Sejujurnya saya sering sebal mendengar pernyataan bahwa kualitas dokter Indonesia itu jelek. Kendati pernyataan ini tidak saja berasal dari masyarakat umum, tapi juga dari kaum akademisi hingga agen pemerintah.
Memang kedigdayaan medis di Indonesia juga tidak bisa dibilang sangat bagus. Beberapa orang berduit bahkan lebih memilih negara tetangga sebagai tempat merawat kesehatan.
Dari beberapa orang yang saya tanyakan, kebanyakan karena mereka ingin aman. Mulai dari kualitas, fasilitas, hingga profesionalitas, semuanya melebihi standar di Indonesia. Harga mahal pun tidak masalah, ini adalah soal nyawa.
Lucunya lagi, saya juga memiliki beberapa kawan dokter di Indonesia yang memiliki akses dengan rumah-rumah sakit di Singapura dan Malaysia. Mereka seolah-olah bertindak sebagai agen medis bagi negeri tetangga.
Namun, sebagai orang Indonesia, tentu saja kita tidak memiliki banyak pilihan. Tekhusus di masa pandemi, dimana perjalanan antar negara sudah sangat merepotkan.
Tentunya isu ini tidak merebak begitu saja. Dari sisi pasien, ditenggarai ada beberapa hal yang menjadi penyebab; pengalaman pribadi, promosi, dan saran dari orang yang terpercaya.
Sementara dari sisi akademis, saya mengutip pernyataan dari sebuah berita yang sudah beredar cukup lama.
Mantan Ketua Umum IDI, Dr. Zaenal Abinin menyampaikan masalah terbesar dalam dunia kedokteran Indonesia adalah kualitas pendidikan dokter di Indonesia. Penyebab utama datang dari kurangnya kontrol dari pemerintah dan masyarakat.
Ada beberapa fakta yang mendasar;
Pertama; Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)
Dikutip dari sumber (tirto.id), sejak 2014, UKMPPDÂ telah menjadi momok bagi lebih dari 2.700 dokter muda. Beberapa di antaranya bahkan telah mengikutinya lebih dari 20 kali. Tentunya ini menjadi perdebatan serius. Apakah kualitas Pendidikan dokter di Indonesia yang masalah, atau justru standar ujiannya yang telalu tinggi.
Kedua; Penerimaan Mahasiswa Baru
Sesuai dengan Pasal 53B Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, disebutkan bahwa perguran tinggi wajib menyerap peserta didik baru program sarjana melalui pola SNMPTN paling sedikit 60 persen dari jumlah total.
Menurut pengamat pendidikan, Dr. Dharmayuwati Pane, Tingginya kuota menyebabkan sekolah termotivasi untuk "mengobral nilai" demi meningkatkan jumlah alumninya di universitas favorit.
