Ini belum termasuk penanganan evakuasi kecelakaan laut. Seperti kecelakaan pesawat dan juga tenggelamnya kapal selam Nanggala-402Â pada 2021 silam. Dengan adanya kapal induk, mungkin saja bisa membantu.
Selain itu, kapal induk juga bisa berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara. Masih ingat peristiwa saat Indonesia kehilangan pulau Ligitan dan Sepadan? Saya hanya membayangkan satu skenario saja. Andaikan pada 2002 lalu, Indonesia "memarkir" kapal induknya di sana. Apakah yang terjadi?
Ah, saya terlalu banyak berfantasi. Bukannya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi? Biar saja, intinya negara tetangga akan keder juga jika melihat kapal induk Indonesia di sana.
Jadi, mengapa Indonesia belum juga memiliki kapal induk?
Ternyata jawabannya berada pada doktrin TNI. Dikutip dari sumber [5], Menurut Moeldoko, Panglima TNI pada 2014 lalu, doktrin TNI adalah Tri Dharma Eka Karma, yang artinya Pengabdian Tiga Matra dalam Satu Jiwa, tekad dan semangat Perjuangan TNI. Dengan kata lain, Indonesia cinta damai.
Sedangkan TNI-AL sendiri menganut paham Green Water Navy, alias tidak keluar dari perairan Indonesia. Keberadaan Angkatan Laut hanya diperuntukkan untuk menjaga kedaulatan RI.
Sementara lawan dari doktrin Green Water adalah Blue Water Navy. Negara penganut paham ini biasanya adalah tipe aggressor. Jadi, kapal induk itu memang bermanfaat, tapi hanya untuk negara yang garang saja. Indonesia bukan salah satunya.
Jadi, apa kesimpulan dari semua ini?
Ternyata memang cara terbaik untuk menangani konflik adalah dengan menghindari konflik.
Namun, jika benar-benar laut Indonesia dalam keadaan darurat perang, maka Indonesia akan mengeluarkan puluhan hingga ratusan kapal induk alamiahnya. Yakni jejeran pulau-pulau kecil yang bertebaran dari Sabang hingga Merauke.Â
**
Acek Rudy for Kompasiana
