"Secara pribadi saya menyatakan pernyataan Mas Ulil itu ada benarnya. Jadi pemerintah terkesan pilih-pilih mana yang dia suka atau yang menguntungkan saja, terutama yang menguntungkan oligarki politik dan ekonomi," kata Anwar Abbas melalui pesan singkat, Sabtu (10/10) dikutip CNN Indonesia.
Untuk itu sebagai langkah organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mendukung uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan suara-suara dari ormas islam seperti NU dan Muhhamadiya yang kritis dengan kebijakan Jokowi tentang pilkada dan omnibus law UU Cipta Kerja, mungkinkah Jokowi sudah tidak pro kepentingan masyarakat luas?
Anwar Abbas pada Selasa lalu juga menyebut bahwa Omnibus Law Cipta Kerja lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
