Dialog Imajiner (1): Jokowi, Prabowo, Erick Thohir, Soal Kebangkrutan Negara

Prediksi kebangkrutan negara mungkin saja terjadi, jika tiga hal pemicunya berlangsung relative lama, yaitu phobia massa soal COVID-19 sangat masif, stagnan proses penyelenggaraan pemerintahan tingkat pusat hingga daerah, dan kemandegan transaksi sosial-ekonomi yang berdampak pada postur APBN untuk biaya penyelenggaran negara.

Setidaknya kasus pandemi COVID-19 menjadi code keras para pemimpin dunia hingga setiap individu untuk mengingat siapa dirinya dan meyakini adanya takdir. Kematian menjadi sangat dekat, tidak pandang bulu mereka miskin atau kaya, pemimpin atau rakyat, pintar atau bodoh, tua atau muda.

Meski begitu ideal dan antisipatifnya sebuah rekayasa ekonomi, politik, social dan budaya yang dicipta manusia, jika sang penguasa alam berkehendak maka seketika itu pula hancur berantakan semua yang diidealkan.

Dalam opini kali ini, dipaparkan sebuah dialog imajiner tentang antisipasi kebangkrutan negara, yang seolah-olah telah dilakukan tiga orang paling berpengaruh di republik ini. Berikut hasil dialog imajinernya:

Jokowi :

Mas Erick, apa prediksi sampean kalau kasus pandemi COVID-19 ini belum berakhir hingga akhir tahun nanti? Sementara negara harus memastikan rakyat terjamin kebutuhan dasar mereka.

Meskipun saya sudah perintahkan kepada para Menteri dan kepala daerah melakukan re-alokasi penggunaan dana APBN untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kasus COVID-19. Bisa bangkrut negara ini, jika tidak diantisipasi solusi masalahnya dengan kalkulasi secara teliti dan hati-hati sejak sekarang.

Erick Thohir :

Kalau kepercayaan dunia internasional kepada kita masih ada, dan rakyat melakukan gotong royong secara sungguh-sungguh, saya yakin tidak akan bangkrut negara ini pak Presiden. Kepada negara sahabat, kita bisa mengajukan pinjaman hutang baru, atau minimal kita bisa mendapat kebijaksanaan penjadwalan ulang pembayaran hutang berlaku sebelumnya.

Saya juga sedang melakukan bersih-bersih pimpinan BUMN yang kami anggap tidak layak kerja, melakukan perombakan total manajemen kerja BUMN, membubarkan beberapa anak perusahaan BUMN yang nggak jelas orientasinya, dan pemangkasan beberapa posisi pimpinan yang menurut saya tidak efektif peran dan kewenangannya.

Dengan demikian, kedepannya kinerja dan keuntungan BUMN bisa maksimal untuk peningkatan APBN kita.

Jokowi : 

Sampean yakin dengan semua upaya itu? Bukankah sampean nanti akan berhadapan dengan para pimpinan partai, para jenderal, atau kekuatan tertentu yang sudah terbangun bertahun-tahun di internal BUMN? Dan apakah sampean yakin akan berjalan mulus tanpa ada resistensi di internal BUMN?

 

Erick Thohir :

Insya Allah tidak pak. Saya yakin dengan langkah dan tindakan saya, dan saya tidak merasa sendirian karena ada 250 juta lebih rakyat Indonesia yang juga menginginkan bangsa ini maju, bersih dari prilaku korupsi, hingga terciptanya kesejahteraan bersama bagi  masyarakat menuju kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Jokowi :

Kalau menurut pak Prabowo bagaimana? Apa bisa dipastikan keamanan negara ini tetap aman? Saya khawatir ada gelombang protes dan amuk massa jika pelaksanaan PSBB tidak berjalan lancar sesuai skenario yang sudah diputuskan bersama itu.

Belum lagi, kritik dari kalangan politisi, para pengamat, hingga pialang politik yang menilai kita tidak serius dan sungguh-sungguh dalam mengelola negara ini.   

Prabowo :

Siap pak Presiden, hasil kunjungan beberapa waktu lalu ke beberapa negara, para pimpinan negara sahabat sangat menghormati dan mendukung kebijakan politik luar bapak Presiden.

Saat ini, saya juga sedang menjalin komunikasi dengan para Menteri pertahanan negara sahabat untuk membahas solusi bersama sesuai anjuran pak SBY dalam penanganan pandemi COVID-19.

Mengenai kekhawatiran pak Presiden itu, saya sudah perintahkan kepada saudara Fadli Zon, Arief Poyuono, Sufmi Dasco, dan Dahnil Anzar Simanjuntak, serta seluruh patron klien politik pendukung kami untuk berkomitmen bantu pemerintah secara penuh tanpa ada garansi politik apapun.

Jokowi :

Lha buktinya, itu pak Fadli Zon masih saja nyinyir berkomentar miring, tadi saya minta pak Moeldoko menemui beliau untuk menanyakan maksud yang diingingkan pak Fadli Zon. Jangan sampai masyarakat menilai antara saya dengan pak Prabowo sedang ada masalah, kasian masyarakat dibuat bingung menafsirkan maksud pernyataan pak Fadli Zon itu.

