Begitu pun dengan omnibus law UU Cipta Kerja yang di sahkan (05/10) ditengah perekonomian resesi, banyak sekali pengangguran yang menjadikan banyaknya frustasi social dimana PSBB dan sebagainya termasuk larangan beraktivitas dalam keramaian juga masih diterapkan menambah beban masyarakat.
Namun disisi lain presiden Jokowi tetap melaksanakan kebijakannyatersebut dan dirasa oleh banyak pihak Presiden mulai tidak mendengar suara-suara masyarakat dan berbagai ormas khususnya islam dalam mengambil suatu kebijalan.
Presiden Jokowi, kata Gus Ulil, mendengar dua organisasi "NU dan Muhamadiyah" itu hanya jika terkait dengan isu pluralisme dan kebhinekaan yang sedang terjadi di Indonesia tetapi tidak untuk kebijakan-kebijakan yang lain .
"Tentu saja saya bicara soal tendensi, jadi kecenderungan pemerintah ini sepertinya terutama dalam periode Jokowi kedua ini, menjadikan NU dan Muhammadiyah sebatas sebagai pembenar sejauh menyangkut masalah pluralisme dan kebhinnekaan," kata Ulil dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).
Gus Ulil juga mengkritik kedua kebijakan presiden Jokowi  pilkada 2020 dan omnibus law UU Cipta Kerja dan membandingan peran ormas islam seperti NU dan Muhamaadiyah yang terpinggirkan dalam upaya membuat kebijakan oleh presiden Jokowi.
Gus Ulil mengatakan; NU dan Muhamadiyah itu bagian memperkuat kekuasaan saja, karena pemerintah sedang menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap antikebhinnekaan. Saya tidak akan ngomong begini kalau pemerintah enggak budeg sekarang ini. Menurut saya ini budeg dalam dua isu terakhir ini," kata Gus Ulin dikutip CNNIndoneisa.
Dengan berbagai kritik yang disampaikan Gus Ulin tentang kedua kebijakan Jokowi Pilkada 2020 maupun omnibus Law UU Cipta Kerja, apakah Gus Ulin benar ormasi islam hanya dijadikan oleh Jokowi sebagai upaya memperkuat kekuasaan, hanya untuk menentang radikalisme tidak dilibatkan dalam membuat kebijakan lain seperti pilkada dan omnibus law?
Gus Ulil Benar?
Saya kira sebagai oranisasi masyarakat meskipun berlatar belakang islam, NU maupun Muhamdiyah dan ormas-ormasi islam lainnya perlu dirangkul pemerintah dalam membuat suatu kebijakan.
Karena bagaimana pun ormas apapun latar belakanganya adalah bagian dari masyarakat yang didalamnya ada suara masyarakat dalam menanggapi apa yang menjadi kebijakan permerintah.
Saya nilai Gus Ulil berbicara suatu kebenaran ormas islam seperti NU dan Muhamadiyah hanya dilibatkan jikalau ada isu-isu kelompok radikalisme yang mengancam pemerintahan. Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas juga menyebut, pernyataan yang disampaikan oleh Gus Ulil itu ada benarnya.
