#Perpres10Tahun2023: Blogger dalam Sorotan-Dampak, Tantangan, dan Rekomendasi

Seiring dengan kontroversi yang muncul, perlu dilakukan dialog yang mendalam dan berkelanjutan antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil untuk mencari kesepakatan yang menghormati kebebasan pers sekaligus meningkatkan kualitas jurnalisme. Dengan begitu, Perpres Nomor 10 Tahun 2023 dapat dijalankan dengan lebih efektif dan tidak membawa dampak negatif bagi kebebasan berekspresi dan informasi di Indonesia.

Dampak Revolusi Perpres10Tahun2023 terhadap Jurnalisme Blogger

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pers telah membawa revolusi bagi jurnalisme di Indonesia, termasuk bagi para blogger yang merupakan salah satu pilar jurnalisme modern di era digital. Dalam beberapa aspek, Perpres ini telah memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan jurnalistik para blogger di Indonesia.

Salah satu dampak utama yang dirasakan oleh jurnalisme blogger adalah adanya kewajiban untuk memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dari Dewan Pers. Syarat ini mengharuskan blogger untuk mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan tertentu sebelum mendapatkan izin beroperasi. Meskipun tujuan dari SIUPP adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas di kalangan blogger, namun, hal ini juga memberikan beberapa keterbatasan bagi mereka.

Keterbatasan utama yang dihadapi oleh blogger adalah proses pengajuan SIUPP yang terkadang memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Birokrasi dan persyaratan yang rumit dapat membuat para blogger kesulitan untuk mendapatkan izin dengan cepat. Hal ini berdampak pada kegiatan jurnalistik mereka, di mana beberapa berita atau informasi yang perlu segera disampaikan bisa terlambat dikarenakan proses pengajuan SIUPP yang masih berlangsung.

Selain itu, keharusan memiliki SIUPP juga berpotensi mempengaruhi kebebasan berekspresi dan keberagaman informasi. Blogger yang takut akan sanksi atau pembatalan izin cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam menyajikan konten, terutama jika kontennya bersifat kritis atau kontroversial terhadap pemerintah atau institusi lainnya. Akibatnya, ada potensi penurunan dalam kualitas jurnalisme blogger, karena beberapa mungkin enggan mengambil risiko menyuarakan pandangan yang berbeda atau mengungkapkan masalah sensitif.

Dampak lain dari Perpres ini adalah terciptanya ketidakseimbangan dalam akses informasi. Blogger yang tidak memiliki SIUPP menjadi terpinggirkan, sehingga informasi yang disajikan oleh mereka mungkin kurang dikenal atau diakses oleh masyarakat. Hal ini berarti potensi keberagaman sudut pandang dan perspektif dalam informasi menjadi terbatas, karena hanya blogger dengan SIUPP yang lebih mudah diakses oleh publik.

Dalam beberapa kasus, Perpres ini juga dapat mempengaruhi iklim kerja dan kreativitas para blogger. Tekanan untuk mematuhi persyaratan dan regulasi dapat mengalihkan perhatian dari kualitas konten ke pemenuhan persyaratan administratif. Sebagai akibatnya, blogger mungkin merasa kreativitas mereka terhambat dan berjuang untuk menghasilkan konten yang inovatif dan menarik bagi pembaca.

Dengan begitu banyak dampak yang ditimbulkan, penting bagi pemerintah dan Dewan Pers untuk secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap implementasi Perpres Nomor 10 Tahun 2023. Langkah ini memungkinkan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan agar Perpres ini benar-benar mendukung perkembangan jurnalisme blogger dan menjaga kebebasan berekspresi, sambil tetap memastikan profesionalisme dan integritas jurnalis di Indonesia.

Challenge Accepted! Tantangan Blogger di Era Perpres10Tahun2023

Perpres Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pers telah membawa tantangan yang signifikan bagi para blogger di Indonesia. Berbagai perubahan aturan dan kewajiban yang diatur dalam Perpres tersebut menghadirkan beberapa tantangan bagi kelangsungan jurnalisme blogger di era digital.