Prabowo :

Siap pak Presiden, nanti saya akan panggil pak Fadli Zon dan minta klarifikasi maksud dan tujuan pernyataan beliau tersebut. Tapi bisa jadi, yang disampaikan itu mewakili peran dan posisinya sebagai anggota legislative.

Erick Thohir :

Iya pak Prabowo, saya juga kecipratan nyinyiran pak Fadli Zon, dengan membandingkan soal pengawasan BUMN dengan Kementerian BUMN era ibu Rini Soemarno. Saya kan jadi nggak enak dengan beliau dan ibu Megawati.

Satu lagi, ketika saya mencopot direktur garuda, beliau menyatakan kasus ini terungkap bukan atas pekerjaan KemenBUMN melainkan oleh jajaran Bea Cukai. Ini kan istilahnya “kerbau punya susu, Sapi punya nama” jadinya. Buat saya sih nggak masalah pak? lha wong saya kerja ini niatannya ibadah demi kemajuan bangsa.

Prabowo :

Oke pak Erick, terima kasih untuk penjelasannya, nanti saya akan bicarakan dengan pak Fadli Zon soal ini. Saya justru mau bertanya sama pak Erick tentang langkah BUMN untuk menjawab kekhatiran pak Presiden, ingin memastikan negara mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kasus COVID-19 ini.

Minimal masyarakat terbebas atau terkurangi beban bayar listrik, air, gas, jaminan kesehatan, stok pangan aman selama 1 tahun ke depan, harga sembako tetap stabil, hingga harga BBM yang memungkinkan bisa diturunkan.

Jokowi : 

Saya setuju itu, dan hal ini yang mau kita bahas bertiga dulu, sebelum dibahas di rapat kabinet lengkap hari senin depan. Masalah ini harus diputuskan solusinya segera, karena rakyat sedang menunggu.

Masa negara yang kaya raya dengan potensi sumberdaya alam sangat melimpah tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Kalua ada yang salah, salahnya dimana? Apakah ini karena tidak mampu mengelola, atau karena ada kesalahan dalam pengelolaannya, atau karena tidak profesional dan transparan pengelolaannya?

Coba pak Erick cari sumber masalah utamanya, dan sampean saya beri jaminan serta kewenangan penuh untuk pembenahannya. Saya sudah geregetan untuk masalah ini sejak lima tahun yang lalu.

Satu lagi masalah yang menurut saya perlu segera direformasi, yaitu soal pengelolaan kawasan hutan milik Perhutani di Pulau Jawa. Kalua memang sudah tidak mampu, ya serahkan saja kepada masyarakat atau kelompok tani hutan yang mampu mengelolanya lebih profesional dari Perhutani.

Masa perusahaan BUMN kok kalah profesional dengan kelompok tani hutan, yang hanya sebatas numpang di Kawasan hutan negara. Seharusnya malu mereka yang duduk di jajaran pucuk pimpinan Perhutani itu.

Erick Thohir : 

Baik pak Presiden, saya akan upayakan dengan segenap kemampuan saya, dan saya minta di back up penuh jika keputusan saya nanti ternyata berbenturan dengan beberapa individu yang ternyata diluar kemampuan saya untuk menghadapinya.

Saya pikir pak Presiden dan pak Prabowo tau lah dan sangat paham dengan pernyataan saya ini. Khususnya dengan siapa-siapa saja yang akan terimbas dengan langkah dan tindakan yang akan saya lakukan nanti.

Jokowi : 

Menurut pak Prabowo, apakah ada kemungkinan anak-anak pak Harto bersedia bantu dan bergotong royong menghadapi masa-masa sulit seperti ini ya pak? Dalam situasi seperti ini kita membutuhkan adanya empati sosial setiap warga negara yang punya kemampuan ekonomi yang berlebih.

Sangat dibutuhkan munculnya keshalehan sosial dari para pengusaha saat ini, karena jika tidak, saya khawatir terjadi amuk massa dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka, yang justru merugikan mereka semua.

 

Erick Thohir : 

Tapi maaf pak Presiden, belajar dari kasus pandemic COVID-19 saat ini, dalam rapat kabinet nanti saya berharap bapak juga mengingatkan pak Menteri perdagangan dan perindustrian, ibu Menteri kehutanan dan pak Menteri ATR/BPN mengenai langkah kebijakan yang sedang dijalankan di masing-masing kementeriannya.

Karena menurut pengamatan saya justru langkah kebijakan dan tindakannya tidak berjalan parallel dengan kebijakan yang sedang berjalan di lingkungan kementerian BUMN.

Seperti yang pak Presiden harapkan soal pengelolaan Kawasan hutan milik Perhutani itu, yang secara pribadi saya setuju dengan bapak Presiden memberikan sebagian lahan yang tidak mampu diolah Perhutani.

Idealnya, dilepas saja status Kawasan hutannya dan selanjutnya diberikan saja kepada para petani yang tinggal di sekitar kawasan hutan Perhutani, atau kelompok tani hutan yang ada saat ini. Usulan saya ini ternyata tidak mendapat respon dari ibu Siti Nurbaya, yang justru ada resistensi di kalangan elit pimpinan dalam internal Perhutani.

