Semua orang tahu kemana arah keputusan MK ini.untuk siapa keputusan tersebut secara khusus dipersembahkan selain kepada Gibran Rakabuming Raka cawapres yang juga anak seorang presiden Republik Indonesia dua periode Jokowidodo. ( Terurai pada artikel penulis sebelumnya  "Jokowi,pertarungan integriritas dan godaan kekuasaan")
Seakan pemilu tanpa aturan, baru-baru ini Asosiasi kepala desa seluruh Indonesia menyatakan dukungannya kepada salah satu paslon.Berbalut kegiatan silaturrahmi tapi ujung-ujungnya mengeluarkan pernyataan dukungan. Padahal ada pasal berlapis pada undang-undang pemilu no 7 tahun 2017. Pasal 280,282 dah pasal 494 adalah pasal-pasal yg berkaitan dengan larangan,termasuk kepala desa utk tidak berpolitik praktis,membuat keputusan yang menguntungkan  atau merugikan salah satu peserta kampanye, berikut ancaman hukumannya seperti yang tertulis pada pasal 494 uu pemilu nomor 7 tahun 2017.
Seakan tidak mau kalah dengan kepala desa yang lain,seorang kades disalah satu kabupaten Jawa Tengah juga menyatakan dukungannya terhadap salah satu paslon. Dalam video yang berdurasi beberapa menit saja,sang kepala desa menyatakan dukungannya pada salah satu paslon berikut menyebut warna atribut partainya.
Anehnya seorang profesor ahli hukum yang sangat termahsyur dinegeri ini  justru bangga melihat ulah kepala desa yang tergabung pada Apdesi Yaitu Asosiasi kepala desa se Indonesia.Dengan senang mengumumkan kepada khalayak kalau 15 ribu kapala Desa akan Deklarasi mendukung paslon tertentu. Publik yang umumnya awam hukum, prihatin dengan berbondong-bondongnya kepala desa dari seluruh pelosok tanah air ke Jakarta untuk kegiatan yang terlarang tersebut,tapi ahli hukum malah merespon dengan baik tindakan para pamong Desa yang keliru itu.
Sebenarnya siapa yang lebih paham hukum kalau faktanya masyarakat awam tahu kalau tindakan tersebut salah dan melanggar aturan,prihatin dan menyayangkan peristiwanya.tapi seorang ahli hukum malah terkesan bangga dan mengumumkannya kepada publik hanya karena dukungan para kades itu sejalan dengan sikap politiknya atau mendukung paslon yang sama.
Tapi ada yang beda dari cara berpolitik dari dua orang kepala desa di desa banjaran dan Margaasih Kabupaten Bandung. Dua orang kades ini mundur dari jabatan kepala desa karena mendukung salah satu paslon capres cawapres. Perilaku politik seperti ini jauh lebih beradab dan menjunjung tinggi aturan , ketimbang harus menabrak hukum secara membabi buta, dua kades ini memilih jalan konstitusi untuk mendukung paslon tertentu dan untuk itu kita perlu apresiasi atas tindakan kesatria mereka.
NETRALITAS JOKOWI
Kalau pada pemilu sebelumnya,kecurangan pemilu dilakukan dengan sembunyi,tapi pada pemilu kali ini prilaku curang ini semakin transparan.Padahal pada  setiap pemilu pasti memuat aturan yang terlarang atau tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat aturan dimaksud, juga berikut ancaman sanksinya.
Presiden Jokowi boleh saja bicara netralitas.Boleh saja berkampanye mewajibkan aparat dibawahnya agar netral ,termasuk untuk dirinya sendiri selaku presiden dan kepala negara. Tapi untuk urusan yang satu ini beliau punya problem yang sangat serius.,bahkan beliau sendiri adalah problem itu sendiri dari netralitas yang selalu didengungkannya selama ini.
Sulit membayangkan Presiden Jokowi bisa bersikap netral,sementara anaknya sendiri Gibran Rakabuming Raka jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subiyanto yang pasti maju dengan serius ,mengerahkan segala daya upaya dan mengharuskan kemenangan.
Jangankan untuk urusan cawapres  Gibran, untuk Kaesang pangarep saja, yang tak lain ketua umum Partai Solidaritas Indonesia alias PSI jelas-jelasan beliau sudah kentara keberpihakannya. Sangat banyak terpampang spanduk dan banner sepanjang jalan di Jakarta,Banten,Jawa barat  dan kota-kota lainnya yang bergambar wajah  Kaesang bersama presiden Jokowi.
