Mungkin akan menjadi kritik yang tidak ada henti-hentinya di lontarkan oleh PSI, sebab dengan berbagai upaya kritis dan kritik tersebut dapat juga menaikan citra baik PSI sebagai partai baru dikancah politik indoneisa.
Memang langkah poltik PSI di DKI Jakarta selain kirtis dengan program DP 0% Anis Baswedan. Terbaru melalui kader PSI yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari juga mengkritik adanya kemunduran pemerintahan DKI Jakarta di pimpin oleh Anis Baswedan.
Pertama PSI menilai bahwa pembahasan anggaran molor. Bahkan Eneng mengatakan pembahasan APBD DKI Jakarta sengaja ditunda oleh pemerintah Anies Baswedan. Ia menilai pembahasan rancangan APBD sudah terlambat lebih dari 3 bulan.
Kemudian, PSI juga menilai trasparansi anggran di bawah kepemimpinan Anise Baswedan buruk di perencanaan maupun realisasinya. Padahal sejak 2017 DKI telah membuka anggran sampai tahap komponen.
Terkhir PSI melalaui wakilnya di DKI Eneng Malianasari, juga menyatakan bahwa DKI Jakarta mematikan laman bpkd.jakarta.go.id. dalam laman tersebut warga DKI Jakarta dapat memantau keuangan DKI Jakarta.
Mungkinkah kritik kepada Anis Baswedan bagi PSI adalah langkah untuk unjuk gigi partai PSI sebagai partai baru, dimana citra politik PSI sangat penting untuk mendapat simpati masyarakat dan memperbaiki suara di pemilu 2024?
Ataukah faktor kritis terhadap Anis Baswedan yang dilakukan oleh PSI karena dalam pemilu 2017 lalu, PSI terang-terangan kontra Anies Baswedan, saat itu PSI mendukung Ahok atau Basuki thaja Purnama?
Oleh karena itu jika memang PSI sebagai partai baru dalam gerakan politiknya ingin berbeda dan kritis terhadap pemerintahan sebagai wakil rakyat.
Bukan hanya untuk citra politik partai PSI untuk dapat simpati masyarakat, apa yang perlu dijaga dan dilakukan oleh PSI adalah konsistensi kritik serta kritisnya pada pemerintahan.
Tetapi jika memang kritik dan kritis hanya sebagai citra politik ingin keuntungan simpati rakyat dan kepentingan partai, apa bedanya PSI dengan partai politik yang lain?
Jika PSI juga ada kepentingan dan dukungan terhadap pemerintah, kemudian mlempem atau tidak kritis saat kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, di situlah rakyat juga menilai, untuk itu mampukan PSI konsisten kritik pemerintah meski pemerintah tersebut didukung PSI?
