pola Perencanaan dari atas itu seperti copy paste dari apbn tahun lalu sehingga pembangunan ngak maju maju alias jalan di tempat.
Anggota DPRRI cerdik, untuk mengatasi permasalahan tersebut mereka mengusulkan pembangunan negeri harus menggunakan  pola bottom up.  Inilah pembangunan semesta rakyat yang dapat dipastikan menyentuh kebutuhan dasar rakyat kecil.  Untuk itulah mereka menghitung hitung dan akhirnya ketemu angka 20 M .  Dana itu diperkirakan cukup untuk kebutuhan setahun membangun daerah pemilihan sang senator.
Kalaupun ada anggota DPRRI yang tidak setuju maka sikap itu patut pula dihormati. Berhubung keputusan itu diambil berdasarkan suara terbanyak dalam sidang paripurna.  Bisa saja nanti mereka akan gunakan 20 M atau  tidak tergantung kepada perkembangan politik dan legalitas hukum. Dana tersebut bisa juga di hibahkan ke teman sedapil agar tidak  mubazir untuk menghindari rasa duka berbesit iri dari masyarakat yang tidak kebagian jatah pembangunan.Â
Hanya saja pesan KPK dan BPK serta ICW kepada anggota DPR agar super hati hati menggunakan duit negara. Diperlukan keseriusan mengelola anggaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai duit sebanyak itu tidak membekas di dapil.  Gunakan sepenuhnya untuk pembangunan infra struktur yang jelas ada buktinya.  Jangan gunakan untuk seminar, jalan jalan ke luar negeri, untuk kampanye atau hal hal lain yang tidak produktif.
Namun sesekali boleh juga duit di buat syukuran sembari silaturahim dengan konstituen di dapil.  Ajak rakyat makan enak dan berikan motivasi bahwa pembangunan berpola bottom up sangat mengena sesuai dengan sasaran kebutuhan hajad  rakyat banyak. Pasti rakyat gembira ria.  dengan demikian rakyat semakin mengenal jadi diri anggota dewan yang telahg bersusah payah memperjuangkan kampong halaman.  Semoga pada pemilihan umum berikutnya rakyat bisa membalas budi baik sang pejoang.
Satu hal yang perlu diingatkan, agar anggota DPR bisa membagi waktu se efektif mungkin sehingga tugas pokok membuat undang undang (legislasi), menyusun anggaran (budgeting) dan Controlling jangan sampai di abaikan. Setuju Dana Aspirasi DPR  Para senator ini bisa menugaskan anak buah pilihan untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan di daerah dengan satu syarat jangan sekali kali mau bekerja sama dengan pemborong abal abal.  Jangan sampai pula gara gara salah menggunakan anggran, kisah tragis Nazarudin dkk tembali terulang yang berakhir di sukamiskin.
Rakyat gembira kucuran dana mengalir ke desa. Â Tetapi tunggu dulu ya sabar. Â Mari berdoa semoga Pemerintah tidak tersinggung karena sebagian tugas meng eksekusi pembangunan sedikit di ambil pihak Legislatif. Berdoa ,...mulai
Salam salaman
TD