Mohon tunggu...
Toto Priyono
Toto Priyono Mohon Tunggu... Penulis - Penulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Kamu bintang besar! Apa yang akan menjadi keberuntungan Anda jika Anda tidak memiliki sesuatu yang membuat Anda bersinar? -Friedrich Nietzsche-

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Subsidi: yang Ada Hanya Kontradiksi?

16 Agustus 2020   13:15 Diperbarui: 23 Agustus 2020   00:11 152
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Karena tidak aktifnya BPJS ketenaga kerjaan yang syratnya harus tetap aktif disetorkan rutin oleh perusahaan untuk medapat bantuan subsidi pemerintah untuk kaaryaawan. 

Inipun menjadi polemik seharusnya pengangguran terkena PHK mendapat bantuan subsidi untuk menjaga daya beli ekonomi mereka tetapi ini kemungkinan tidak.

"Sampai-sampai kesemuanya apapun yang berbentuk subsidi covid-19 di media, selalu menjadi topic pembahasan utama berserta subsidi yang akan dibagi-bagikannya---termuat pro-kontra dan untung-rugi siapa-siapanya yang mendapat dan tidak mendapatkannya".

Tetapi seperti judul yang termuat dalam artikel saya ini--- apapun bentuk subsidi negara kesemuanya antara pro-kontra, untung- rugi, dan negara ujung- ujungnya pasti negara hutang menambal berbagai subsidi itu untuk masyarakat atau pegawainya.

Sebab tidak hanya masyarakat diluar pegawai negri yang meminta bantuan, didalam tubuh pegawai Negara "negri" juga tidak mau ketinggalan cepat-cepat diberi layaknya bantuan dengan nama gaji ke-13 dan sebagainya, atau yang lain--- yang mungkin masyarakat awan tidak mengetahui.

Tetapi dengan segenap masyarakat umum siapapun pegawai negrai atau bukan, yang penting mereka dapat uang, dapat bantuan, tidak pernah peduli Negara uang hasil hutang. 

Disaat hutang negara sudah menumpuk banyak, disitulah masyarakat kebakaran jenggot memepertanyakan hutang.

Berpendapat: "pasti uang Negara dikorupsi oleh pejabat Negara. Padahal nyatanya juga untuk program masyarakat yang uangnya dapat disunat itulah potensi korupsi mereka pejabat negara. 

Sebab nyatanya dari berbagai media masa disebutkan berita yang fenomenal terkait dengan covid-19 ini lahan untuk menghabur-hamburkan anggran".

Pemerintah melalui dinas apapun saat ini jor-joran anggaran yang dialokasikan penanganan covid-19, pemulihan ekonomi, dan bebasnya hutang kepada Negara lain atau bank dunia untuk terus berhutang, yang katanya akibat krisis pandemi covid-19 semua Negara merasakannya.

Bahkan pendapat yang sampai pada masyarakat, yang penyakit apapun saat ini dan mati selalu saja dikaitkan dan digosipkan dengan positif covid-19. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun