JAKARTA, KOMPAS.com - Baiq Nuril sudah mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo terhadap kasus yang menimpanya. Nuril berterima kasih kepada Jokowi yang dia nilai telah menaruh perhatian atas kasusnya itu.
Dia berharap perhatian Jokowi bisa membuat kasusnya selesai dengan cepat sesuai yang dia inginkan.
"Atas perhatiannya Bapak Presiden Jokowi ya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan perhatian Beliau masalah saya ini bisa cepat selesai," ujar Nuril di kompleks parlemen, Rabu (21/11/2018).
Nuril akan mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung yang telah memutusnya bersalah karena melanggar UU ITE.
Baca juga: Timses Sebut Sikap Jokowi soal Kasus Baiq Nuril Sudah Tepat
Namun, hal itu tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Sampai sekarang, Baiq Nuril belum menerima putusan MA itu. Padahal untuk mengajukan PK, salinan putusan itu harus dilampirkan.
Kuasa hukum Nuril, Joko Jumadi, mengatakan pihaknya akan tetap menunggu salinan putusan tersebut. Peninjauan Kembali adalah satu-satunya solusi yang sedang diupayakan Nuril dan kuasa hukum.
Joko mengatakan pihaknya tidak akan mengajukan amnesti kepada Presiden untuk menyelesaikan kasus ini.
"Kami tetap sangat optimistis bahwa PK akan dikabulkan oleh MA sehingga kami tidak berandai-andai dengan grasi, amnesti, dan sebagainya. Kami tetap pada koridor hukum bahwa kami meyakini majelis hakim nanti di MA terkait dengan PK akan memutus bebas Bu Nuril," ujar Joko.
Baca juga: Optimistis PK Dikabulkan MA, Baiq Nuril Tak Ajukan Amnesti ke Jokowi
Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.
Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.
Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.
