Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Sri Mulyani dan Kredibilitas Anggaran yang Tercoreng

11 Juli 2017   08:15 Diperbarui: 11 Juli 2017   08:43 686
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Namun, apa yang terjadi? Hingga Mei 2017, penerimaan pajak baru mencapai Rp 468,1 triliun atau 31,2 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun.

Ternyata, kondisi perekonomian 2017 tidak seperti yang diharapkan. Daya beli masyarakat dan investasi belum begitu kuat. Korporasi-korporasi juga masih melakukan konsolidasi sehingga masih berhati-hati untuk melakukan ekspansi.

Itu terbukti dari penyaluran kredit yang hingga Maret 2017 hanya tumbuh 9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dengan kinerja korporasi yang masih lemah, pajak yang mereka setor pun sulit meningkat.

Terlebih, pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak lebih cenderung mengejar dan menekan para wajib pajak eksisting ketimbang mereformulasi aturan pajak atau membereskan sumber utama kebocoran penerimaan negara terutama dari barang-barang selundupan yang membanjiri negeri ini.

Dengan situasi seperti itu, shortfall pajak seperti tahun 2016 pun kembali membayangi anggaran negara 2017. Dan ternyata, potensi shortfall memang ada.

Dalam pembahasan APBN-P 2017, pemerintah memperkirakan terjadi shorfall penerimaan perpajakan sekitar Rp 48 triliun. Alhasil target perpajakan pun direvisi turun, dari Rp 1.499 triliun menjadi Rp 1.451 triliun.

Potensi shortfall pajak tahun 2017 memang lebih kecil dibandingkan tahun 2016. Namun bukan itu persoalannya. Yang menjadi masalah adalah mengapa dalam penyusunan APBN 2017, Sri Mulyani dan pemerintahan Presiden Jokowi tidak belajar dari pengalaman dua tahun terakhir?

Selama pemerintahan Presiden Jokowi, selalu terjadi shortfall pajak cukup besar. Pada pemerintahan sebelumnya, shortfall pajak umumnya tidak banyak dan dapat dikatakan terjadi semata karena faktor alamiah terkait teknis penetapan target yang memang harus bersifat progresif untuk memacu kinerja pemerintah.

Namun dalam pemerintahan Jokowi, shortfall pajak bukan hanya karena faktor alamiah, tetapi juga akibat perencanaan anggaran yang kurang kompeten. 

Jadi pertanyaannya, mengapa Sri Mulyani juga ikut-ikutan tidak kredibel saat menyusun APBN 2017? Sesuatu yang dulu disindirnya kini seolah menimpa dirinya sendiri.

Defisit dan Utang

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun