Sengketa Lahan Tidur di Destinasi Wisata

Apakah kita sudah lupa bahwa membangun pariwisata adalah pembangunan nasional bisa dimulai dari komunitas terkecil di sebuah daerah, bisa pulau dan desa, begitupun manfaatnya baik ekonomi maupun sosialnya dimana komunitas terkecil tersebut yang pertama yang merasakan.

Untuk itu mereka lah yang sebenarnya sebagai garda terdepan bersama sama dengan pemerintah dalam merencanakan, mengembangkan, membangun dan menjalankan roda kegiatan wisata di derah mereka.

Jikapun investor hadir diantara mereka, alangkah baiknya juga bila terdapat partisipasi masyarakat lokal dalam perjanjian kerjasama sehingga ada pihak yang mengawasi proses realisasi perjanjian tersebut.

Lahan tidur yang dimiliki negara seharusnya dapat memberikan kesejahteraan kehidupan rakyat banyak, dan ketika pemiliknya ikutan tidur maka tertunda pula kesempatan untuk mensejahterakan rakyat banyak.

Jika kita masih memiliki banyak lahan tidur yang menyebar di seluruh daerah, maka beberapa kasus yang telah terjadi ini sepatutnya menjadi langlah awal pembenahan langkah dalam mengelola asset negara, karena selain memang harus dijaga, juga asset berupa lahan tidur di destinasi wisata memiliki potensi yang sama dengan potensi dari destinasi wisata itu sendiri.

Tidak ada pengawasan atau monitoring dalam permasalahan lahan tidur tidak hanya terletak pada tindak lanjut dari perjanjian saja tetapi juga pada penerapan pertaturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sehingga jika ada pelanggaran yang terjadi baru bisa teridentifikasi setelah sekian tahun lamanya.

Referensi :

• kompas.com/properti/read/2022/08/19/134906321/masyarakat-ntb-bisa-kelola-tanah-gili-trawangan-asal
• kompas.com/properti/read/2022/12/29/183000321/pemerintah-tegaskan-pulau-widi-adalah-kawasan-hutan-lindung
• kompas.tv/article/197456/warga-di-lahan-sengketa-gili-trawangan-inginkan-sertifikat-tanah-tapi-gubernur-ntb-tak-bisa-janji