Saya juga sedang menginstruksikan kepada pimpinan BUMN bidang Perbankan untuk melakukan evaluasi dan reformasi mengenai skenario dan skema bantuan kredit kepada para petani dan usaha home industri dengan persyaratan yang mudah dan ringan.

Selama ini, dalam praktik perbankan memang tidak berpihak kepada mereka, sehingga tidak terjadi perimbangan komposisi antara jumlah pengusaha dan kekayaan antara kelas menengah ke atas dengan yang kelas menengah ke bawah.

Jokowi : 

Menurut pak Erick, kritik pak Faisal Basri dan pak Rizal Ramli itu benar adanya, atau beliaunya yang sedang cari sensasi politik, atau karena punya kepentingan politik lain dibalik pernyataannya tersebut?

Coba pak Erick temuin dan ajak ngobrol mereka berdua, dikaji maksud yang diinginkan agar bisa ketemu antara tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan harapan beliau berdua.

Saya khawatir nanti pernyataannya malah diplintir wartawan, atau dijadikan dasar pemikiran para pialang politik untuk tujuan kekuasaan tertentu, yang pada akhirnya merugikan nama baik mereka.

  

Erick Thohir : 

Pada prinsipnya kritik maupun saran yang beliau berdua sampaikan benar, tapi mereka kan nggak tau soal pertimbangan lain yang lebih fundamental, yang mungkin saja mereka tidak tau dan kurang paham.

Ya, dimaklumi saja lah pak, setidaknya apa yang beliau berdua sampaikan menjadi rambu-rambu kementerian BUMN sebelum memutuskan sebuah kebijakan politik tertentu.

Pernyataan yang beliau berdua lontarkan bisa menjadi penyeimbang informasi, sekaligus menjadi wacana baru bagi masyarakat untuk belajar untuk rasional dalam menilai dan mensikapi issue yang berkembang. 

 

Prabowo :

Tapi maaf pak Erick, satu sisi memang benar dan setuju dengan jawaban dan argumentasi pak Erick, tetapi disisi lain bisa mempengaruhi pandangan masyarakat hingga menyimpulkan pemerintah memang salah dengan kebijakan politik yang diputuskan.

Saya pikir setuju dengan pertanyaan sekaligus jawaban pak Presiden, bahwa beliau berdua memang sedang cari sensasi politik untuk mempertahankan eksistensinya.

Beliau berdua memang butuh panggung politik, agar tetap eksis sehingga klien maupun calon kliennya merasa yakin dan percaya dengan semua nasehat, saran dan masukan yang beliau berdua sampaikan dengan kemampuan profesionalnya.

Erick Thohir :

Iya juga sih pak, dan menurut saya biasa saja dan harus sabar menghadapi hal-hal demikian ini, karena toh kita juga tidak bisa melarangnya.

Selama informasi yang disampaikan ke publik bisa dipertanggung-jawabkan sumber informasi dan kebenaran ilmiahnya, maka pernyataan yang disampaikan Itu menjadi hak politiknya untuk bebas menyuarakan kebenaran subyektifnya yang diyakini kebenarannya.

Saya meyakini, se-kritis apapun pernyataan yang mereka sampaikan kepada pemerintah, mereka tetap bertanggung jawab dan punya kepedulian untuk bantu kita, tinggal bagaimana kita bisa menempatkan dan memberi peran sesuai porsi dan prefesionalnya. 

Jokowi : 

Baik kalua begitu pak Prabowo dan pak Erick, setidaknya obrolan kita bertiga ini bisa dijadikan dasar argument kalua ada yang mengkhawatirkan soal kebangkrutan negara selama penanganan dan penyebaran pandemic COVID-19 diprediksi akan lama berakhirnya.

Sesuai saran dan masukan pak Erick tadi, nanti saya perintahkan kepada Menteri perdagangan dan perindustrian, ibu Menteri kehutanan dan pak Menteri ATR/BPN, yang nanti akan saya perintahkan juga kepada Menteri pertanian dan perkebunan untuk melakukan reformasi secara menyeluruh.

Inti dari reformasi secara menyeluruh itu, akan ditekankan pada perubahan maindshet cara berfikir dan bertindak dalam merumuskan strategi kebijakannya, yang orientasi utamanya menuju pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan basis distribusi/penguasaan/pengelolaan lahan melalui pelepasan Kawasan hutan.

Dengan demikian, masyarakat dengan sertifikat tanah yang dimiliki bisa dijadikan anggunan ke pihak bank untuk mendapatkan pinjaman untuk modal usahanya.

Selanjutnya pihak kementerian pertanian dan perkebunan juga harus bisa memastikan melalui koordinasi kerja lewat program kebijakan bersama dengan pihak kementrian perdagangan untuk memastikan pasar yang bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta nasional dan internasional sebagai pembeli hasil pertanian/perkebunan masyarakat atau kelompok-kelompok tani/kebun yang ada.

Penulis: Khusnul Zaini, SH. MM.

Advokat dan Aktivis Lingkungan Hidup Nasional