Pemerintah dan lembaga mungkin menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber, yang dapat menghambat analisis data yang efektif dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti.Â
Selain itu, kepemilikan banyak aplikasi juga dapat memperburuk masalah keamanan data dan privasi, karena setiap aplikasi memiliki risiko keamanan yang terkait dengannya. Kurangnya koordinasi antara aplikasi dan platform juga dapat meningkatkan risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi.
Dengan demikian, meskipun aplikasi dan platform digital dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses terhadap layanan publik, namun kepemilikan yang berlebihan seperti dalam birokrasi Indonesia saat ini justru dapat menghambat transformasi digital yang holistik dan efektif dalam administrasi negara. Yang menjadi kunci adalah integrasi yang baik antara berbagai aplikasi dan platform untuk mencapai manajemen dan administrasi yang lebih baik secara keseluruhan.
Sekaitan hal tersebut penulis mendukung program "Government Technology (GovTech) Indonesia" yang diberi nama "INA Digital" yang berfungsi mengintegrasikan layanan digital pemerintah yang saat ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.Â
Pada tahap awal, konon "INA Digital" akan bekerja sama dengan sembilan kementerian/lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas.Â
Sektor-sektor yang akan diintegrasikan meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan yang terhubung dengan Identitas Kependudukan Digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian.Â
Kita semua berharap semoga implementasi "INA Digital" bukan seperti nasib berbagai aplikasi dan platform pendahulunya.***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
