Gus Ulil Benar: Jokowi Sudah Tak Mau Dengar?

Sebagai seorang presiden seyogyanya Joko Widodo memang  seharusnya lebih paham isu-isu soaial yang kini sedang terjadi dan menimpa masyarakat.

Mungkinkah kurang responsifnya pada isu social sendiri mengingat Jokowi sudah tidak akan mencalonkan sebagai presiden lagi di 2024?

Dimana di periode kedua ini menjadi tuli atau tak mau dengar pun tidak masalah karena sudah tidak akan mencalonkan diri sebagai seorang presiden kembali yang dipilih masyarakat?

Saya heran tidak siapapun pejabat yang lahir dari demokrasi, di periode pertama pemerintahan kebijakan-kebijakan kurang popular sendiri sebisa mungkin di hindari.

Tetapi dengan periode kedua, saya kira penjabat negri ini termasuk presiden semakin tidak mendengarkan suara rakyat, apakah mungkin kebanyakan berpikir sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali diperiode ke dua?

Berbagai kebijakan presiden Jokowi baru-baru ini khusunya dua kebijakan Pilkada 2020 yang tetap dilaksanakan di masa pandemi corona dan omnibus law UU Cipta kerja disahkan ketika rakyat sedang banyak di PHK dan perekonomian lesu menuai respon dari berbagai kalangan.

Benarkah Jokowi mulai tuli tidak mendengarkan masyarakat saat akan mengambil suatu kebijakan khususnya dua kebijakannya yang baru-baru ini disahkannya seperti UU Cipta Kerja dan Pilkada 2020 di tengah pandemi corona yang tetap dilaksanankan?

Gus Ulil Kritik Jokowi

ilustrasi: bangkitmedia.com

Sebagai seorang Intelektual Islam Gus Ulil atau Ulil Abshar memang sah dalam mengkritik kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti Pilkada 2020 yang tetap dilaksanakan ditengah pandemi corona dan sahnya omnibus law UU Cipta Kerja (05/10) yang saat ini sedang banyak dibicarakan masyarakat dan menimbulkan demonstrasi besar.

Mengingat kedua kebijakan itu yang dilakukan presiden Jokowi  baru-baru ini, Gus Ulil menyangka bahwa presiden Jokowi cenderung tak mendengarkan suara berbagai ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait kritik soal isu keadilan sosial termasuk Pilkada dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Seperti diketahui bahwa sebagai ormas islam yang moderat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah memang menentang kebijakan presiden Jokowi Pilkada 2020 yang dilakasanakan dimasa pandemi corona mengingat kesehatan masyarakat tergadaikan dengan penyelenggaran pilkada 2020 dan meminta untuk ditunda terlebih dahulu.

Begitu pun dengan omnibus law UU Cipta Kerja yang di sahkan (05/10) ditengah perekonomian resesi, banyak sekali pengangguran yang menjadikan banyaknya frustasi social dimana PSBB dan sebagainya termasuk larangan beraktivitas dalam keramaian juga masih diterapkan menambah beban masyarakat.

Namun disisi lain presiden Jokowi tetap melaksanakan kebijakannyatersebut dan dirasa oleh banyak pihak Presiden mulai tidak mendengar suara-suara masyarakat dan berbagai ormas khususnya islam dalam mengambil suatu kebijalan.

Presiden Jokowi, kata Gus Ulil, mendengar dua organisasi "NU dan Muhamadiyah" itu hanya jika terkait dengan isu pluralisme dan kebhinekaan yang sedang terjadi di Indonesia tetapi tidak untuk kebijakan-kebijakan yang lain .

"Tentu saja saya bicara soal tendensi, jadi kecenderungan pemerintah ini sepertinya terutama dalam periode Jokowi kedua ini, menjadikan NU dan Muhammadiyah sebatas sebagai pembenar sejauh menyangkut masalah pluralisme dan kebhinnekaan," kata Ulil dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).

Gus Ulil juga mengkritik kedua kebijakan presiden Jokowi  pilkada 2020 dan omnibus law UU Cipta Kerja dan membandingan peran ormas islam seperti NU dan Muhamaadiyah yang terpinggirkan dalam upaya membuat kebijakan oleh presiden Jokowi.

Gus Ulil mengatakan; NU dan Muhamadiyah itu bagian memperkuat kekuasaan saja, karena pemerintah sedang menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap antikebhinnekaan. Saya tidak akan ngomong begini kalau pemerintah enggak budeg sekarang ini. Menurut saya ini budeg dalam dua isu terakhir ini," kata Gus Ulin dikutip CNNIndoneisa.

Dengan berbagai kritik yang disampaikan Gus Ulin tentang kedua kebijakan Jokowi Pilkada 2020 maupun omnibus Law UU Cipta Kerja, apakah Gus Ulin benar ormasi islam hanya dijadikan oleh Jokowi sebagai upaya memperkuat kekuasaan, hanya untuk menentang radikalisme tidak dilibatkan dalam membuat kebijakan lain seperti pilkada dan omnibus law?

Gus Ulil Benar?

Saya kira sebagai oranisasi masyarakat meskipun berlatar belakang islam, NU maupun Muhamdiyah dan ormas-ormasi islam lainnya perlu dirangkul pemerintah dalam membuat suatu kebijakan.

Karena bagaimana pun ormas apapun latar belakanganya adalah bagian dari masyarakat yang didalamnya ada suara masyarakat dalam menanggapi apa yang menjadi kebijakan permerintah.

Saya nilai Gus Ulil berbicara suatu kebenaran ormas islam seperti NU dan Muhamadiyah hanya dilibatkan jikalau ada isu-isu kelompok radikalisme yang mengancam pemerintahan. Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas juga menyebut, pernyataan yang disampaikan oleh Gus Ulil itu ada benarnya.

"Secara pribadi saya menyatakan pernyataan Mas Ulil itu ada benarnya. Jadi pemerintah terkesan pilih-pilih mana yang dia suka atau yang menguntungkan saja, terutama yang menguntungkan oligarki politik dan ekonomi," kata Anwar Abbas melalui pesan singkat, Sabtu (10/10) dikutip CNN Indonesia.

Untuk itu sebagai langkah organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mendukung uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan suara-suara dari ormas islam seperti NU dan Muhhamadiya yang kritis dengan kebijakan Jokowi tentang pilkada dan omnibus law UU Cipta Kerja, mungkinkah Jokowi sudah tidak pro kepentingan masyarakat luas?

Anwar Abbas pada Selasa lalu juga menyebut bahwa Omnibus Law Cipta Kerja lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas.